Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BKS LPD Bali Gelar Rakerda

politik
Pembukaan Rakerda LPD Bali di Hotel Puri Nusa Indah, Selasa (6/2).

BALI TRIBUNE - Guna melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKS LPD Bali mengamanatkan agar dilaksanakan rapat kerja daerah sebagai bagian dari proses pelaksanaan demokrasi,sosialisasi, sinergi, komunikasi, sinkronisasi, harmonisasi, sekaligus juga menjadikan organisasi ini sebagai wadah untuk meningkatkan kinerja LPD kedepannya. "Konsep persatuan dan kebersamaan serta konsep membangun bali dimulai dari desa pakraman telah menjadikan LPD sebagai simbol  ampuh dalam menghadapi berbagai tantangan baik yang datangnya internal maupun ekternal," ujar Ketua BKS LPD Bali, Nyoman Cendikiawan disela rapat kerja daerah LPD Provinsi Bali di Hotel Puri Nusa Indah, Denpasar (6/2).

Data per desember 2017 menunjukan bahwa LPD mampu tumbuh dan berkembang sangat signifikan ditengah perlambatan ekonomi Nasional. Disebutkan Jumlah LPD saat ini ada  1,433 dengan jumlah karyawan 7,862 orang. Sedangkan Total asset Rp  18, 473, 055, 802,000, Tabungan Rp  7,216,805,389,000, Deposito             Rp  8,177,404,484,000, Pinjaman diberikan   Rp  13,141,667,338,000, Laba                                               Rp  564,146,923,000. "Ini adalah fakta bahwa krama Bali sangat antusias memanfaatkan LPD sebagai jasa keuangan berbasis adat dalam upaya melestarikan seni budaya adat berlandasakan Agama Hindu," tuturnya.

Apa yang disampaikan  Cendikiawan tentu dilandasi dengan komunikasi yang baik diantara semua pihak, menjaga hati, berpikir positif, senyum yang tulus akan tercermin pada prilaku dan pelayanan prima. Pelaksanaan rakerda yang diikuti perwakilan LPD seluruh Bali,  pengurus BKS LPD dan didampingi oleh LPLPD, dengan peserta tercatat 210 orang dengan berbagai agenda yang dirancanag dalam bentuk beberap komisi. "Memang pekerjaan yang berat, namun saya yakin bisa kita laksanakan, dan kami sangat berharap rakerda hari ini bisa menghasilkan keputusan yang terbaik dengan putusan yg berani untuk memulai, walau dalam perjalanan nanti perlu kita benahi dan sempurnakan.  Jika hari ini kita tidak memulai tentu esok kita tak akan bisa mengevaluasi diri," ucapnya lagi.

Lantas Cendikiawan juga mengingatkan, terkait dengan tahun politik, LPD agar tidak terseret secara kelembagaan ke politik praktis yang mungkin saja akan menyebabkan konflik horizontal antar LPD,  "Namun secara perorangan karena hak, tentu kita berharap akan terpilih pemimpin Bali yang memang memahami LPD dan telah berbuat untuk kemajuan LPD Bali," imbuhnya sembari menambahkan, pemimpin yang dikehendaki ialah pemimpinan yang mampu menghimpun local jenius dengan tetap mengutamakan informasi dan tekhnologi sehingga tercermin dengan perpaduan antara tradisional dan profesionalitas, ajeg bali dengan berbasis ekonomi kerakyatan komunitas, untuk pelestarian seni adat budaya menjadi dambaan kita bersama.

Bahkan Cendikiawan menjelaskan, LPD telah dengan nyata memberikan 20% keuntungan untuk pembangunan bali . Sebagai ilustrasi akhir tahun 2017 ini laba LPD seluruh Bali menjacapai 524 milyar lebih ini berarti dana pembangunan sebesar 120 milyar lebih diserahkan langsung untuk pembangunan desa adat,  Lembaga keuangan lainnya mungkin saja baru sebatas selogan dan janji akan ikut membangun Bali.

Memang tak ada yang mudah tetapi juga tak ada yang tak mungkin, sulit memang mencapai target ditengah kelesuan ekonomi dewasa ini, namun semangat dan dukungan semua pihak menjadikan LPD bekerja apa adanya dari pada bekerja ada apanya, masyarakat  Bali dan krama adat  yang masih menghormati awig dan adat adalah  kunci dari keberhasilan ini seraya mengilustrasika dengan tetap berkeyakinan diatas badai pasti Tuhan menyembunyikan pelangi yang indah. "Belum banyak yang dapat kami lakukan untuk LPD Bali, namun setidaknya usaha yang kecil ini mampu memberikan warna dalam ikut menyuarakan keberadaan LPD di tingkat provinsi, menuju LPD yang  lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Ibaratnya kita berpikir GLOBAL namun tetap berprilaku LOKAL," tutupnya.

wartawan
Arief Wibisono
Category

Antrean Panjang di Ketapang, Sopir Truk Gelar Protes di Gilimanuk

balitribune.co.id | Negara - Padatanya arus balik menuju Bali di Ketapang, Banyuwangi hingga Senin (20/3/2026), menyebabkan diberlakukan skema Tiba Bongkar Berangkat (TBB) oleh ASDP. Para sopir truk/angkutan barang yang tidak terangkut di Pelabuhan Gilimanuk pun sempat menggelar protes dengan memblokade aktivitas bongkar muatan kapal.

Baca Selengkapnya icon click

Dirjen Pajak Hapus Sanksi Keterlambatan SPT Orang Pribadi 2025 hingga 30 April 2026

balitribune.co.id | Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan kebijakan relaksasi bagi wajib pajak orang pribadi terkait pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025. Melalui siaran pers yang diterbitkan pada Senin (30/3), DJP mengumumkan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi hingga 30 April 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Penerima Bantuan Pangan di Tabanan Meningkat Jadi 38 Ribu KPM

balitribune.co.id I Tabanan - Jumlah penerima bantuan pangan di Kabupaten Tabanan di 2026 ini mengalami peningkatan dari 20.000 menjadi 38.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kenaikan jumlah penerima ini juga diikuti dengan penyaluran bantuan berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap keluarga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Sedana Arta Pimpin Prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih

balitribune.co.id | Amlapura – Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, memimpin langsung prosesi Nedunang Ida Bhatara Batumadeg di Pura Besakih, Karangasem, Senin (30/3/2026). Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian karya agung Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) yang rutin dilaksanakan di pura terbesar di Bali tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Klungkung Siap Rehab 36 Unit Rumah Tak Layak Huni

balitribune.co.id I Semarapura - Hingga saat ini masih ada ratusan warga Kabupaten Klungkung yang tinggal di rumah tidak layak huni. Ini dibuktikan dengan adanya ratusan usulan bedah dan rehab rumah yang masuk ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klungkung. Namun, karena keterbatasan anggaran, Pemkab Klungkung baru baru dapat menganggarkan sebanyak 36 unit rehab rumah dan 28 unit bedah rumah di tahun 2026 ini. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.