Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan Klaim Rp2,1 Triliun

Bali Tribune/ Agus Susanto
balitribune.co.id | Denpasar -  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Januari 2019 telah membayarkan klaim kurang lebih Rp2,1 triliun. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto saat menghadiri Dharma Shanti Nyepi Tahun Baru Saka 1941 di Denpasar baru-baru ini menyebutkan, sebesar 98 persen adalah klaim jaminan hari tua (JHT). Sementara pada 2018, klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp24 triliun dimana Rp22 triliun dari JHT.
 
Diakuinya dari segi kepatuhan tidak dipungkiri masih ada beberapa perusahaan yang belum patuh, seperti masih ada yang mendaftarkan sebagian pekerjanya. Kemudian upah yang didaftarkan tidak sesuai dengan yang diterima sehingga saat mendapatkan santunan jumlahnya tidak sesuai. "Penindakannya, kami bekerja sama dengan instansi terkait dan diberikan sanksi seperti tidak diberikan layanan publik tertentu,” bebernya. 
 
Inilah diakui Agus menjadi tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan, agar pemberi kerja menuruti sesuai regulasi yang ada. "Banyak manfaat yang diterima tenaga kerja maupun perusahaan. Untuk itu kami terus mengimbau kepada perusahaan yang belum patuh agar segera mendaftarkan pekerjanya mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucap Agus.
 
Pihaknya pun menyasar pekerja non-ASN atau pegawai honorer dengan potensi mencapai 3 jutaan peserta, dalam upaya mendukung tumbuhnya jumlah kepesertaan. Saat ini pekerja non-ASN sudah ada 1,5 juta peserta dari kementerian, lembaga, Pemda, atau badan pemerintah yang telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diseluruh Indonesia.
 
Ia pun mengimbau pemerintah pusat, seperti kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, agar mendaftarkan pekerja non-ASN yang sesuai amanah jaminan sosial ini.
 
Secara nasional jumlah peserta hingga Januari 2019 telah mencapai 30,6 juta dari target 34,6 juta peserta sepanjang 2019. "Komposisi kepesertaan masih mayoritas dai sektor formal hingga lebih dari 90 persen, karena informal juga baru dibuka. Sementara jumlah perusahaan yang terdaftar mencapai 567 ribu diseluruh Indonesia dan target 2019 mencapai 701 ribu," sebutnya. 
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Cuma Desa Tanpa TPS3R yang Boleh Kirim Sampah Organik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai memperketat alur pembuangan sampah ke TPA Suwung. Sampah organik kini hanya diizinkan masuk ke TPA dua kali seminggu, khusus bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca Selengkapnya icon click

Menteri LH: 60 Persen Warga Denpasar Sudah Disiplin Pilah Sampah

balitribune.co.id I Denpasar - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan signifikan tata kelola sampah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4/2026), bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gerakan Badung Peduli Sambangi Warga Disabilitas di Desa Kutuh

balitribune.co.id I Mangupura - Kepedulian dan kebersamaan terus ditunjukkan melalui kegiatan sosial Gerakan Badung Peduli yang digelar di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini menyasar warga yang membutuhkan perhatian khusus sebagai bentuk komitmen sosial pemerintah setempat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Dorong Insentif Petugas Kebersihan di Tengah Darurat Sampah

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Badung mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam penanganan darurat sampah. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya beban kerja petugas di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perbaiki 37 Titik Kerusakan Akibat Bencana 2026, Perkim Badung Siapkan Rp 11,77 Miliar

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 11,77 miliar untuk memperbaiki puluhan titik kerusakan infrastruktur akibat bencana alam pada 2026.

Sebanyak 37 titik kerusakan menjadi prioritas penanganan. Perbaikan mencakup jalan rusak, senderan jalan, hingga sistem drainase di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.