Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan Klaim Rp2,1 Triliun

Bali Tribune/ Agus Susanto
balitribune.co.id | Denpasar -  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Januari 2019 telah membayarkan klaim kurang lebih Rp2,1 triliun. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto saat menghadiri Dharma Shanti Nyepi Tahun Baru Saka 1941 di Denpasar baru-baru ini menyebutkan, sebesar 98 persen adalah klaim jaminan hari tua (JHT). Sementara pada 2018, klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp24 triliun dimana Rp22 triliun dari JHT.
 
Diakuinya dari segi kepatuhan tidak dipungkiri masih ada beberapa perusahaan yang belum patuh, seperti masih ada yang mendaftarkan sebagian pekerjanya. Kemudian upah yang didaftarkan tidak sesuai dengan yang diterima sehingga saat mendapatkan santunan jumlahnya tidak sesuai. "Penindakannya, kami bekerja sama dengan instansi terkait dan diberikan sanksi seperti tidak diberikan layanan publik tertentu,” bebernya. 
 
Inilah diakui Agus menjadi tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan, agar pemberi kerja menuruti sesuai regulasi yang ada. "Banyak manfaat yang diterima tenaga kerja maupun perusahaan. Untuk itu kami terus mengimbau kepada perusahaan yang belum patuh agar segera mendaftarkan pekerjanya mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucap Agus.
 
Pihaknya pun menyasar pekerja non-ASN atau pegawai honorer dengan potensi mencapai 3 jutaan peserta, dalam upaya mendukung tumbuhnya jumlah kepesertaan. Saat ini pekerja non-ASN sudah ada 1,5 juta peserta dari kementerian, lembaga, Pemda, atau badan pemerintah yang telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diseluruh Indonesia.
 
Ia pun mengimbau pemerintah pusat, seperti kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, agar mendaftarkan pekerja non-ASN yang sesuai amanah jaminan sosial ini.
 
Secara nasional jumlah peserta hingga Januari 2019 telah mencapai 30,6 juta dari target 34,6 juta peserta sepanjang 2019. "Komposisi kepesertaan masih mayoritas dai sektor formal hingga lebih dari 90 persen, karena informal juga baru dibuka. Sementara jumlah perusahaan yang terdaftar mencapai 567 ribu diseluruh Indonesia dan target 2019 mencapai 701 ribu," sebutnya. 
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.