Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BPJS Ketenagakerjaan Bayarkan Klaim Rp2,1 Triliun

Bali Tribune/ Agus Susanto
balitribune.co.id | Denpasar -  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada Januari 2019 telah membayarkan klaim kurang lebih Rp2,1 triliun. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto saat menghadiri Dharma Shanti Nyepi Tahun Baru Saka 1941 di Denpasar baru-baru ini menyebutkan, sebesar 98 persen adalah klaim jaminan hari tua (JHT). Sementara pada 2018, klaim yang telah dibayarkan mencapai Rp24 triliun dimana Rp22 triliun dari JHT.
 
Diakuinya dari segi kepatuhan tidak dipungkiri masih ada beberapa perusahaan yang belum patuh, seperti masih ada yang mendaftarkan sebagian pekerjanya. Kemudian upah yang didaftarkan tidak sesuai dengan yang diterima sehingga saat mendapatkan santunan jumlahnya tidak sesuai. "Penindakannya, kami bekerja sama dengan instansi terkait dan diberikan sanksi seperti tidak diberikan layanan publik tertentu,” bebernya. 
 
Inilah diakui Agus menjadi tantangan bagi BPJS Ketenagakerjaan, agar pemberi kerja menuruti sesuai regulasi yang ada. "Banyak manfaat yang diterima tenaga kerja maupun perusahaan. Untuk itu kami terus mengimbau kepada perusahaan yang belum patuh agar segera mendaftarkan pekerjanya mengikuti jaminan sosial ketenagakerjaan,” ucap Agus.
 
Pihaknya pun menyasar pekerja non-ASN atau pegawai honorer dengan potensi mencapai 3 jutaan peserta, dalam upaya mendukung tumbuhnya jumlah kepesertaan. Saat ini pekerja non-ASN sudah ada 1,5 juta peserta dari kementerian, lembaga, Pemda, atau badan pemerintah yang telah didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan diseluruh Indonesia.
 
Ia pun mengimbau pemerintah pusat, seperti kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah, agar mendaftarkan pekerja non-ASN yang sesuai amanah jaminan sosial ini.
 
Secara nasional jumlah peserta hingga Januari 2019 telah mencapai 30,6 juta dari target 34,6 juta peserta sepanjang 2019. "Komposisi kepesertaan masih mayoritas dai sektor formal hingga lebih dari 90 persen, karena informal juga baru dibuka. Sementara jumlah perusahaan yang terdaftar mencapai 567 ribu diseluruh Indonesia dan target 2019 mencapai 701 ribu," sebutnya. 
wartawan
Ayu Eka Agustini
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.