Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

BSPS Sasar 3 Ribu Rumah Tidak Layak Huni

Bank Mandiri
PUPR - Saat penandatanganan kerjasama Bank Mandiri Regional XI Bali, Nusa Tenggara dan SNVT Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR tentang Penyaluran BSPS Provinsi Bali

BALI TRIBUNE - Tahun 2018 ini Bank Mandiri Regional XI Bali dan Nusa Tenggara ditunjuk sebagai penyalur dana program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk perbaikan kualitas 3.000 unit rumah. Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan

Provinsi Bali, Wayan Suardana menyatakan pada 2018 ini bantuan tersebut bertambah 1.000 unit dari tahun 2017 lalu yang hanya untuk 2.000 unit rumah.

Penerima program BSPS ada di 6 kabupaten di Bali selain Kabupaten Badung, Gianyar dan Kota Denpasar. "Kuota (penerima bantuan) masing-masing kabupaten disesuaikan dengan usulan yang tadinya dari desa, kabupaten, provinsi, baru ke kementerian," kata Suardana saat penandatangan kerjasama antara Bank Mandiri Regional XI Bali, Nusa Tenggara dan SNVT Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyaluran BSPS Provinsi Bali tahun 2018 di Denpasar, Senin (12/3).

Pihaknya menjelaskan, BSPS adalah program perbaikan kualitas rumah yang tidak layak huni, bukan pembangunan rumah baru. Program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan dana bantuan maksimal Rp 15 juta per unit rumah. "Berupa material yang diberikan ke penerima bantuan," sebutnya.

Sedangkan, pihak Bank Mandiri sebagai penyalur dana tersebut yang diberikan oleh kementerian ke penerima bantuan. Namun kata dia dengan syarat, dana bantuan tersebut akan cair setelah ada verifikasi dari koordinator fasilitator di desa termasuk juga bukti pengiriman barang/material bangunan dari toko. "Jika barang sudah sampai ke penerima bantuan uang itu baru bisa dicairkan. Jadi tidak serta merta uang itu langsung disalurkan untuk mengatasi adanya penyalahgunaan," beber Suardana.

Vice President Bank Mandiri Regional XI Bali dan Nusa Tenggara, Hendra Wahyudi mengatakan bahwa dalam penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini akan dilakukan sesuai ketentuan. "Kita jaga sama-sama mulai dari penyalurannya, pelaporannya.  Kita jaga waktu laporan dan pelaksanaannya, kita monitor supaya tidak melewati dari ketentuan yang ada," terang Hendra.

Penyaluran dana bantuan itu dikatakannya akan dilakukan pada April 2018 berdasarkan instruksi dari SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Bali. "Kita tunggu persiapannya kapan. Sekarang kita sudah mulai coba siapkan pemetaan termasuk yang akan menjadi penerima. Kami hanya menyalurkan kepada yang berhak menerima program ini," jelasnya.

wartawan
Ayu Eka Agustini
Category
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Terkait Rekrut Direksi Perumda Pasar dan Pangan MGS, Komisi III Berharap Segera Ada Direksi Definitif

balitribune.co.id | Mangupura - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung akan membuka rekrutmen Direksi Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) Kabupaten Badung. Pendaftaran untuk posisi Direktur Utama, Direktur Umum, serta Dewan Pengawas dijadwalkan berlangsung pada 15–19 Desember 2025.

Perekrutan jajaran direksi dan Dewan ini mendapat sambutan baik dari Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ponda Wirawan Hadiri Karya Pedudusan Agung di Pura Dalem Desa Banjar Aseman Abiansemal

balitribune.co.id | Mangupura - Ketua Komisi III DPRD Badung I Made Ponda Wirawan mendampingi Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Karya Mepadudusan Agung, Mapeselang, Mepedanan, Medasar Tawur Balik Sumpah Madya di Pura Dalem Desa Banjar Aseman, Desa Adat Abiansemal, Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Badung, Jumat (28/11/2025). Hadir Perbekel Desa Abiansemal IB. Bisma Wikrama, Bendesa Adat Abiansemal IB.

Baca Selengkapnya icon click

Dua Kelompok Orang Asing Jadi Fokus Pengawasan Imigrasi

balitribune.co.id | Mangupura - Kebijakan keimigrasian di Bali menghadapi tantangan multidimensi yang kompleks, berbenturan antara tuntutan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi pariwisata dan keharusan menegakkan kedaulatan negara, hukum, serta norma budaya. Dinamika ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi pada posisi dilematis ditengah derasnya arus globalisasi dan ancaman transnasional. Hal tersebut diungkapkan Plt.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.