balitribune.co.id | Denpasar - Meskipun kini Bali pada posisi zona hijau kasus PMK, namun lalu lintas ternak belum dibuka. Desakan dibukanya lalu lintas ternak datang dari peternak dan masyarakat agar pengiriman ternak ke luar Bali mulai dipikirkan kembali. Pasalnya, ini menyangkut perekonomian. Namun di sisi lain, Bali menjadi tuan rumah puncak perhelatan G20 pada Nopember 2022 mendatang. Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Sonny Aprianto mengaku sangat merasakan "jeritan" peternak menyusul belum dibukanya pengiriman ternak ke luar Bali. Pangdam mengatakan perlu ada jalan tengah karena di satu sisi harus ada kesamaan visi misi semua pihak untuk menyukseskan hajatan internasional tersebut.
"Sebenarnya kini Bali sudah zona hijau kasus PMK. Hanya saja membutuhkan komunikasi ke pusat melalui pemerintah. Pemerintah Daerah lah yang berbicara kepada Menko Marinvest, Menteri Pertanian," ujar Mayjen Sonny Aprianto, saat menerima audensi Komisi II DPRD Bali bersama Asosiasi Pengusaha Daging dan Hewan Ternak (Aspednak) Provinsi Bali, ruang kerjanya, Senin (22/8).
Pangdam menyarankan DPRD Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali untuk segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Pangdam mengatakan kasus PMK di Bali sempat 525 kasus. Namun kini sudah tidak ada kasus PMK lagi setelah sempat dilockdown. Apabila pemerintah pusat sudah membuka pengiriman dari Bali, Pangdam mengaku siap mendukung.
"Kalau sudah dibuka oleh pusat, kami siap mengawal pengiriman. Sampai pengiriman kandang ternak pun kami siap kawal," katanya disambut antusias Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi bersama anggota Tjokorda Gede Agung dan IGAB Suryadana serta Ketua Aspednak Bali Made Rai Sukarya.
Ketikpastian dibukanya pengiriman ternak ke luar Bali akibat merebaknya kasus PMK menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Bali dan Aspednak Bali. Kresna Budi mengatakan kini Bali sudah tidak ada kasus PMK. Namun pengiriman ternak ke luar Bali belum dibuka. Menurutnya hal ini jangan lama berlangsung terlalu lama yang akan mematikan peternak itu sendiri. Pasalnya, peternak membeli pakan yang tidak sedikit. Kalau tidak dikirim, ternak akan kelebihan berat sehingga nilai jual juga rendah disamping sangat berisiko.
"Salah satu fungsi pemerintah adalah apabila menerapkan aturan pasti ada solusi. Namun ini ngga dikasi solusi. Jangan ada aturan justru membunuh rakyat sendiri. Padahal ternak yang dikirim besoknya akan dipotong. Jadi tidak ada masalah terhadap pengiriman," jelasnya.
Kresna Budi mengatakan keluhan peternak dan masyarakat adalah pertama, pemerintah pusat belum membuka pengiriman ke luar Bali. Kedua, solusi terbaik yang cepat.
"Kalau menunggu dalam ketidakpastian, pusat kan tidak merasakan rakyat dibawah," tegasnya.
Pihaknya juga menginginkan G20 berjalan lancar, demikian pula pengiriman ternak juga berjalan. Begitu Bali dinyatakan tidak ada PMK, mestinya pengiriman juga dibuka.
"Sama halnya dengan Covid-19 yang sakit dikarantina yang sehat beraktivitas seperti biasa," demikian Kresna Budi mencontohkan.
Sementara Rai Sukarya mempertanyakan belum dibukanya pengiriman ternak hidup ini menyangkut dapurnya peternak. Karena kerugiannya di pakan.
"Hewan yang masuk boleh lah dilarang, tapi yang keluar mesti dibuka. Toh juga yang keluar ini hewan tidak sakit. Bahkan sesampai tiba di daerah tujuan, ternak langsung dipotong. PMK ini tidak menyebar ke manusia. Dan Bali saat ini dalam posisi zero case PMK," jelasnya.
Aspednak Bali sendiri, kata Rai Sukarya, sudah menerima tiga ribuan aduan dari peternak. Pihaknya minta pemerintah jangan tumpang tindih terkait pengiriman ternak hidup dengan daging beku ini. Menurutnya, kalau yang hidup dilarang, mestinya daging beku juga dilarang. Jika pengiriman boleh dilakukan setelah G29, saat ini petani sudah sangat mengeluh.
"Mereka rugi biaya pakan miliaran rupiah. Siapa yang menanggung kerugian ini," tanya Rai seraya mengatakan kondisi ini menghambat perekonomian, padahal pemerintah daerah sendiri mengharapkan ekonomi segera menggeliat dan bangkit.
Rai mengatakan permintaan pasar menginginkan daging segar. Sehingga pengiriman ternak hidup lebih dibutuhkan. Rai Sukarya mengatakan Aspednak Bali siap memberi disinfektan bagi kendaraan yang dipakai mengangkut ternak berapapun jumlahnya.
wartawan
ARW
Category
