Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Buka Rakerda Asita Bali, Gubernur Koster Tegaskan BPW di Bali Harus Masuk Asosiasi

asita bali
Bali Tribune / RAKERDA - Gubernur Bali, Wayan Koster saat menghadiri Rakerda III Asita Bali 2025 di Badung, Kamis (27/2)

balitribune.co.id | Mangupura - Gubernur Bali, Wayan Koster mengajak pelaku pariwisata Bali menata pariwisata di pulau ini dengan baik dan penuh tanggungjawab. Pelaku pariwisata wajib respek terhadap budaya Bali karena telah berkontribusi mendatangkan wisatawan. 

"Ada hal yang sangat fundamental yakni tentang tanggungjawab menjaga adat, budaya, seni, tradisi, kearifan lokal Bali," tegas Gubernur Koster saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III Asita Bali 2025 di Badung, Kamis (27/2).

Pihaknya pun menegaskan, bagi biro perjalanan wisata (BPW) di Bali yang belum ikut asosiasi harus masuk asosiasi pariwisata yang sudah diakui di Bali. Pada kesempatan itu, orang nomor satu di Bali ini menekankan, pelaku pariwisata tertib menggunakan Aksara Bali. "Kalau tidak tertib, izinnya kita cabut. Jika tidak tertib menggunakan busana adat Bali dan produk lokal Bali maka saya akan tegas," cetusnya. 

Ia pun meminta pelaku pariwisata untuk tertib menjalankan bisnis kepariwisataan di pulau ini. "Jika tidak mau tertib, muncul masalah lagi. Mari jalankan bersama-sama, saya akan berada di garis terdepan untuk menjaga dan memajukan pariwisata. Maka Bali ini harus lebih bagus lagi. Pelaku pariwisata Bali mari bergerak bersama," katanya. 

Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (Asita) Bali, Putu Winastra mengatakan, saat ini Bali menjadi soroton internasional. Namun hal tersebut kata dia akan menjadi pemicu bagi pariwisata di Bali untuk berbenah. "Pariwisata sebagai sektor vital perekonomian Bali, mari untuk bekerjasama dengan semua pihak mengubah persepsi negatif. Kita punya tantangan mengembangkan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan ekonomi tapi juga menjaga kelestarian budaya, tradisi dan orang Bali itu sendiri," ucap Winastra. 

Menurutnya, Bali memiliki peluang besar mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan budaya Bali. "Perlu langkah konkret mengembangkan produk pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan destinasi yang menerapkan prinsip Tri Hita Karana," imbuhnya. 

Dalam hal ini menurutnya di Bali perlu mengembangkan infrastruktur yang mendukung pariwisata berkelanjutan dan ramah lingkungan. "Mengenai masa depan Bali harus mempunyai visi yang sama bersama-sama menciptakan masa depan lebih baik untuk generasi yang akan datang. Pelaku pariwisata bertanggungjawab menjaga dan mengembangkan Bali. Kita harus menjadi contoh dan aspirasi bagi orang lain mengikuti jejak kita. Tema kali ini (Rapat Kerja Daerah III Asita Bali 2025) mengajak hidup selaras dengan alam. Salah satunya pada pelayanan pelanggan (wisatawan), Asita mengurangi penggunaan plastik sekali pakai," jelasnya.

wartawan
YUE
Category

Gubernur Koster: Revitalisasi Hukum Adat Pilar Keadilan Lokal

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Bali,  Ketut Sumedana,  Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya,  Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, dan anggota DPD RI, Rai Dharmawijaya Mantra menandatangani Komitmen Bersama Implementasi Bale Kertha Adhyaksa Provinsi Bali, di Kejaksaan Tinggi Bali, Senin (30/6).

Baca Selengkapnya icon click

Potret Industri Manufaktur Bali 2025: Data yang Menentukan Masa Depan

balitribune.co.id | Denpasar - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali kembali turun ke lapangan. Mulai April hingga Agustus 2025, BPS melakukan pendataan besar-besaran terhadap perusahaan industri manufaktur skala menengah dan besar di seluruh Bali. Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas statistik, melainkan cerminan denyut ekonomi Bali dan suara nyata para pelaku usaha.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Aparatur Pemerintah Diminta Rasakan Kesulitan Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Setelah resmi dilantik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana, ratusan pegawai non ASN yang lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024 ditutuntut mampu merasakan langsung kesulitan rakyat, agar tidak bekerja seenaknya dan selalu peka terhadap kondisi masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.