Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Bharata Jadi Anggota KPN Pemkab Gianyar

permodalan
DAFTAR -Bupati Gianyar A.A Gde Agung Bharata mendaftarkan diri menjadi anggota KPN Pemkab Gianyar.

BALI TRIBUNESebagai bentuk kepercayaan pada lembaga koperasi, di akhir masa jabatannya Bupati Gianyar A.A Gde Agung Bharata mendaftarkan diri menjadi anggota KPN  Pemkab Gianyar dengan nomor anggota 2.423. Buku tabungan sebagai tanda bukti anggota diterima Bupati Agung Bharata pada kesempatan RAT Tahun Buku 2017 di Stage Sidan, Rabu (31/1).

Bupati Agung Bharata mengatakan kepada seluruh anggota koperasi bahwa keberadaan koperasi sebagai sebuah lembaga yang mensejahterakan anggotanya tidak usah diragukan lagi. Bahkan saking percayanya, di akhir masa jabatannya Bupati Agung Bharata juga mendaftarkan diri sebagai anggota KPN Pemkab Gianyar. Bupati juga menekankan RAT untuk koperasi memang wajib dilakukan, dan mempunyai arti penting. Sebab RAT merupakan tanggung jawab pengurus dan pengawas koperasi. Sebagai bentuk transparansi, keterbukaan, serta penerapan akuntabilitas kepada anggotanya dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun. “Jangan ragu untuk menjadi anggota koperasi, sebab sesuai dengan visinya koperasi dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya,” tegas Bupati Agung Bharata.

Ketua pengurus KPN Gianyar Drs. I Wayan Sudarma M.Si dalam laporannya menjelaskan Sisa Hasil Usaha (SHU) per 31 Desember 2017 KPN Pemkab. Gianyar sebesar Rp. 1.771.621.491, meningkat dari tahun 2016 dimana per 31 Desember mencapai sebesar Rp. 1.586.825.600. dengan jumlah anggota tahun 2017 sebanyak 2.137 orang. “ Secara umum usaha koperasi berjalan lancar, pelayanan kepada anggota semakin meningkat berkat adany kerjasama dibidang permodalan dengan BPD Bali cabang Gianyar, LPD Mas, LPD Talepud dan BKE,” jelas I Wayan Sudarma.

Kini KPN Pemkab. Gianyar juga telah memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam yang diterima bertepatan dengan  Pencanangan Bulan RAT Koperasi tahun buku 2017 beberapa waktu lalu. Wayan Sudarma juga memparkan, pelaksanaan roda organisasi dan pengelolaan usaha koperasi secara umum berjalan dengan baik berkat kerjasama antar anggota, pengurus dan dewan pengawas. Bahkan untuk ke depan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota dalam hal peminjaman kredit di unit simpan pinjam, akan dipertimbangkan dengan menggunakan tunjangan kinerja PNS. 

wartawan
Redaksi
Category

Takbiran 2026 Bertepatan dengan Nyepi, FKUB Buleleng Ikuti Seruan FKUB Bali

balitribune.co.id I Singaraja - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi untuk menyusun seruan bersama terkait pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 yang diperkirakan bertepatan dengan malam takbiran Idul Fitri 1447 Hijriah. Pertemuan berlangsung di Sekretariat FKUB Buleleng, Kota Singaraja, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Validasi DTSEN Resmi Dimulai, Pemkab Buleleng Kerahkan 2.700 Relawan

balitribune.co.id I Singaraja -  Verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Buleleng resmi dimulai. Pemerintah Kabupaten Buleleng menandai pelaksanaannya melalui penandaan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sosial serta peluncuran mobil layanan DTSEN, Senin (2/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PAD Anjlok, Dewan Minta BRIDA Bangli Lakukan Riset

balitribune.co.id I Bangli - Anjloknya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli tahun 2025, menjadi perhatian serius kalangan DPRD Bangli. Dalam rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika. Saat itu, sejumlah OPD yang hadir diantaranya, Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud), BKPAD dan OPD terkait lainnya.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan Warning TPP OPD Tak Cair Bila Target PAD Tak Terealisasi

balitribune.co.id I Bangli - Sejauh ini potensi-potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli nyatanya belum dipetakan dengan jelas. Potret Bangli secara keseluruhan, belum sepenuhnya dikuasai dan diketahui oleh pimpinan OPD. Realita menyesatkan ini berdampak pada  tidak tercapainya target PAD dan kondisi ini kerap terjadi saling menyalahkan dan saling lempar tanggungjawab.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

DPRD Bali Minta Penegakan Hukum Terkait Temuan Hidrokarbon di Ekosistem Mangrove Selatan

balitribune.co.id | Denpasar - Hasil uji laboratorium terhadap 60 are lahan mangrove di kawasan selatan Bali yang dinyatakan positif tercemar hidrokarbon jenis diesel (solar) hingga kini belum mendapat respons resmi dari pihak terkait.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.