Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Bharata Jadi Anggota KPN Pemkab Gianyar

permodalan
DAFTAR -Bupati Gianyar A.A Gde Agung Bharata mendaftarkan diri menjadi anggota KPN Pemkab Gianyar.

BALI TRIBUNESebagai bentuk kepercayaan pada lembaga koperasi, di akhir masa jabatannya Bupati Gianyar A.A Gde Agung Bharata mendaftarkan diri menjadi anggota KPN  Pemkab Gianyar dengan nomor anggota 2.423. Buku tabungan sebagai tanda bukti anggota diterima Bupati Agung Bharata pada kesempatan RAT Tahun Buku 2017 di Stage Sidan, Rabu (31/1).

Bupati Agung Bharata mengatakan kepada seluruh anggota koperasi bahwa keberadaan koperasi sebagai sebuah lembaga yang mensejahterakan anggotanya tidak usah diragukan lagi. Bahkan saking percayanya, di akhir masa jabatannya Bupati Agung Bharata juga mendaftarkan diri sebagai anggota KPN Pemkab Gianyar. Bupati juga menekankan RAT untuk koperasi memang wajib dilakukan, dan mempunyai arti penting. Sebab RAT merupakan tanggung jawab pengurus dan pengawas koperasi. Sebagai bentuk transparansi, keterbukaan, serta penerapan akuntabilitas kepada anggotanya dalam melaksanakan kegiatan selama satu tahun. “Jangan ragu untuk menjadi anggota koperasi, sebab sesuai dengan visinya koperasi dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya,” tegas Bupati Agung Bharata.

Ketua pengurus KPN Gianyar Drs. I Wayan Sudarma M.Si dalam laporannya menjelaskan Sisa Hasil Usaha (SHU) per 31 Desember 2017 KPN Pemkab. Gianyar sebesar Rp. 1.771.621.491, meningkat dari tahun 2016 dimana per 31 Desember mencapai sebesar Rp. 1.586.825.600. dengan jumlah anggota tahun 2017 sebanyak 2.137 orang. “ Secara umum usaha koperasi berjalan lancar, pelayanan kepada anggota semakin meningkat berkat adany kerjasama dibidang permodalan dengan BPD Bali cabang Gianyar, LPD Mas, LPD Talepud dan BKE,” jelas I Wayan Sudarma.

Kini KPN Pemkab. Gianyar juga telah memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) dan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam yang diterima bertepatan dengan  Pencanangan Bulan RAT Koperasi tahun buku 2017 beberapa waktu lalu. Wayan Sudarma juga memparkan, pelaksanaan roda organisasi dan pengelolaan usaha koperasi secara umum berjalan dengan baik berkat kerjasama antar anggota, pengurus dan dewan pengawas. Bahkan untuk ke depan, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada anggota dalam hal peminjaman kredit di unit simpan pinjam, akan dipertimbangkan dengan menggunakan tunjangan kinerja PNS. 

wartawan
Redaksi
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.