Disebutkan, Insentif hanya khusus kepada yang menguburkan dan petugas nakes. Jadi dalam penanganan covid-19 ini tidak boleh ada pejabat yang dapat insentif. “Untuk saat ini saatnya kita gotong royong," tegasnya, Selasa (31/8).
Dikatakannya, selama ini yang dapat hanya petugas pengubur jenazah. Wajib mendapat insentif Rp 150.000 untuk sekali penguburan. Berbeda dengan tenaga kesehatan. Insentif kepada petugas penguburan telah dibayarkan. Pembayaranya melalui amprahan dari pihak rumah sakit. "Pengubur jenazah itu wajib dia dapatkan, kalau tidak salah 150 ribu per jenazah, kita sudah bayarkan," jelasnya.
Hanya saja, yang di sayangkannya dari pihak RS Swasta. Dimana saat melakukan penguburan petugas wajib mendapat insentif. Hanya saja RS Swasta tidak melakukan amprah terhadap insentif tersebut. Padahal setiap pasien terkonfiasi positif covid-19 meninggal semua biaya inklude. "Itu anggarannya tidak dari daerah, dari APBN, melalui DAU," ujarnya.
Disebutkan jika RS Swasta hanya mementingkan pendapatanya. Bupati Mahayastra mencontohkan sesuai PMK (Keputusan Menteri Keuangan) sakit sedang biayanya 7,5 juta per hari. Itu diamprah pihak RS, klaim ke APBN lewat operator BPJS Kesehatan. "Itu diklaim sama mereka, karena itu masuk ke pendapatan perusahaan, itu diklaim. Begitu yang menangani pemakamannya PMI, kita kan PMI yang tangani dan BPBD, tidak diamprah. Padahal dia semestinya satu paket dengan itu, termasuk pengangkutan. Saya perintahkan pak Sekda untuk panggil semua," sesalnya.
Ditambahkan oleh Sekda Gianyar. Made Gede Wisnu Wijaya, bahwa terkait insentif petugas pengubur jenazah, biayanya inklude jadi satu, mulai pemulasaran jenazah dengan petinya termasuk tata cara yang lain. "Nah, ini cuman rumah sakit, utamanya swasta hanya amprah peti sama perlakuan jenazah saja. Ketika proses membawa ke kuburan oleh petugas, harusnya inklude disana, mereka tidak amprah kan, Ini yang terjadi," ujarnya.
