Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Bupati Sutjidra Salurkan Bantuan Irigasi Rp3,6 Miliar untuk 30 Subak di Buleleng

bantuan subak
Bali Tribune / BANTUAN SUBAK - Bupati Sutjidra bersama Wabup Supriatna menyerahkan bantuan sarana dan prasarana irigasi kepada 30 kelompok Subak yang berada di kawasan LP2B) bersumber dari APBN senilai lebih dari Rp3,6 miliar, Rabu (8/7/2026).

balitribune.co.id i Singaraja - Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana irigasi kepada 30 kelompok Subak yang berada di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai lebih dari Rp3,6 miliar tersebut diserahkan oleh Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra, Rabu (8/7/2026).

Penyerahan bantuan turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng Putu Ayu Reika Nurhaeni, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melandrat, serta perwakilan subak penerima bantuan.

Bupati Sutjidra menegaskan sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah terus mengalokasikan berbagai program pendukung, mulai dari insentif bagi subak, rehabilitasi dan revitalisasi jaringan irigasi, hingga pembangunan jalan usaha tani.

"Kalau seluruh dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian digabungkan, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, nilainya mencapai belasan miliar rupiah. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketahanan pangan," tegas Sutjidra.

Ia menambahkan Pemkab Buleleng terus mendorong pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi lahan sawah yang masuk dalam kawasan KP2B/LP2B melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng, Gede Melandrat, menjelaskan bantuan yang diberikan berupa pembangunan saluran drainase irigasi tersier, sekunder, hingga sistem perpompaan sebagai upaya memperkuat infrastruktur pertanian.

"Hari ini kita melaksanakan penyerahan bantuan sarana prasarana irigasi berupa pembangunan saluran drainase irigasi tersier, sekunder, hingga sistem perpompaan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kawasan pangan pertanian berkelanjutan," ujarnya.

Melandrat menjelaskan, bantuan tersebut disalurkan kepada 30 subak dengan nilai antara Rp100 juta hingga Rp135 juta per kelompok. Bantuan diprioritaskan bagi subak yang berada di kawasan LP2B dan berkomitmen mempertahankan fungsi lahan pertanian.

"Bantuan ini kami prioritaskan untuk Subak yang berada di dalam kawasan LP2B dan KP2B. Jika tidak masuk dalam kawasan tersebut, belum bisa kami berikan. Sawah di kawasan ini adalah 'harga mati' yang tidak boleh diganggu gugat," tegasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Buleleng juga memberikan insentif berupa keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi petani di kawasan LP2B. Petani hanya membayar 10 persen dari total pajak, sementara 90 persen sisanya disubsidi pemerintah.

Melandrat berharap penguatan jaringan irigasi tersebut mampu menjaga produktivitas pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di tengah meningkatnya ancaman alih fungsi lahan.

"Melalui penguatan irigasi ini, diharapkan produktivitas pertanian di Buleleng tetap terjaga dan kesejahteraan para petani dapat terus ditingkatkan di tengah tantangan alih fungsi lahan yang kian masif," tandasnya. 

wartawan
CHA
Category

Bupati Badung Hadiri Mulang Pekelem, Puluhan Ribu Pemedek Padati Pura Luhur Uluwatu

balitribune.co.id I Mangupura - Puluhan ribu umat Hindu memadati kawasan Pura Luhur Uluwatu, Desa Adat Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (7/7), bertepatan dengan puncak Karya Tawur Balik Sumpah Agung, Pujawali Pedudusan Agung (Catur Niri) Panca Lingga. Di tengah rangkaian upacara tersebut, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengikuti prosesi Mulang Pekelem sebagai bagian dari puncak karya.

Baca Selengkapnya icon click

Walikota Jaya Negara Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman

balitribune.co.id I Denpasar - Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Eddy Mulya Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Serapan APBD Badung Tahun 2025 Hanya 64,56 Persen, Silpa Tembus Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

BTT Badung Mengendap Rp220 Miliar, DPRD Bakal Bedah Penyebab Minimnya Serapan

balitribune.co.id I Mangupura - Besarnya anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tidak terserap sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD Badung. Dari pagu sebesar Rp231,09 miliar, realisasi BTT hanya mencapai Rp10,73 miliar atau 4,64 persen. Artinya, lebih dari Rp220 miliar anggaran yang disiapkan untuk menghadapi kondisi darurat tidak terpakai.

Baca Selengkapnya icon click

KPK Ingatkan Badung, Status Kabupaten Antikorupsi Bisa Dicabut

balitribune.co.id I Mangupura - Predikat Kabupaten Antikorupsi yang disandang Kabupaten Badung bukan jaminan bebas dari praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengingatkan status tersebut dapat dicabut apabila kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terjerat tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.