balitribune.co.id | Gianyar - OJK senantiasa berkomitmen mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, termasuk bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu sasaran prioritas edukasi keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025.
"Dalam rangka memperkecil gap tingkat literasi dan inklusi di Bali, OJK Provinsi Bali terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik," ujar Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, disela-sela "Ngorte" temu media di Gianyar, Selasa (6/2). Seraya menjelaskan, selama tahun 2023, OJK Provinsi Bali telah melaksanakan 355 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yang telah menjangkau lebih dari 50 ribu orang, dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau lebih dari 235 ribu orang.
Puji Rahayu yang didampingi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan, Ananda R. Mooy, menerangkan OJK mengakselerasi tingkat literasi dan inklusi keuangan di Bali melalui 3 (tiga) bauran strategis yaitu: 1) Edukasi secara tatap muka, 2) Edukasi secara online, dan 3) Edukasi tatap muka melalui aliansi strategis. OJK Provinsi Bali telah melaksanakan kegiatan edukasi secara tatap muka sebanyak 305 kali, baik yang dilakukan oleh OJK sendiri maupun bekerjasama dengan stakeholders antara lain melalui program Ngiring ke Banjar, intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-3 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, dan komunitas disabilitas, Kuliah Kerja Nyata (KKN) Literasi dan Inklusi Keuangan 2023, LMS OJK Competition (LOC) Tahun 2023, edukasi bersama anggota DPR RI Komisi XI, edukasi kepada Finalis Jegeg Bagus yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali, dan edukasi bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Selain itu, dilakukan juga kegiatan edukasi secara online seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan talkshow radio.
"Upaya literasi dan inklusi keuangan oleh OJK juga melibatkan dukungan strategis berbagai pihak, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholder lainnya, antara lain melalui peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)," tuturnya.
Selama tahun 2023, TPAKD di Provinsi Bali telah menyelenggarakan 45 kegiatan Asistensi dan Pendampingan Program TPAKD dan 10 Workshop serta Business Matching UMKM. Salah satu program unggulan TPAKD di Provinsi Bali adalah Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR). K/PMR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan formal kepada pelaku UMKM dengan proses cepat, mudah, dan berbiaya rendah, untuk mengurangi ketergantungan/pengaruh entitas kredit informal/ilegal.
"Di Provinsi Bali terdapat 2 Lembaga Jasa Keuangan yang memiliki K/PMR yakni PT BPD Bali dengan Kredit Membangun Masyarakat Bali (Mesari) dan PT BPR Bank Daerah Gianyar (Persero) dengan KURDA UMK dan KURDA Gianyar, Aman, Sejahtera (GAS)," imbuhnya.
Sedangkan penyaluran K/PMR di Provinsi Bali hingga tahun 2023 mencapai Rp97,53 Milyar kepada 3.470 debitur. Dalam rangka memperluas akses keuangan bagi kalangan pelajar sekaligus mengajarkan dan membiasakan mereka mengelola uang sejak dini karena produk ini dapat digunakan mulai dari siswa PAUD hingga SMA, OJK menginisiasi program Simpanan Pelajar (Simpel). Realisasi Simpel di Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar Rp140,61 Milyar pada 636.181 rekening, meningkat sebesar 35,05 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp104,11 Milyar.
"Selain itu, OJK juga memiliki program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Pada tahun 2023, total agen Laku Pandai di Bali yaitu sebanyak 17.825 agen perorangan dan 966 agen Badan Hukum (outlet) dengan total nominal tabungan sebesar Rp12,10 Milyar dari 136.756 nasabah," ucapnya. Sebagai upaya memperoleh data yang akurat dalam rangka mendukung Pemerintah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2024," pungkasnya.
