Diposting : 5 October 2020 02:56
Komang Arta Jingga - Bali Tribune
Balitribune.co.id | Tabanan - Untuk menekan alih fungsi lahan pertanian di Tabanan, diperlukan regulasi agar lahan-lahan pertanian produktif tetap terjaga. Salah satu upaya menekan alih fungsi lahan tersebut dengan cara membatasi izin pengembang mendirikan perumahan di lahan pertanian produktif.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga, Minggu (4/10/2020). Menurutnya, Pemerintah harus menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat. Agar niat untuk melindungi lahan pertanian produktif di Tabanan tidak hanya sebatas wacana, namun tidak pernah disosialisasikan ke masyarakat.
"Harus disosialisasikan, apa yang menjadi niat pemerintah harus disosialisasikan ke masyakat, apa tujuan untuk mempertahankan itu. Kalau kita niat cuma ngomongin aja, tapi tidak disosialisasikan hasilnya tidak maskimal. Harus disosialisasikan dan dilaksanakan bagaimanan caranya mengantisipasi agar alih fungsi itu betul-betul bisa dikendalikan," jelas Dirga.
Dirga menambahkan, untuk membendung alih fungsi lahan kadang agak sulit. Sebab, dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk menjual tanahnya kepada investor atau pengembang. Namun pemerintah juga harus mempunyai jurus jitu, agar apa yang menjadi program pemerintah bisa telaksana.
Selain itu menurut Dirga, yang paling terpenting adalah pemerintah tidak boleh sembarangan memberikan izin kepada pengembang untuk membangun sebuah perumahan. Agar tidak terjadi nanti masyarakat mendukung program pemerintah, namun pemerintah dengan seenaknya mengeluarkan izin perumahan yang notabene menggunakan lahan pertanian produktif.
"Kita di masyarakat mendukung pemerintah, tapi di belakang pemerintah mendukung izin perumahan. Jangan diberikan itu, kita lihat dulu lahanya produktif apa tidak? Jadi Dinas Perizinan jangan asal memberikan izin," tegasnya.
Dirga menegaskan, seharusnya Dinas Perizinan dalam mengeluarkan izin kepada pengembang harus berkordinasi dengan DPRD Tabanan. Sehingga nanti Legislatif bisa meng-croschek izin tersebut, layak apa tidak.
Namun menurut Dirga, selama ini Dewan Tabanan tidak pernah diajak koordinasi terkait pengeluaran izin perumahan, yang berdampak pada hilangnya lahan produktif di Tabanan.
"Setidaknya izin itu kita croschek dengan Wakil Rakyat, benar gak? Jadi jangan sembarangan. Kalau kita tidak diajak koordinasi masak kita akan mengecek satu-satu pekerjaannya mereka. Namun untuk menyetujui izin itu paling tidak kita diajak. Kalau sudah direkomendasi oleh dewan berarti benar. Saya sudah satu setengah tahun jadi Ketua Dewan belum pernah diajak berkoordinasi masalah ini," tandasnya.
