CORONA : APA YANG DAPAT KITA BERIKAN KEPADA BANGSA DAN NEGARA INI? | Bali Tribune
Bali Tribune, Rabu 23 September 2020
Diposting : 9 May 2020 12:08
Wayan Windia - Bali Tribune
Bali Tribune / Wayan Windia - Guru Besar (E) Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Dewan Pembina Yayasan Made Sanggra, Sukawati.

balitribune.co.id | Slogan judul tulisan ini, sudah diajarkan oleh guru saya ketika masih sekolah di SMA. Hingga kini, kalimat Presiden USA John F. Kennedy itu, masih sangat menggetarkan. Pada saat-saat sulit, slogan itu mampu membangkitkan rasa nasionalisme. Maklum, pada saat itu Kennedy sedang berseteru dengan PM Uni Soviet (saat itu), Nikita Chruschov. Khususnya berkait dengan rencana Chruschov membangun pangkalan militer di Cuba. Kalimat dan slogan pada saat berseteru untuk membela negara, sering memunculkan taksu.  

Sebetulnya, slogan Kennedy itu, jauh sebelumnya sudah diimplementasikan oleh leluhur kita. Yakni, tatkala beliau memutuskan untuk terjun ke dalam perang kemerdekaan Indonesia (1945-1949). Pada saat itu, beliau-beliau tidak menerima apapun dari negara. Beliau bertempur dengan bekal sendiri. Dengan resiko, pihak keluarga mendapatkan intimidasi, dan rumah dibakar habis. Pada saat itu, rakyat Indonesia rela “memberi” kepada negaranya. Memberikan semua harta benda yang dimilikinya. Bahkan siap sedia memberikaan tetesan darahnya yang terakhir.  

Sekarang, saat ada serangan corona, negara dalam kesulitan yang sangat dahsyat. Lalu, apa yang dapat kita berikan kepada bangsa dan negara ini?  Nyaris tidak ada. Bahkan kita masih menuntut agar diberikan bansos, keringanan pembayaran air minum, keringanan pembayaran listrik, mendapat kartu pra-kerja, keringanan pembayaran di bank, bebas membayar pajak PHR, dll. Bahkan sayapun sempat kaok-kaok agar petani mendapatkan juga insentif. Yakni bebas dari pembayaran pajak PBB. Aklhirnya kesampaian juga. Bahwa sekitar 2,7 juta petani Indonesia akan juga mendapatkan insentif. Tujuannya adalah untuk mendorong, agar petani tetap bisa berproduksi.

Setelah merenung, sekarang saya agak menyesal. Bahwa saya kok ikutan teriak-teriak membebani negara yang sedang sulit. Tetapi dahulu saya agak mangkel. Karena saya tidak sampai hati melihat petani kita, tidak mendapatkan perhatian. Bahkan justru pengangguran yang mendapatkan insentif program kartu pra-kerja. Saya merasa pemerintah tidak adil. Karena komunitas petani (dan juga komunitas nelayan), justru adalah merupakan kerak kemiskinan nasional. Bayangkan kalau saat ini mereka ngambek, lalu apa yang dapat kita makan? Lalu apakah dapat dibayangkan resikonya ?

Saya berharap pada saat negara sedang sulit, kita seharusnya bersedia “memberi” kepada bangsa dan negara. Seperti halnya 75 tahun lalu, sudah diteladani oleh leluhur kita, para pejuang kemerdekaan. Saat ini, kita semua seyogyanya bersedia hidup setara dan prihatin. Lalu saya bayangkan, muncul fenomena sosial yang mengharukan. Di mana orang-orang yang kaya bersedia “memberi” kepada komunitas bangsanya yang sedang menderita kelaparan. Karena kekayaannya itu pasti diraih dari haribaan bumi Ibu Pertiwi. Tetapi fenomena sosial yang kita harapkan itu, tidak terjadi secara menyeluruh dan besar-besaran. Sehingga negara kita bisa diringankan beban sosialnya. Dana negara yang masih tersedia, bisa difokuskan untuk menanggulangi pandemi.  

Kenapa fenomena sosial untuk “memberi” kepada negara tidak terjadi? Karena kita “kalah telak” melawan arus pola pikir globalisasi yang libralistik-kapitalistik. Keteladanan yang mengarah kepada implemantasi Sosialisme Pancasila (sesuai pikiran Prof. Mubyarto) tidak pernah terjadi. Kita terlalu sibuk dengan zone nyaman kapitalisme, yang sangat menggiurkan kalangan elit. Pengembangan nilai-nilai koperasi seperti tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya.

Diakui oleh Mubyarto bahwa pengembangan Sosialisme Pancasila, yang berbasis koperasi, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila, tidak bisa dilaksanakan dengan cepat. Perlu kekuatan moral (moral economic). Kalau seandainya, nilai-nilai pikiran Mubyarto  (dan juga pikiran Bung Hatta) dapat dilaksanakan dengan baik, maka dalam situasi negara seperti sekarang ini, keteladanan sosial pasti akan menggebu-gebu. Sehingga beban pemerintah akan berkurang. Rakyat pasti dispilin mengikuti aturan pemerintah.

Saat ini partisipasi masyarakat untuk membantu beban pemerintah masih memprihatinkan. Diharapkan memakai masker, banyak sekali terlihat manusia Indonesia tidak mau memakai masker. Beberapa pelayan toko yang diperingati, justru melawan, dan ngeyel. Sopir, dan pengendara motor juga banyak yang tidak mau memakai masker. Tidak ada hukuman. Malahan diberitahu baik-baik, mereka lagi-lagi ngeyel. Diberikan masker untuk digunakan, lalu hanya dipakai disepan petugas saja.

Diberi tahu untuk tidak kumpul-kumpul dalam keramaian, justru masih ada ibu-ibu yang berulang tahun di rumah makan/hotel. Diminta untuk menjaga jarak (1-2 meter) sebagai “obat” penting untuk mengendalikan korona, juga banyak yang acuh-tak acuh. Anak-anak melakukan balap liar. Orang yang merasa kaya, masih duduk-duduk di café.  Kalau begini tabiat manusia Indonesia, yang tidak mau taat aturan, lalu kapan korona bisa kita kendalikan? Dalam skala yang lebih luas, bahwa kalau manusianya tidak mau disiplin, jangan harap bangsa ini bisa segera maju. Sesuai pendapat Jendral TB Simatupang, apakah perlu diberlakukan wajib  militer untuk mendisplinkan penduduk Indonesia?

Kasihan sekali para petugas kesehatan yang mempertaruhkan jiwanya untuk membantu korban serangan korona. Korban terus bertambah, karena manusia Indonesia yang acuh tak acuh, dan tidak disiplin. Tentu saja kerja petugas kesehatan akan semakin berat. Kapasitas rumah sakit juga terbatas. Negara juga semakin berat. Karena terlalu lama menanggung beban penyakit korona. Dengan demikian tidak bisa segera membangkitkan ekonomi Indonesia. Saya usulkan agar setelah serangan korona, kita fokus membangun sektor pertanian. Sektor tersier, khususnya pariwisata, biarkan dulu sampai disini. Cukup sampai disini saja. Membangun sektor pertanian adalah pelaksanakan pembangunan untuk mencapai sila kelima dari Pancasila. Kesenjangan (pendapatan dan regional) akan berkurang dengan tajam.