Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dampak Covid-19, Puluhan Hotel di Buleleng Dilego

Bali Tribune / Ketua PHRI Buleleng, Dewa Ketut Suardipa.
balitribune.co.id | Singaraja - Wabah Covid-19 jadi mimpi buruk buat pengusaha perhotelan dan restoran maupun praktisi pariwisata. Beban biaya perawatan yang tinggi ditengah melemahnya usaha perhotelan dan restoran, membuat sejumlah pengusaha kelimpungan. Untuk mengatasi kondisi itu, para pengusaha membuat jalan pintas, melego aset mereka.
 
Data yang dilansir Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Buleleng, sebanyak 20 hotel telah masuk dalam bursa hotel yang dijual. Angka itu masih terus bertambah seiring dengan situasi pandemi yang belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir.
 
Ketua PHRI Buleleng,Dewa Ketut Suardipa membenarkan saat ini sebanyak 20 hotel yang telah dijual karena pemiliknya ‘lempar handuk’ untuk membiayai opersaional. Angka itu akan masih terus bertambah mengingat belum semua laporan adanya penjualan aset masuk ke PHRI Buleleng.
 
“Saat ini ada sekitar 195 hotel dan restoran yang terdata di PHRI Buleleng. Diantaranya, 170 hotel dan sisanya restoran. Dari jumlah itu, 20 hotel telah dijual. Dan tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan bertambah,” ungkap Dewa Suardipa, Kamis (4/3).
 
Beban biaya perawatan yang sangat tinggi menjadi alasan utama para pengusaha menjual hotelnya. Hal itu, menurut Suardipa, bisa dimaklumi mengingat nyaris dalam setahun sejak pandemi Covid-19 merebak, tidak ada pemasukan yang dapat digunakan utuk membiayai kegiatan operasional hotel. Untuk menghindari kerugian yang makin tinggi, Suardipa mengatakan, pengusaha hotel dan restoran lebih memilih menutup dan menjual tempat usahanya.
 
“Bayangkan, usaha hotel tutup sementara bea listrik, perawatan hingga membayar gaji karyawan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dan owner menyerah dengan memilih tutup atau menjual property mereka,” imbuh Suardipa. 
 
Jika dibandingkan dengan saat kondisi masih normal, para pengusaha mampu bertahan kendati hanya cukup untuk membayar beban operasional dan sedikit keuntungan. Dan, situasi benar-benar sulit dan semakin parah saat memasuki awal tahun 2021. Simpanan tabungan para pengusaha sudah terkuras menutupi biaya operasional.
 
“Pada tahun 2020 kami para pengusaha masih bisa bernafas. Namun memasuki tahun 2021 yang memiliki tabungan mulai habis. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki tabungan, bisa dibayangkan. Jadi opsi menjual properti sesungguhnya untuk melepas beban akibat biaya operasional yang ditanggung,” ucap Dewa Suardipa.
 
Menurut Suardipa, upaya untuk bertahan telah dilakukan, semisal dengan melakukan negosiasi dengan pihak PLN agar perusahaan listrik itu memberikan subsidi, namun PLN tidak memberikan respon positif. Padahal, katanya, permohonan itu telah disampaikan pada bulan April 2020.
 
“Ditengah situasi normal ada kenaian tarif kami tak mempersoalkan. Namun disituasi yang makin parah ini kami berharap, instansi terkait bisa memberi kemudahan bagi pelaku usaha pariwisata khususnya hotel. Paling tidak kami bisa menekan tingginya biaya operasional,” tandas Suardipa. 
wartawan
Khairil Anwar
Category

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Tabanan Sepakati Penetapan Empat Ranperda

balitribune.co.id | Tabanan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tabanan menyepakati penetapan rancangan peraturan daerah (ranperda) yang diajukan pihak eksekutif. Keempat ranperda yang disepakati itu yakni tentang Laporan Keterangan dan Pertangungjawaban (LKPJ) Bupati Tabanan tahun anggaran 2024. Berikutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Rencana Pembangunan Industri, dan Penataan Banjar Dinas.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.