Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dekat Puspem Badung, Serobot Jalur Hijau, Satpol PP Minta Proyek Lengkapi Izin

Bali Tribune / Sebuah proyek di dekat Puspem Badung yang oleh Satpol PP Badung minta supaya digentikan lantaran perizinannya belum lengkap. 

balitribune.co.id | MangupuraAlih fungsi lahan di Kabupaten Badung kian tak terbendung. Tak tanggung-tanggung alih fungsi lahan bahkan terjadi di dekat Pusat Pemerintahan (Puspem) Badung. Pantauan Bali Tribune, sebuah proyek besar sedang digarap di kawasan jalur hijau di Kelurahan Lukluk, Kecamatan Mengwi, Badung.

Tepatnya berada di jalur Denpasar Gilimanuk, tidak jauh dari SPBU Lukluk. Bukti sedang ada aktivitas proyek bahkan terlihat dari material bangunan dan besi ulir yang tertancap di tempat itu.

Yang menarik di dekat proyek terdapat plang besar yang bertuliskan “Pengumuman Dilarang Membangun ,Jalur hijau” dengan panjang kawasan jalur hijau mencapai 1000 meter hingga di ke Puspem Badung.

Atas kemunculan proyek besar itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Badung telah melakukan pengecekan ke lapangan. Apa hasilnya? Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Badung, I Gusti Agung Ketut Suryanegara yang dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah menurunkan tim untuk menelusuri proyek tersebut.

"Sudah dicek oleh staf, dari tanah peruntukannya perdagangan dan jasa,” ujarnya.

Ia pun menyebut bahwa proyek yang cukup besar itu rencananya akan difungsikan sebagai show room. Kemudian dari segi kelengkapan izin proyek baru mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Ternyata baru punya NIB dengan fungsi show room," katanya.

Lantaran perizinannya belum lengkap, ujar Suryanegara pihaknya akan meminta pengerjaan segera dihentikan. "Udah tyang (saya) minta anak buah untuk hentikan sampai perijinannya terbit dan dimiliki," tegas Suryanegara.

Pihaknya juga mengaku sudah sempat memanggil pemilik proyek tersebut. "Sebenarnyan sudah pernah dipanggil staf," pungkasnya.

 

wartawan
ANA
Category

Bupati Adi Arnawa Hadiri Prosesi Ngodak Pelawatan di Pura Dalem Bebalang Carangsari

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menghadiri sekaligus menjadi upasaksi dalam rangkaian Karya Ngodak Pelawatan Ida Sesuhunan di Pura Dalem Bebalang, Desa Adat Carangsari, Kecamatan Petang, Rabu (25/3/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.