Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dermaga Gunaksa Harus Segera Dibenahi

dermaga
UJI COBA - Kondisi Dermaga Gunaksa saat uji coba masih temui banyak kendala.

Semarapura, Bali Tribune

Nasib Dermaga Gunaksa sepertinya akan terus mengambang tanpa kejelasan kapan dilanjutkan. Saat rapat bersama perwakilan Kementerian Perhubungan Pusat bersama Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bappeda Provinsi, Dinas PU Bali dan Pemda Klungkung, di aula Kantor Bupati, Selasa (2/8), tidak membuat hasil apapun. Rapat hanya membuka borok dermaga yang telah menghabiskan anggaran pantastis diera sebelumnya sekitar Rp 200 miliar.

Dari operator dermaga dari PT Pal Marine Servis, menyampaikan tujuh hasil uji coba, pada 1 Juni lalu. Pertama, posisi pintu dermaga terlalu dekat membuat efek gelombang langsung mengenai kapal. Kedua, Draft kapal yang rendah sehingga sekecil apapun gerakan kapal langsung membuatnya terombang-ambing.

Ketiga, pintu masuk pelabuhan terlalu sempit. Keempat, kondisi kolam sudah mengalami pendangkalan. Kelima, penempatan Bolder, jarak antara satu dengan yang lainnya kurang efektif untuk menambatkan tali spring. Keenam, posisi MB terlalu tinggi sehingga apabila surut dipastikan sulit membuka rump door kapal. Ketujuh, fasilitas penunjang lainnya belum tersedia. ”Saat itu padahal cuaca normal, tapi justru ada kendala akibat tujuh item tadi,” ujar Operator PAL Marine Servise, Suharsono, dalam rapat kemarin.

Kasubdit Pelabuhan Penyeberangan Kementerian Perhubungan Pusat, Johny Siagian, menerangkan perencanaan dermaga Gunaksa ini sangat indah. Dermaga itu akan dijadikan sebagai kawasan marina. ”Dermaga ini menjadi back up dari (Pelabuhan, red) Padangbai. Kalau mau dikembangkan, di Padangbai tidak bisa. Amed juga tidak bisa, sesuai Kepmen 24/2016 ini jadi pelabuhan antar Lembar-Gunaksa ditetapkan sebagai pelabuhan nasional,” jelasnya.

Sehingga, untuk pembangunan jalan ke Dermaga Gunaksa bisa disebut jalan lintas nasional. ”Dan dalam rapat pada 28 Juli lalu di DSDP Denpasar, ada rencana pembangunan jalan pelabuhan,” terangnya.

Dia mengaku, pusat akan memberikan prioritas terhadap Gunaksa supaya bisa dilanjutkan pembangunannya pada 2017 mendatang. ”Selanjutnya baru bisa dilakukan uji coba kedua, harusnya uji coba kedua dilakukan saat air surut. Apakah bisa dengan kondisi bayak pasir menyandar,” jelasnya.

Wakil Bupati Klungkung, Made Kasta yang turut hadir bersuara lantang. ”Kami malu terus ditanya sama masyarakat, kapan pelabuhannya jadi, kapan Nyi Roro Kidul (Kapal Roro Nusa Jaya Abadi, red) bersandar,” terangnya.

Pemda Klungkung berharap teknis dari pembangunan dermaga bisa rampung. ”Baru kami bisa buat kebijakan. Yang perlu dilakukan sekarang, apa rencana pembangunan yang mestinya harus dibuat, supaya jelas,” tegasnya.

Dalam penjelasannya, Bupati Klungkung Nyoman Suwirta secara tegas menyatakan apapun kelemahan yang terjadi Dermaga Gunaksa harus bisa operasional nanti. Untuk itu dirinya minta semua stake holder Pusat maupun Propinsi diminta segera melakukan pembenahan kekurangan tersebut. Dirinya minta dermaga  Gunaksa ini wajib dilanjutkan dari pada mangkrak. Yang perlu dilakukan, yakni menyervis beberapa bagian yang membuat kapal sulit bersandar. ”Yang terlalu-terlalu, seperti terlalu sempit, terlalu pendek, terlalu dangkal itu harus diperbaiki dulu, baru dilakukan uji coba,” ujar Suwirta tegas.

Apabila tujuh item seperti yang dinyatakan tadi tidak diperbaiki oleh pihak berwenang, dalam hal ini Provinsi, maka uji coba kedua dan selanjutnya akan sia-sia. ”Berapa kali uji coba, kalau yang terlalu tadi tidak dibenahi, sama saja, sulit bersandar dan dermaga ini tidak akan beroperasi,” tegasnya berapi-api.

Selanjutnya, dari rapat tersebut, akan kembali dilanjutkan dengan rapat-rapat teknis, dan rapat kecil yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan Klungkung berkoordasi dengan Provinsi maupun pusat untuk menuntaskan pengerjaan Dermaga Gunaksa itu.

wartawan
Ketut Sugiana
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.