balitribune.co.id | Bangli - Desa Adat Penglipuran meraih penghargaan Kalpataru Lestari 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup, Dr. Hanif Faisol Nurofiq, dalam puncak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Pantai Kuta, Bali, Kamis, (5/6)

Kalpataru Lestari merupakan bentuk penghargaan tertinggi negara kepada individu atau komunitas yang sebelumnya telah menerima Kalpataru dan terus menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sementara Desa Penglipuran telah  menerima Kalpataru pertama kali pada tahun 1995 dalam kategori Penyelamat Lingkungan. Tiga dekade kemudian, konsistensi desa dalam pelestarian lingkungan kembali diakui. Komitmen tersebut tercermin dalam berbagai program berbasis adat yang memadukan pelestarian alam dengan harmoni sosial, spiritual, dan budaya.

Sementara Bendesa Adat Penglipuran, I Wayan Budiarsa saat dikonfirmasi Bali Tribune membenarkan kalau Desa Adat Penglipuran menerima penghargaan Kalpataru Lestari. Yang mana, jelasnya, penghargaan ini mencerminkan filosofi hidup masyarakat Bali yang menjunjung harmoni antara manusia dan alam. 

“Ini adalah penghargaan kolektif masyarakat Bali yang konsisten menjaga kearifan lokal sebagai benteng pelestarian lingkungan,” katanya.

Sementara Pengelola Wayan Sumiarsa menambahkan, Kalpataru Lestari menjadi bukti bahwa desa wisata bisa berkembang tanpa merusak alam. Penglipuran memilih mempertahankan nilai adat dan keberlanjutan daripada mengejar ekspansi. Menurutnya, keberlanjutan bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup yang dijaga bersama oleh seluruh warga desa. 

“Dalam pengelola desa wisata kita selalu menjaga kelestarian lingkungan yang kita miliki, khususnya hutan bambu yang luasnya mencapai puluhan hektar,” sebutnya.

Sementara  Wayan Budiarsa kembali menyebutkan, Desa Penglipuran menegaskan diri sebagai pusat edukasi lingkungan berbasis budaya yang inklusif. Dengan kekayaan kearifan lokal yang telah terbukti efektif, desa ini ingin menjadi ruang belajar terbuka bagi pelajar, peneliti, hingga pembuat kebijakan. Model keseharian warga seperti pengelolaan sampah dan pelestarian hutan bambu akan dijadikan laboratorium hidup untuk pendidikan lingkungan. 

“Kita juga berkolaborasi dengan lintas sektor, seperti pemerintah pusat, universitas, lembaga penelitian, komunitas pemuda, dan organisasi lingkungan,” bebernya. 

Dipaparkan, hutan bambu kini seluas 75 hektare, selalu dijaga ketat melalui aturan adat. Kawasan ini dianggap sakral dan pemanfaatannya dibatasi secara kolektif. Selain nilai spiritual, hutan ini berperan penting dalam menjaga kualitas tanah, cadangan air, dan penyerapan karbon.

“Dalam menjaga alam di Penglipuran, kita juga menetapkan zona bebas kendaraan bermotor. Wisatawan diwajibkan berjalan kaki untuk berkeliling di lingkungan Desa Adat Penglipuran,” ujarnya.