Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Akan Cermati LKPJ Penggunaan APBD 2016

Ranperda
PARIPURNA - Rapat paripurna penyerahan materi Ranperda LKPJ Penggunaan anggaran tahun 2016.

BALI TRIBUNE - DPRD Karangasem menggelar rapat paripurna dengan agenda menerima Rancangan Peraturean Daerah (Ranperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pelaksanaan APBD Karangasem 2016, Senin (17/7). Kendati sempat molor hampir dua jam dari jadwal, Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi tersebut akhirnya berlangsung.

Terkait sempat molornya rapat itu dari jadwal, Ketua DPRD Karangasem, Nengah Sumardi menjelaskan alasannya, diantaranya karena masih ada rapat internal fraksi-fraksi di DPRD yang intinya mengevaluasi berbagai rapat kerja yang sebelumnya telah dilaksanakan dewan dengan eksekutif termasuk kesepakatan bersama yang harus dilaksanakan. “Ya sempat molor karena masih ada rapat internal fraksi-fraksi di dewan mengenai berbagai permasalahan dan evaluasi rapat-rapat kerja kemarin,” sebut Nengah Sumardi.

Setelah LKPJ pelaksanaan APBD Karangasem 2016 itu diterima, pihaknya akan segera melakukan pembahasan sesuai mekanisme yang ada. Termasuk melakukan berbagai pencermatan terhadap pelaksanaan APBD 2016 oleh pemerintah. Artinya kata dia berapa lama nantinya pembahasan itu akan dilakukan semua tergantung anggota. “Kalau  nantinya anggota memandang perlu untuk melakukan pencermatan lagi terhadap Ranperda itu, ya pembahasan akan dilakukan lagi,” lontarnya.

Menurutnya, pencermatan ini cukup penting karena ini menyangkut kebijakan penggunaan anggaran pada APBD 2016 sebesar Rp. 1.569 Triliun, termasuk soal pencairan APBD dengan menggunakan Perbup untuk membayar hutang Pemkab kepada rekanan sebesar Rp. 45 milyar akibat dana DAK yang tak bisa dicairkan.

Bupati Mas Sumatri, dalam pengantarnya mengatakan, dari keseluruhan nilai APBD tersebut, sebesar Rp 232, 644 milyar merupakan pemasukan dari PAD. Sedangkan PAD sendiri Rp 3,298 milyar lebih dari target. Dari nilai APBD secara keseluruhan, realisasi belanja pada APBD 2016 mencapai 1,450 triliun, atau ada sisa anggaran lebih sekitar Rp 125, 644 miliar.

Penyusunan LKPJ sendiri menurut Bupati, telah mengacu pada berbagai ketentuan perundang-undangan mulai dari UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara sampai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan APBD 2016 juga sudah melewati tiga tahapan pemeriksaan BPK RI, meliputi  pemeriksaan intern, pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan terinci.

“Dari tiga tahapan pemeriksaan tersebut, pelaksanaan APBD 2016 memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menandakan pelaksanaan hingga pelaporan APBD sudah berada pada rel yang digariskan,” sebut Bupati.

wartawan
redaksi
Category

Karangasem Krisis Murid, Banyak Sekolah Hanya Mendapatkan 2 Hingga 8 Murid Baru

balitribune.co.id | Amlapura - Kabupaten Karangasem saat ini tengah mengalami krisis murid atau siswa. pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025/2026, hampir sebagian besar Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Karangasem mengalami kekurangan murid baru atau jumlah murid baru yang mendaftar dan melakukan pendaftaran ulang masih jauh dari jumlah kuota yang didaftarkan oleh sekolah di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Bupati Karangasem Pimpin Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79

balitribune.co.id | Amlapura - Wakil Bupati Karangasem, Pandu Prapanca Lagosa, memimpin langsung Apel Peringatan Perang Besar Tanah Aron ke-79 yang digelar di Lapangan Tanah Aron, Bebandem, Senin (7/7). Apel ini menjadi momentum penting untuk mengenang perjuangan para pahlawan Tanah Aron dalam mempertahankan tanah air dari penjajahan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024, F-PDIP Apresiasi Pemkab Badung

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menerima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Persetujuan tersebut disampaikan dalam pembacaan Pandangan Umum (PU) Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Selasa (8/7) di ruang Sidang Utama Gosana, Gedung DPRD Badung. 

Baca Selengkapnya icon click

Pemkab Badung Diminta Berhati-hati Dalam Tata Kelola APBD 2025, F-Golkar: Penetapan Target PAD Harus Lebih Realistis

balitribune.co.id | Mangupura - DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna membahas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Selasa (8/7). 

Dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Badung ini, Fraksi Golkar mengharapkan pentingnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih realistis agar tidak menghambat jalannya program di OPD.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

F-Gerindra DPRD Badung Soroti Pengelolaan Anggaran dan Dorong Reformasi Tata Kelola Sektor Publik

balitribune.co.id | Mangupura - Dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Sidang Ketiga DPRD Kabupaten Badung Tahun 2025 yang membahas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan umum secara konstruktif dan objektif. 

Penyampaian ini dibacakan oleh Ida Bagus Gede Putra Manubawa, S.E, mewakili Fraksi Gerindra di Ruang Sidang Utama Gosana, DPRD Badung, Selasa (8/7).

Baca Selengkapnya icon click

Bupati Canangkan Pendataan Potensi Pajak Daerah

balitribune.co.id | Mangupura  - Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius menggarap potensi pajak guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komitmen ini diimplementasikan dengan pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pajak Daerah (TOPD) yang melibatkan kolaborasi semua komponen, mulai Perangkat Daerah, Lurah, Perbekel, termasuk Kelian Banjar Dinas dan Kepala Lingkungan (Kaling).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.