Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Badung Tinjau Proyek Fisik di Kutsel

Rombongan Komisi II DPRD Badung saat melakukan peninjauan proyek fisik yang didanai APBD Badung di wilayah Kuta Selatan, Selasa (4/9).

BALI TRIBUNE - Komisi II DPRD Badung, Selasa (4/9), meninjau sejumlah proyek fisik yang dibiayai APBD Badung tahun 2018 di wilayah Kuta Selatan. Peninjauan dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Badung I Nyoman Karyana. Turut hadir Ketua Komisi II Luwir Wiana dan anggota Komisi II. Dari eksekutif nampak hadir Kabid Cipta Karya PUPR Badung I Gusti Ayu Ngurah Arinda Trisnawati, Kabid Sarana Prasarana Wilayah Bappeda I Wayan Surat Oka Negara, plt Lurah Benoa bersama LPM, Bendesa Adat Bualu dan Bendesa Adat Kampial.  Adapun proyek yang ditinjau meliputi, bangunan kantor Mapolsek Kutsel, bangunan kantor Desa Adat dan pecalang Desa Adat Bualu, Reservoar PDAM Tirta Mangutama di Jalan Dharma Wangsa, Wantilan dan Balai Pemiosan Setra Desa Adat Bualu dan Desa Adat Kampial, Pura Penataran Desa Adat Bualu dan Kampial, serta pemasangan pipa induk PDAM di jalan Dharma Wangsa.  Wakil Ketua DPRD Badung, Nyoman Karyana menyebut peninjauan proyek pemerintah ini sebagai agenda rutin yang dilaksanakan oleh alat kelengkapan dewan dalam hal fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah. “Ini untuk memastikan saja bahwa  perkembangan ataupun kualitas dari proyek yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintahan Kabupaten Badung sudah sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.  Politisi Partai Golkar ini pun menilai dari hasil peninjauan lapangan, memang ada beberapa koreksi yang menjadi catatan anggota dewan. Yakni, utamanya berkaitan dengan kualitas. “Kami tetap menekankan masalah kualitas dan ketepatan waktu,” kata Nyoman Karyana.  Pihaknya sudah meminta kepada konsultan pelaksana masing-masing proyek agar memperhatikan apa yang menjadi catatan anggota dewan. “Tujuannya tiada lain adalah untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana  dan berkualitas,” jelasnya.  Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II, Luwir Wiana . “Iya, ini sudh jadwal (meninjau, red). Ini bagian dari fungsi kontrol dan pengawasan dewan terhadap pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBD Badung,” tegasnya.  Dari beberapa proyek yang dikunjungi, lanjut Luwir, memang ada beberapa proyek yang dinilai masih perlu dibenahi, terutama soal kualitas. Ia pun mengaku sudah menyampaikan hal itu kepada pelaksana kegiatan. “Tapi, secara umum, kami sangat mengapresiasi kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Badung,” kata Luwir.  Untuk menyikapi hasil peninjauan lapangan ini, politisi PDIP asal Kuta Selatan ini mengaku akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja bersama dengan pihak-pihak terkait.  “Tindak lanjut dari kegiatan ini, kami akan buat semacam rapat kerja. Kami akan panggil semua pihak terkait, mulai dari pemborongnya hingga jajaran PUPR Kabupaten Badung. Di sana kita akan lakukan evaluasi terhadap apa-apa saja yang kami temukan di lapangan," tukasnya.

wartawan
I Made Darna
Category

Tinggalkan Insinerator, Bupati Gus Par Geber Pengolahan Sampah Modern Berbasis Sumber

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia memperketat pengawasan terhadap teknologi pengolahan sampah berbasis pembakaran (termal). Menteri Lingkungan Hidup RI menegaskan bahwa fasilitas insinerator yang belum memenuhi ketentuan lingkungan belum diperbolehkan beroperasi.

Baca Selengkapnya icon click

Wakil Ketua I DPRD Badung Hadiri Penyerahan Simbolis Manfaat Jamsostek pada Peringatan Bulan K3 Nasional

balitribune.co.id | Mangupura - Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Badung, A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, menghadiri acara penyerahan secara simbolis Manfaat Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) dalam rangka Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ramai Peserta PBI Dinonaktifkan, Ini Tanggapan BPJS Kesehatan

balitribune.co.id | Jakarta - Belum lama ini, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan. 

Menanggapi hal tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menjelaskan bahwa penonaktifan tersebut dilandasi oleh Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Strategi Ekonomi Pemkab Tabanan Berbuah Manis, Hilirisasi Jalan, Pengangguran Berkurang

balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2027, Selasa (10/2), bertempat di Graha Yadnya Sanjayaning Singasana, Desa Adat Kota Tabanan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pastikan Dasar Hukum Kuat, Gaji Dua Bulan Segera Cair Sekaligus

balitribune.co.id | Tabanan – Awal tahun 2026 menjadi masa penyesuaian bagi ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tabanan yang baru saja dilantik dan mulai menjalankan tugas pengabdiannya di berbagai unit kerja. Seiring dimulainya peran tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabanan memahami harapan dan kegelisahan para PPPK Paruh Waktu terkait pencairan gaji perdana yang hingga saat ini masih dalam proses.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.