Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dewan Soroti Kemacetan di Kawasan Pariwisata dan Krisis Air Bersih di Nusa Penida

Bali Tribune / ALAM BALI - Keindahan alam Bali yang bisa dilihat dari Nusa Penida Kabupaten Klungkung yang menjadi daya tarik wisatawan berwisata ke pulau ini

balitribune.co.id | Denpasar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bali yang telah mampu mewujudkan Dermaga Penyeberangan Sanur - Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan. Hal ini berpengaruh sangat signifikan terhadap percepatan pembangunan di Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan Kabupaten Klungkung, terutama sangat berdampak pada sektor pariwisata. Setiap hari ada ribuan wisatawan yang menyeberang dari Sanur Ke Nusa Penida, Lembongan, dan Ceningan. 

Namun, dampaknya saat wisatawan masuk maupun ke luar areal dermaga terjadi kemacetan yang parah di jalan By Pass Ngurah Rai-Sanur. Ini harus segera dicarikan solusinya dengan cara membuat jalan masuk dan ke luar yang tidak langsung memotong jalur jalan. Demikian disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali yang dibacakan I Ketut Juliarta saat Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin (12/6).

"Mungkin bisa dibuatkan jalan menuju dan ke luar dermaga dari Simpang Waribang ke arah Padanggalak, Denpasar. Sehingga kendaraan yang menuju ke arah dermaga maupun ke luar dermaga lebih terurai," katanya.

Dewan pun memohon kepada Gubernur Bali untuk membantu rakyat Nusa Penida, Klungkung menangani masalah krisis air bersih. "Sampai saat ini masih banyak rumah masyarakat yang belum dialiri air bersih sehingga mau tidak mau mereka membeli air bersih dari luar. Harganya bisa mencapai Rp 1 juta perbulan," ungkapnya.

Kata dia, betapa mahalnya uang yang harus dikeluarkan masyarakat hanya untuk memenuhi air bersih yang menjadi kebutuhan untuk menunjang hidup. "Lalu bagaimana peran kita sebagai pemangku kebijakan, sampai saat ini permasalahan air belum juga bisa diatasi. Untuk itu kami mengusulkan untuk pengoptimalan pengelolaan sumber mata air yang dikelola Pemprov Bali seperti sumber mata air Guyangan sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas," jelasnya. 

Jika air mudah didapat masyarakat tentunya tidak perlu lagi menebus air dengan harga mahal. Selain itu terkait dengan perkembangan pariwisata Nusa Penida yang begitu pesat, timbul beberapa persoalan. Utamanya terkait dengan kemacetan di sejumlah ruas jalan di Nusa Penida. Jika dari lebar jalan dan juga kondisi jalan tentu masih sangat tertinggal dibandingkan jalan yang kini ada di Bali daratan. 

"Ketertinggalan infrastruktur jalan ini kami harapkan dapat diatasi agar dapat menunjang pariwisata yang berkembang di Nusa Penida. Harapan kami agar rencana Jalan Lingkar Nusa Penida yang sampai saat ini tidak terealisasi bisa mendapatkan perhatian baik dari Pemprov Bali mau pun pemerintah pusat," imbuhnya. 

Mengingat Nusa Penida menjadi pariwisata terkenal di dunia. Kondisi infrastruktur di Nusa Penida juga menjadi cerminan pembangunan di Bali dan juga Indonesia. Jangan sampai tertinggalnya infrastruktur di Nusa Penida menjadi cerminan negatif terhadap pemerintahaan saat ini.

wartawan
YUE

DPRD Bangli Desak Dinas PUPR Prioritaskan Perbaikan Jalan Penunjang Pariwisata

balitribune.co.id I Bangli - Komisi III DPRD Bangli  mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam hal ini Dinas PUPR untuk segera melakukan perbaikan atas kerusakan jalan-jalan yang merupakan jalur obyek pariwisata. Mengingat sektor pariwisata sebagai penunjang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Selengkapnya icon click

Target Pendapatan Badung Meleset, ASN Tetap Dapat Insentif Upah Pungut

balitribune.co.id I Mangupura - Target pendapatan Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2025 gagal tercapai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya terealisasi sebesar Rp8,06 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,18 triliun. Meski demikian, aparatur sipil negara (ASN) di dinas penghasil tetap akan menerima pembayaran upah pungut atau insentif pemungutan pada triwulan IV dengan memanfaatkan dana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Fraksi PDIP Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Soroti SiLPA Badung Rp1,19 Triliun

balitribune.co.id | Mangupura - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Badung menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah setelah melalui evaluasi Gubernur Bali. Meski demikian, fraksi berlambang banteng tersebut menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai Rp1,19 triliun.

Baca Selengkapnya icon click

Dokumen Calon Pekerja Migran Ditahan LPK, Disnaker Buleleng Turun Tangan

balitribune.co.id I Singaraja - Sejumlah dokumen pribadi milik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) ditahan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Analisa Bali College, Desa Depaha, Kecamatan Kubutambahan. Adanya penahanan dokumen tersebut langsung disikapi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Buleleng. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gunakan Regulasi Baru, Perbekel 2 Periode Bisa Dicalonkan Lagi di Pilkel Serentak

balitribune.co.id I Gianyar - Pelaksanaan Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026 di Kabupaten Gianyar memasuki tahapan pendaftaran bakal calon yang berlangsung pada 10–18 Juli 2026. Berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya, Pilkel tahun ini menggunakan regulasi baru yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.