Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DFSK Berencana Bentuk Divisi Khusus Urusi Leasing

Bali Tribune/ Riccy Yanto Salim
Balitribune.co.id | SEJUMLAH lembaga pembiayaan (leasing) melakukan seleksi dan syarat yang lebih ketat untuk memberikan pembiayaan kredit mobil baru. DFSK mencoba mengatasi kondisi ini melalui divisi khusus yang mengurusi kerja sama dengan sejumlah leasing di Tanah Air.
 
Group Head of Retail Finance PT Sokonindo Automobile, Riccy Yanto Salim, menjelaskan masyarakat Indonesia mayoritas membeli mobil dengan cara kredit. Bahkan, setahun ke belakang jumlah persentase pembelian secara kredit meningkat dibanding secara tunai.
 
Tahun 2018, kredit masih 60 sampai 70 persen. Tetapi masuk 2019, komposisi pembelian (mobil baru) kredit naik, antara 70-80 persen, sementara sisanya sekitar 20 persen secara tunai. Di tengah masa pandemi ini, syarat uang muka untuk kredit mobil pun naik.
 
Sejumlah perusahaan leasing memberlakukan minimal uang muka (down payment/DP) di angka 30-40 persen dari harga mobil. Padahal, di situasi sebelum terjadinya pancemi corona, , DP yang diberikan cukup di kisaran 20 persen dari harga kendaraan yang dibeli.
 
Melihat sulitnya pengajuan kredit, bisa memanfaatkan divisi khusus yang mengurusi pembiayaan. Divisi ini biasanya bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan, dan menawarkan sejumlah keringanan bagi konsumen yang ingin membeli mobil baru.
 
 "Kondisi saat ini, membuat lembaga pembiayaan menerapkan uang muka tinggi. Hal ini membuat merek agak kesulitan berjualan. Namun, kami memiliki divisi yang khusus mengurusi pembiayaan, untuk nanti meng-counter kondisi ini," kata Riccky Yanto.
 
 Dia menjelaskan, total sepanjang tahun lalu ada enam lembaga pembiayaan yang berkolaborasi dan siap membantu pembelian unit secara kredit. Di tahun ini, kata dia, akan ada dua perusahaan pembiayaan baru lagi yang bergabung dalam pembiayaan pembelian mobil.
 
"Semester dua tahun ini, kami akan tambah dua perusahaan pembiayaan untuk bergabung mendukung kami. Kami sadar kalau kondisi saat ini membuat besaran DP naik dan dua perusahaan leasing baru ini akan memberikan kelonggaran untuk itu (DP)," papar Riccky.
wartawan
Hendrik B Kleden
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.