Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dibangun Megah, Toko di Pasar Banyuasri Banyak Kosong

Bali Tribune / Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana.
balitribune.co.id | SingarajaTidak seperti bangunannya yang terlihat megah, Pasar Banyuasri Singaraja ternyata tak banyak diminati masyarakat. Terbukti sejak dibuka pada 18 Maret 2021 hingga saat ini pasar yang dibangun dengan menelan anggaran puluhan miliar itu banyak unit pertokoan yang tutup. Ironisnya, pasar yang digadang-gadang oleh Bupati sebelumnya akan menjadi Daerah Tujuan Wisata (DTW) baru di daerah perkotaan Singaraja beberapa peralatan penunjang malfungsi seperti escalator yang mati sejak dua bulan lalu akibat rusak.
 
Untuk menarik minat pengunjung agar melirik pasar tersebut Pemkab Buleleng berencana menjadikan sebagian gedung yang kosong itu untuk mall pelayanan public (MPP). Rencana ini akan diintegrasikan dengan adanya UMKM-UMKM di sekitarnya.
Rencana untuk mengubah sebagian fungsi pasar menjadi mall pelayanan publik itu disampaikan Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana Selasa (4/10). Menurutnya, pemikiran untuk memanfaatkan beberapa gedung kosong untuk MPP berangkat dari masih sepinya Pasar Banyuasri. Dengan adanya MPP ini, bisa mengundang orang berkunjung ke Pasar Banyuasri.  MPP yang ada di Pasar Banyuasri akan diintegrasikan dengan penyiapan untuk produk UMKM. Dengan begitu, benar-benar ramai, terpadu, dan terintegrasi.
 
“Pemikirannya seperti itu untuk mengundang masyarakat lebih banyak lagi datang ke Pasar Banyuasri. Kita juga akan berkomunikasi dengan pengelola pasar untuk hal ini,” kata Lihadnyana.
 
Sejak awal Pemkab Buleleng berencana membangun gedung untuk digunakan sebagai MPP. Setelah melihat ruang-ruang gedung di Pasar Banyuasri banyak yang mubazir akan lebih bermanfaat digunakan untuk MPP. Pj Bupati Lihadnyana menyebut dengan adanya pelayanan satu pintu akan menarik masyarakat untuk datang. Di sekeliling MPP juga akan ada tempat untuk pemasaran produk-produk UMKM.“ Antara  MPP dan produk-produk UMKM  komplit menjadi satu kesatuan. Dan di bawahnya ada pasar tradisional. Pasti bermanfaat,” ucap Lihadnyana optimis.
 
Menurutnya, MPP merupakan tempat terpusat untuk pelayanan publik. Tidak lagi terpencar dan cukup di satu tempat. Dengan lokasi MPP terintegrasi dengan pasar yang menjual produk-produk UMKM, pengunjung akan secara langsung melihat-lihat lokasi sekitarnya.
 
“Akan tetapi, produk-produk UMKM belum terwadahi dengan baik,” papar pria yang juga Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Bali ini.
 
Namun demikian, menurut Pj Bupati Buleleng, terlebih dahulu akan mengecek status dari lapak-lapak pedagang sebelumnya. Ada hak sewa dan juga perjanjian di dalamnya.
 
“Tentunya ini perlu pembahasan lebih lanjut dan sesegera  mungkin akan ada pembahasan dan seluruh pihak duduk bersama untuk membahas pemanfaatan Pasar Banyuasri sebagai MPP. Termasuk instansi yang akan memberikan pelayanan publik.Saya inginnya lebih cepat lebih baik,” tandas Lihadnyana. 
wartawan
CHA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.