Diposting : 28 September 2021 23:28
PAM - Bali Tribune
balitribune.co.id | Negara - Potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jembrana dari retribusi khusus perikanan di Tempat Penimbangan Ikan (TPI) Pengambengan belum maksimal. Diduga terjadi kebocoran dalam pemungutan retribusi hasil perikanan tangkap tersebut.
Itu sebab, masalah tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah bersama Aparat Penegak Hukum (APH).
Salah satu sektor PAD Jembrana adalah dari sektor perikanan yakni retribusi khusus perikanan di TPI Pengambengan. Namun berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, terget PAD dari hasil tangkap ikan nelayan Jembrana ini hanya Rp 1,1 miliar.
Kepala Dinas Perhubungan, Kelautan Dan Perikanan Jembrana I Made Maharimbawa menyampaikan jumlah kapal perikanan di Jembrana tahun 2020 yang beroperasi sebanyak 2.754 unit dengan rincian Purse Seine sebanyak 39 unit, Bubu 48 unit, Gillnet 956 unit, dan Pancing Ulur 1589 unit dan Pancing Ulur tanpa Motor sebanyak 51 unit.
Jumlah nelayan sebanyak 8.653 orang, terdiri dari 5.755 orang nelayan utama dan 2.898 orang nelayan sambilan. Seluruhnya melaut malam sehari (one day fishing). "Terkait produksi di tahun 2020 tercatat sebesar 23.674,81 ton, terjadi penurunan sebesar 7,31 % atau 1.730,09 ton dibandingkan tahun 2019.
Hal ini diakibatkan faktor cuaca di laut yang kurang mendukung.Hari melaut nelayan tahun 2020 sebanyak 316 hari, lebih sedikit 10 hari dibandingkan tahun 2019 yaitu 326 hari," paparnya. Sedangkan kebocoran retribusinya diduga mencapai Rp 500 juta.
Sementara itu Bupati Jembrana I Nengah Tamba menyatakan potensi pendapatan dari sektor retribusi perikanan perlu dioptimalkan. Pihaknya mengatakan sudah turun langsung menemui 71 perwakilan nelayan dan pemilik perahu pada Selasa (28/9) di Kantor PPN Pengambengan. Menurutnya keberadaan TPI Pengambengan ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Jembrana. Namun ia mengakui faktanya saat ini sumber pendapatan ini belum maksimal didapat karena berbagai permasalahan.
"Kami sudah menemui para pemilik kapal dan pedagang ikan untuk menyelaraskan keseluruhan elemen sehingga bisa berjalan dengan baik. Namun mengingat ini lingkup yang besar, potensi kebocoran juga tinggi, maka kedepannya kita akan kaji ulang lagi bersama-sama dengan tim penegak hukum sehingga kebocoran-kebocoran ini bisa di minimalisir baik dari pemilik kapal maupun dari Pemda Jembrana," ucapnya.
Tamba juga menyoroti keberadaan TPI Pengambengan. Menurutnya TPI sangat lah penting karena menjadi pusat masyarakat berkerja.
Ia mengakui banyak tenaga kerja yang terserap di dalamnya sehingga menurutnya haruslah potensinya dilindungi dengan baik.
"Hal ini haruslah diseleraskan dengan baik, baik dari pemilik kapal, pedagang ikan dan pemerintah daerah Jembrana termasuk membentuk pola-pola atau mekanisme pembenahan ke arah yang lebih baik," jelasnya.
Menurutnya target pendapatan nantinya akan dinaikkan. Apabila berjalan dengan baik, Bupati asal Banjar Peh, Desa Kaliakah ini optimis pendapatan bisa bertambah 100 persen.
Ia menekankan kedisiplinan dari petugas penimbang di TPI yang harus juga ditingkatkan. Apabila kedapatan petugas timbang tersebut ikut bermain curang. Ia mengaku akan menindak tegas petugas yang kedapatan bermain curang. Bahkan akan menjatuhkan sanksi pemecatan. "Kita benahi dulu di penimbangan karena nanti pelabuhan akan direvitalisasi menjadi pelabuhan modern. Namun nanti jika ada revitalisasi bukan berarti tukang panol kehilangan pekerjaan. Mereka tetap bekerja. Intinya kami ingin PAD Jembrana meningkat dengan berbagai pembenahan," tandasnya.
