balitribune.co.id | Denpasar - Menghadapi Covid-19, selaku salah satu lembaga keuangan yang ada di desa adat, selain mengikuti protokol kesehatan (prokes) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tetap berusaha secara "skala dan niskala", agar Covid-19 segera berlalu dan perekonomian masyarakat pulih kembali.
"Menyikapi hal ini LPD yang bergerak di bidang keuangan menempuh berbagai upaya agar kepercayaan masyarakat desa selaku nasabah tetap tumbuh," ujar Ketua Badan Kerjasama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) Provinsi Bali, I Nyoman Cendikiawan, di Denpasar (27/4/2021), seraya menambahkan, upaya itu antara lain dengan menjaga kondusifitas, likuiditas, kontinuitas termasuk imunitas.
Lantas ia menguraikan, kondusifitas yang dimaksud yaitu, krama adat di dalam desa adat haruslah kompak serta mampu mengayomi LPD itu, terlepas dari adanya usul, saran yang mestinya disampaikan dalam "paruman" namun tidak disampaikan secara perorangan apalagi di media sosial yang berakibat timbulnya penafsiran yang berbeda.
"Akibatnya bisa dilihat, kepercayaan krama akan turun," ungkapnya.
Lantas terkait digitalisasi, menurutnya hal ini tak bisa dihindari. Meskipun basisnya desa adat LPD harus bertransformasi masuk dalam digitalisasi sistem keuangan.
"LPD harus inovatif menghasilkan berbagai ide-ide cemerlang sebagai bentuk peningkatan layanan kepada nasabah," katanya mewanti-wanti.
Digitalisasi sektor keuangan mesti disikapi dengan ide-ide kreatif, misalnya seperti yang dimiliki oleh LPD yaitu, LPD Mobile, MPise, termasuk QRIS yang telah dikerjasamakan dengan BPD Bali.
Menurut Cendikiawan, ceruk pasar digitalisasi sangatlah besar, potensi ini mestinya mampu diraup dan dikelola LPD dalam meraup pasar dan meningkatkan pelayanan dan kepercayaan masyarakat.
Selain itu, sinergitas antar lembaga keuangan yang ada juga diperlukan dalam menghadapi pandemi Covid-19, tidak bisa berjalan sendiri. Meskipun mengusung konsep "bersaing dan bersanding" tapi sinergitas menjadi sesuatu yang mutlak dilakukan.
"Bersaing itu untuk meningkatkan pelayanan kepada "krama" yang notabene nasabah. Sedangkan bersanding kita tetap duduk bersama sesuai dengan Swadharma dan Swagina kita masing-masing," urainya, sembari menambahkan, dengan timbulnya persaingan, otomatis akan timbul rasa "jengah" menciptakan program-program sesuai argumen masing-masing.
Ia juga memyampaikan, bila memungkinkan stimulus sektor keuangan yang diberikan pemerintah terhadap industri keuangan bisa juga dirasakan oleh LPD. Tentu kebijakan ini ada di pemerintah provinsi, tujuannya agar pergerakan ekonomi masyarakat secara perlahan mulai pulih.
"Misal waktu hari raya Galungan dan Kuningan, transaksinya mencapai Rp 46 miliar lebih, dibandingkan dengan Maret yang hanya Rp 31,2 miliar. Ini yang saya katakan bahwa perekonomian masyarakat mulai pulih," tuturnya sekaligus menepis anggapan jika Galungan dan Kuningan memiskinkan masyarakat.
Ia berpendapat, Pemerintah Provinsi Bali selaku pengayom peraturan daerah tentang LPD, bisa kiranya menunjukkan kepedulian senafas dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat memberikan stimulus bagi LPD.
"Apalagi dalam perda itu pembina kita Gubernur Bali, sekaranglah saatnya menunjukkan kepeduliannya baik moral ataupun material terhadap LPD menghadapi Covid-19," tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Cendikiawan mengingatkan selama 37 tahun sudah LPD Bali turut serta melestarikan adat, seni, budaya Bali. Ibaratnya Bali itu seperti sebutir telur, dimana kuningnya adalah agama Hindu, putihnya adalah adat, seni dan budaya dan kulitnya adalah desa adat.
"Untuk menguatkan agama, adat, seni dan budaya, kulitnya yaitu desa adat harus kuat. Dan untuk menguatkan itu perlulah penguatan secara ekonomi dan salah satunya adalah LPD melalui konsep para tetuwe (orang tua) Bali, yaitu "Panca We" atau 5W yang meliputi, Wareg (kenyang), Waras (sehat), Wastra (pakaian), Wisnu (perumahan), dan Waskita (hiburan)," tandasnya. Lantaran itulah ia menegaskan peran penting LPD tidak hanya sebatas pelestarian tapi memegang peranan penting dalam penguatan ekonomi "krama" Desa Adat di Bali .
