BALI TRIBUNE - Pemerintah diharapkan tanggap terhadap pertumbuhan ekonomi Bali yang terbilang “semu”. Pasalnya, kalaupun ekonomi bergerak naik, namun rakyat banyak tak menikmatinya.
“Ekonomi dan kekayaan dari hasil pariwisata hanya dinikmati segelintir orang,” ujar pelaku ekonomi Bali Nyoman Damantra yang juga anggota Komisi VI DPR-RI, Rabu (23/8) di Damantra Centre Jalan Kenyeri Denpasar.
Saat ini hasil pembangunan terutama dari sektor pariwisata yang begitu besar hanya dinikmati segelintir orang, para kapitalis yang jumlahnya sekitar 15 sampai 20 persen. “Petani, nelayan dan peternak serta pedagang kecil belum menikmati kue pariwisata,” jelasnya.
Sebagian warga yang ada di desa-desa, lanjut dia, bahkan hanya jadi penonton di tengah gemerlapnya pariwisata. Lihat saja angka kemiskinan yang begitu tinggi dan banyaknya antrean warga untuk bertransmigrasi.
Padahal tanpa orang Bali yang menjaga adat, budaya dan alam lingkungannya maka turis takkan sebanyak ini datang ke Bali. Damantra mengingatkan Bali jangan sampai terlena akan apa yang terjadi dan melupakan potensi dasarnya yakni orang Bali itu sendiri.
Menurutnya, kalau budaya, agama, adat dan alam itu bisa lestari maka Bali akan bisa terjaga sepanjang masa. Sebab agama dan budaya itu takkan pernah punah dan habis sepanjang orang Bali masih ada. Beda dengan mereka yang bergantung pada hasil tambang atau hasil alam lainnya yang dalam kurun waktu tertentu akan habis.
“Kalau potensi alamnya habis mereka mau dibawa kemana,” ujar Damantra mengingatkan. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah untuk menjaga konten local tersebut. Rakyat harus diberdayakan sesuai dengan potensi dan kebutuhan. “Pemerintah harus hadir di tengah-tengah rakyat agar memahami apa yang terjadi dan dibutuhkan rakyat,” tegasnya.
Damantra melihat beban orang Bali sekarang ini semakin berat. Mereka bahkan sebagian sudah terpinggirkan karena tak mampu bersaing. Maka tak menegherankan kini berbondong-bondong orang Bali minta bertransmigrasi, sampai antre. Bahkan yang memprihatinkan banyak warga dari Gianyar dan Ubud kini minta bertransmigrasi.
“Ini ada apa. Kan bukan hal biasa dan harus dicarikan solusinya kenapa bisa warga dari daerah-daerah yang begitu kuat tradisinya dan secara umum maju wilayahnya sampai seperti itu,” ujarnya.
Dikatakan Damantra, Bali mendatangkan Rp 50 triliun setiap tahun, tapi yang kembali lewat jalur APBN hanya Rp 10 triliun. Dengan pemasukan yang terbilang kecil itu sulit bagi Bali meningkatkan kesejahteraan warganya yang sesungguhnya sebenarnya bisa lebih makmur dari sekarang kalau pemasukan itu bisa lebih besar dikembalikan ke daerah ini.
“Saya yakin dan seyakin-yakinnya orang Bali (Hindu-red) tak akan memilih bertransmigrasi kalau mereka bisa hidup layak di daerahnya karena keterkaitan mereka dengan adat, agama dan budayanya,” tegasnya.
Tapi yang terjadi sekarang ini mereka terpinggirkan di tengah derasnya pembangunan. Damantra mencontohkan, dimana ada proyek pembangunan di sana sebagian masyarakatnya tersingkirkan. Ini karena mereka kalah dan tak mampu bersaing di lingkungannya. Dan ketika secara ekonomi sudah tak mampu lagi akhirnya memilih bertransmigrasi. Ini sangat berbahaya bagi Bali yang nafas ekonominya di sektor budaya.
“Lha kalau orang Bali sudah tak lagi eksis di daerahnya lantas apa yang mau ‘dijual’ untuk pariwisata,” ujar Damantra bernada tanya seraya mengingatkan turis datang ke Bali karena tertarik dengan budayanya selain alam yang indah.
Sebagai salah satu solusi, tokoh Bali di Senayan ini mengingatkan perlunya peningkatakan kualitas SDM melalui pendidikan. Karena pendidikan itu kunci keberhasilan. “Dengan pendidikan kita bisa lebih mandiri,” jelasnya. Namun diingingatkan pula, pendidikan itu harus tepat sasaran. Ia melihat banyak sarjana atau tamatan SMK yang belum terserap atau mampu menciptakan lapangan kerja karena keterampilan mereka belum mengacu pada kebutuhan dunia kerja. Jadi belum nyambung antara supplai dan demand.
