Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dilema Jokowi


BALI TRIBUNE - Kurang dari tiga bulan lagi, tahapan pemilihan Presiden (Pilpres) sudah dimulai. Barangkali karena itu, spekulasi tentang figur Cawapres pendamping Jokowi kini menguat ke satu nama; Jenderal Purn. Moeldoko. Dari ring satu Istana terbersit kabar, Moeldoko sudah mendapat pemberitahuan tentang itu. Di kalangan Parpol pendukung Jokowi, mulai beredar informasi tentang figur Cawapres jagoan istana. Melalui Sekjennya, Hasto Kristiyanto, PDIP sudah mulai memberi reaksi. Bagaimanapun, kata Hasto dalam wawancara pers akhir pekan lalu, Cawapres pendamping Jokowi godokan istana itu mesti mendapat restu Jusuf Kalla dan Parpol pengusung Jokowi. Reaksi Hasto terdengar agak tertahan di dada. Sepertinya, PDIP belum ikhlas Jokowi didampingkan dengan orang di luar pilihan Megawati, meski Moeldoko juga salah satu tokoh yang masuk dalam radar PDIP. Pilihan nomor satu tentu Puan Maharani. Keruwetan lain yang terjadi di belakang adalah tentang ancaman Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketua umum DPP PKB. Seperti diberitakan sebelumnya, Cak Imin menyatakan hanya berkoalisi dengan Parpol pengusung Capres yang menerima dirinya sebagai pendamping. Kemarin, 'ancaman' yang sama datang lagi dari Ketua PBNU, Said Agil Surat, yang menegaskan hanya akan mendukung Jokowi jika Cawapres pendampingnya dari PKB (Cak Imin). Bila dikalkulasi secara politis, PKB dan NU adalah penyumbang suara cukup signifikan. Pada Pemilu 2014 lalu, PKB mendulang suara 11.298.957 (9,04 persen). Apalagi kemudian ditambah massa NU, yang bukan pemilih PKB. Jumlahnya akan sangat menentukan kemenangan Jokowi. Bila dibanding Jend Purn Moeldoko, mantan Panglima TNI periode Agustus 2013 hingga Juli 2015 ini, memang tidak jauh berbeda. Selain posisinya sekarang sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang tentu sangat dekat dengan Jokowi, purnawirawan jenderal bintang lima ini akan mendapat suplai kekuatan dari 6 pernawirawan jenderal TNI yang kini mengitari Jokowi. Jenderal berwatak keras dan tegas ini juga masih memiliki prajurit loyal mulai dari lapisan Pati, perwira menengah hingga prajurit, yang tentu saja siap bekerja di bawah tanah untuk menaikan elektabilitasnya. Inilah dilema yang dihadapi Jokowi saat ini; antara loyalitasnya sebagai petugas partai yang bakal tunduk kepada PDIP, keinginannya untuk didampingkan dengan figur militer untuk memecah suara pendukung rivalnya Prabowo yang juga berlatar belakang militer, atau memilih Cak Imin guna menarik massa PKB, sekaligus Nahdiyin NU, yang cukup signifikan itu. Dalam sebulan ke depan, harusnya dilema ini sudah bisa cair dengan tidak membawa risiko yang signifikan. Artinya, dengan pola seperti apa agar ketika pilihan sudah dijatuhkan kepada satu figur, maka figur lain tidak berbalik menjadi 'musuh' atau berhadapan dengannya pada Pilpres 2019 mendatang. Kita tunggu kearifan itu dari Parpol pengusung. 

wartawan
Mohammad S. Gawi
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.