Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dinilai Mampu Tingkatkan Kesejahteraan, Serikat Pekerja Dukung Paslon Suyadinata

Bali Tribune / DUKUNGAN - Paslon Suyadinata menerima dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali, Minggu (29/9).

balitribune.co.id | Mangupura - Dukungan masyarakat terus mengalir kepada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung nomor urut 1, Wayan Suyasa - Putu Alit Yandinata (Suyadinata). Kali ini sejumlah asosiasi juga merapatkan barisannya untuk ikut serta memenangkan paslon yang dikenal dengan visi mewujudkan Badung Sejahtera Bahagia Merata ini. Minggu (29/9) Paslon Suyadinata menerima dukungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Bali. 

Selain dihadiri paslon Wayan Suyasa dan Putu Alit Yandinata, kegiatan yang melibatkan ratusan orang pekerja dari beberapa hotel yang tersebar di Badung, tampak pula ikut mendampingi Ketua Tim Pemenangan Paslon Suyadinata, Agung Bagus Tri Candra Arka dan sejumlah Anggota DPRD Badung Yakni AA Ngurah Ketut Agua Nadi Putra, Made Suparta serta Gede Suraharja.

Wayan Suyasa didampingi Alit Yandinata menyampaikan terima kasih dan berbangga atas dukungan yang diberikan para pekerja ini di Pilkada Badung 2024. "Ini marwah yang harus saya jaga. Saya sampai saat ini masih diberi kepercayaan sebagai Ketua FSP Bali Kabupaten Badung dan Wakil Ketua KSPSI Bali," ungkapnya.

Wayan Suyasa juga menjelaskan selama ini telah berupaya berjuang maksimal untuk penerapan upah sektoral. Hingga saat ini dirinya masih duduk di Dewan pengupahan Kabupaten Badung. "Kami akan jalankan dan naikan Upah Sektoral, manajemen dan owner tidak boleh bicara UMK saja, padahal pekerja telah bekerja hingga puluhan tahun dan mempunyai kualifikasi. Kami bersama 35 orang pengacara juga telah memperjuangkan nasib salah satu pekerja hotel yang ada di Kuta hungga ke Mahkamah Agung. Artinya kami tidak main -main dalam memberikan pendampingan saat ada permasalahan. Ini wujud kami mengangkat harkat martabat pekerja agar dihargai. Intinya kami berupaya lebih mensejahterakan para pekerja," ungkapnya.

Sementara terkait visi yang akan dijalankan jika diberi kepercayaan memimpin Kabupaten Badung, Wayan Suyasa menyatakan akan berupaya menyempurnakan program yang sudah dijalankan pemerintah Badung saat ini melalui program Badung Sejahtera Bahagia Merata. Bantuan Rp 1 miliar per banjar adat dan RP 2 miluar per desa adat akan diberikan dalam menjaga adat tradisi dan budaya serta taksu Bali dan Badung sebagai daerah tujuan wisata dunia.

"Dengan pendapatan kabupaten Badung yang tinggi bersumber dari sektor pariwsita, kami juga akan mewujudkan pendidikan gratis TK, SD SMP. Untuk SMA/SMK kami akan kolaborasi dengan pihak provinsi karena kewenangannya ada di Provinsi. Selain itu Suyadinata akan mewujudkan satu KK satu Sarjana di Kabupaten Badung," ujarnya.

Pada sektor kesehatan Suyadinata akan mengratiskan seluruh biaya rumah sakit. Selain itu santunan kematian nilainya akan ditingkatakan menjadi Rp 25 juta dalam meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.

Ketua KSPSI Provinsi Bali, Wayan Madra mengajak pekerja di Kabupaten Badung untuk totalitas dan bahu membahu memenangkan Paslon Suyadinata di Pilkada Badung.

"Kami tahu betul Pak Suyasa merupakan bagian dari pekerja (Ketua FSP Bali Kabupaten Badung) beliau adalah orang tangguh yang memperjuangkan nasib pekerja. Sedangkan Pak Alit Yandinata adalah Ketua Koperasi yang artinya menjadi ketua koperasi adalah perjuangan untuk mensejahterakan anggotanya. Anggotanya adalah rakyat. Jadi intinya beliau berdua ini adalah pejuang untuk rakyat," ujarnya.

Wayan Madra juga optimis Suyadinata akan menang di Pilkada Badung 2024, diantaranya dukungan dari beberapa tokoh penting di Bali dan Badung terlebih program yang akan dijalankan Suyadinata memang benar - benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Diantara dukungan yang ada saya lihat beberapa puri juga telah menyatakan dukungan ke Suyadinata, tentu ini akan di ikuti oleh masyarakatnya," ungkapnya.

wartawan
ANA
Category

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click

Yayasan AHM Kembangkan Desa Sejahtera Astra Honda di Ciamis

balitribune.co.id | Jakarta – Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) menghadirkan Program Desa Sejahtera Astra Honda Jalatrang di Ciamis yang memiliki potensi terhadap wisata berkelanjutan di wilayah Jawa Barat (10/12). Pengembangan desa binaan ini diharapkan mampu menguatkan berbagai potensi daerah melalui kolaboraksi aktif masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.