Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Disparda Minta Desa Wisata Berinovasi

sangeh
Objek wisata alam Sangeh di Kecamatan Abiansemal

Mangupura, Bali Tribune

Desa Wisata Petang di Banjar Kerta, Desa Petang, tetap mendapat suntikan atau gelontoran dana dari Pemkab Badung. Padahal, desa wisata itu merupakan salah satu dari delapan desa wisata di Badung yang ‘mati suri’.

Dana yang diplot pada tahun 2016 ini diperuntukan untuk penataan infrastruktur desa wisata. “Ya, Desa Wisata Petang memang salah satu yang tidak begitu aktif, tapi kita akan terus kembangkan. Tahun ini kita lakukan penataan disana,” kata Kepala Dinas Pariwisata Daerah (Disparda) Badung, Cok Raka Darmawan, Minggu (1/5).

Dengan penataan diharapkan desa wisata ini bisa semakin dilirik para wisatawan. Sebab, desa wisata Petang memiliki potensi yang cukup besar terutama untuk wisata agro. Apalagi ditunjang alam pedesaan dengan topografi pegunungan yang kental, lokasi ini sangat cocok untuk atraksi tracking dan wisata spiritual. “Petang sesungguhnya punya potensi yang sangat besar. Sekarang tinggal dikembangkan dengan manajemen pengelolaanya yang bagus,” ujarnya.

Ia pun menepis bahwa dari 11 desa wisata di Badung hanya tiga yang aktif beroperasi. “Yang delapan itu bukannya tidak aktif sama sekali. Cuma karena tidak ada wisatawan menginap, jadi dibilang mati suri,” bebernya.

Padahal, menurut pejabat asal Ubud, Gianyar ini secara teori ada tiga klasifikasi desa wisata. Yakni, desa wisata yang, hanya dilewati saja. Tamu tidak mampir, tapi mereka senang lewat ditempat itu.

Ada desa wisata yang menikmati sesuatu di tempat itu, tapi tamu tidak tinggal. Dan, ada desa wisata yang lengkap. Tamu menginap dan langsung beraktivitas di tempat itu. “Yang jelas, pemerintah sudah memfasilitasi ketiga model desa wisata itu. Secara klasifikasi kesebelas desa wisata di Badung sebenarnya tetap eksis,” ucap Cok Darmawan.

Mantan Kabag Hukum ini pun  meminta pengelola tidak menyalahkan pemerintah bila sedikit wisatawan yang menginap di desa wisatanya. Sebab, besar kecilnya kunjungan juga tergantung dari pengelola.

“Masyarakat pengelola pasti ingin tingkat kunjungan yang tinggi. Cuma kan mereka tidak boleh melempar masalah ke pemerintah saja. Justru kita juga berharap desa wisata ini tumbuh dari pengelola,” katanya.

Pemerintah, lanjut dia, juga tidak mungkin menyekolahkan para pengelola ini ke perguruan tinggi. Sebab potensi yang ada di desa itu berbeda-beda. “Kalau memasukan mereka ke perguruan formal tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan hanya memberikan pembinaan.Selanjutnya mereka yang harus berinovasi,” tukasnya.

Sementara itu, Kabid Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Disparda, I Made Swastika menambahkan untuk penataan desa wisata Petang pemerintah telah menyiapkan anggaran ratusan juta rupiah tahun 2016 ini. Yakni untuk penataan paving, parkir, candi bentar penyengkar dan penataan finis poin.

Selain itu lintasan tracking di wisata itu juga akan dilengkapi tempat peristirahatan. “Harapan kita dengan penataan ini desa wisata Petang bisa lebih berkembang,” katanya.

Dibagian lain, Ketua Kelompok Sadar Wisata Desa Petang, Made Sukanta mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Pemkab Badung. Meski pihaknya menyadari bahwa desa wisata Petang belum berkembang maksimal, namun keberadaan desa wisata ini sudah mulai dirasakan oleh masyarakat setempat, utamanya untuk memasarkan hasil-hasil pertanian mereka.

wartawan
I Made Darna
Category

Akselerasi Keuangan Syariah: Strategi Jitu Menggali Potensi Asuransi, Penjaminan, dan Dana Pensiun Syariah

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah khususnya sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Syariah melalui pendekatan kultural dan keagamaan dengan meluncurkan Buku Khutbah Syariah Muamalah PPDP.

Baca Selengkapnya icon click

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.