balitribune.co.id | Mangupura - Komisi I DPRD Badung berharap semua tenaga kontrak atau pegawai non ASN (aparatur sipil negara) di lingkungan Pemkab Badung bisa diangkat menjadi tenaga berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jika ada yang tidak lulus dalam seleksi, namun memenuhi persyaratan pemerintah diminta segera mencarikan solusi supaya tidak ada tenaga kontrak yang tercecer 

Diketahui dalam rekrutmen PPPK tahap I di lingkungan Pemkab Badung ada sebanyak 44 tenaga kontrak dinyatakan tidak lulus. Sebanyak 44 tenaga kontrak ini gagal lantaran ada kesalahan saat mendaftar. Dimana satu jabatan dilamar oleh lebih dari satu orang. Jika saja semua tenaga kontrak mendaftar sesuai jabatannya saat ini, maka semua tenaga kontrak mestinya lulus 100 persen.

"Semua ada mekanisme. Kalau memang mereka memenuhi syarat, tapi tidak lulus, kami akan berupaya mengusulkan kembali," ujar Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya saat ini adalah kesempatan bagi Pemkan Badung untuk menuntaskan permasalahan tenaga non ASN ini agar berstatus ASN.

"Harapan kita semua tenaga kontrak yang memenuhi syarat bisa diangkat jadi PPPK," katanya.

Lanang Umbara menyatakan bahwa rekrutmen PPPK di Pemkab Badung telah berjalan. Dimana rekrutmen tahap I telah masuk ke tahap pengumpulan berkas. Kemudian rekrutmen tahap II masih dalam proses pendaftaran.

"Saat ini sudah berproses. Bila ada kendala-kendala harus dikoordinasikan lagi," tegasnya.

Ditambahkan bahwa seleksi PPPK ini adalah kebijakan pusat. Jadi apapun permasalahnya harus dikoordinasikan ke pusat.

"Kita di dewan mengatensi, dimana kekurangannya berdasarkan aspirasi masyarakat. Bila ada yang tidak lulus kuta akan carikan jalan keluar agar semua bisa terakomodir," tukas politisi asal Pelaga ini.

Sementara kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Badung I Gede Wijaya mengungkapkan ada 44 tenaga kontrak yang tidak lulus dalam seleksi PPPK tahap I.
Kesalahannya karena satu jabatan direbut lebih dari satu sehingga ada yang tidak lulus.

Terkait hal ini pihaknya telah mencarikan solusi dan akan diharmonisasikan lagi setelah seleksi PPPK tahap II selesai.

"Iya, ada 44 orang seleksi tahap pertama tidak lulus. Mereka berebut di satu jabatan. Dalam satu jabatan lebih dari satu pelamar sehingga nilai yang tinggi lulus, nilai yang rendah otomatis tidak lulus," kata Wijaya dikonfirmasi, Rabu (8/1).