BALI TRIBUNE - Tidak maksimalnya pemasukan daerah dari sektor pariwisata menjadi perhatian serius anggota dewan. Selasa (8/8), dewan memanggil Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan untuk rapat kerja guna membahas berbagai permasalahan yang terjadi di sektor pariwisata.

Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua DPRD Karangasem, I Nengah Sumardi, dan dihadiri oleh sejumlah anggota dewan dari gabungan komisi itu, berbagai pertanyaan dilontarkan dewan salah satunya mengenai lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan pemungutan retribusi aktifitas pariwisata, dimana beberapa waktu lalu tim Saber Pungli Polres Karangasem, berhasil menangkap dan mengamankan salah satu petugas pungut retribusi yang bertugas di obyek wisata Tulamben.

Anggota dewan dari Fraksi Golkar, I Komang Sartika, mengatakan jika pengawasan menjadi hal penting, bukan saja untuk mencegah kebocoran PAD tapi juga melindungi para petugas pungut agar tidak terjerumus aktivitas yang melanggar hukum. “Di sini kami melihat pengawasan dari Dinas Pariwisata sangat lemah. Seharusnya itu tidak terjadi jika pengawasan internal berjalan maksimal. Tolong kirim staf untuk mengecek volume wisatawan yang ada, Kalau retribusinya tak sesuai, panggil juru pungutnya, tegur mereka!” ujarnya.

Komang Sartika juga meminta agar pihak Dinas Pariwiata terus melakukan penyempurnaan dari sisi regulasi pemungutan retribusi. Ini kata dia cukup penting untuk meminimalisir potensi Pungli di sektor pariwisata utamanya di obyek wisata Tulamben yang terkenal dengan wisata diving dan snorklingnya serta di Telaga Waja dengan Raftingnya.

Ketua DPRD Karangagsem I Nengah Sumardi mendorong agar Pemkab Karangasem bisa memaksimalkan PAD dari sektor lainnya diluar sektor Galian C yang saat ini terus memngalami penurunan. Menurutnya, jika dikelola dengan baik, pariwisata bisa menjadi sektor potensial penyumbang PAD.  Pihaknya juga mengkritisi tag line “Karangasem The Spirit of Bali” dimana banyak masyarakat yang menilai jika Karangasem belum tepat menyandang spiritnya Bali.

Menjawab pernyataan anggota dewan tersebut, Kadis Pariwisata I Wayan Astika, mengakui jika masih ada kelemahan dalam hal pengawasan. Pihaknya berjanji akan segera menindaklanjuti saran dan masukan dewan itu. Mengenai pengelolaan obyek wisata Putung, dijelaskan Astika jika itu sedang dalam kajian bersama tim dari Universitas Udayana. Kajian tersebut bersifat kajian ulang yaitu mencari formula terbaik apakah akan kembali menerapkan pola kerjasama swasta atau dilakukan pengelolaan mandiri oleh Pemkab Karangasem.

Sedangkan mengenai Tag Line “Karangasem The Spirit of Bali” ditegaskan Astika, jika itu bukan progrram dari Dinas Pariwisata, karena Tag Line itu merupakan program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Penegmbangan Daerah (Balitbangda). Khusus untuk membahas tag line “Karangasem The Spirit of Bali” itu, dewan akan secara khusus memanggil Balitbangda dan BPKAD untuk diajak rapat kerja.