Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Sahkan Raperda APBD 2024, PAD Gianyar Dirancang Rp 2,9 T

Bali Tribune/ PARIPURNA - Sidang Paripurna DPRD Gianyar pengesahan Raperda APBD 2024.



balitribune.co.id | Gianyar - Setelah melalaui lroses sidang secara maraton, DPRD Kabupaten Gianyarakhirnya  mengesahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Keputusan tersebut diambil dalam sidang paripurna, Rabu (15/11/2023), di ruang sidang Utama kantor Sekretariat DPRD Gianyar.

Dalam sidang yang dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD disampaikan, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.2,952 Treliun , terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp1,767  trilyun. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1,185  trilyun. Rencana PAD dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, mengalami peningkatan sebesar Rp.98,141  milyar dibandingkan PAD Tahun Anggaran 2023. "Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan potensiriil sumber pendapatan," ujar ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, saat memimpin jalannya sidang.

Selanjutnya Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024, direncanakan sebesar Rp.2,859  trilyun, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1,951  trilyun dari total belanja daerah. Belanja Modal sebesar Rp.591,304 milyar. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.5  Milyar. Belanja Transfer sebesar Rp.312,018 Milyar.  Surplus anggaran dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.93,485  milyar.

Sementara terkait pendapat lembaga disebutkan,  pemerintah harus mengintensifkan pungutan, baik pungutan pajak Daerah maupun retribusi Daerah, menekan terjadinya kebocoran pajak daerah dengan melaksanakan crash program dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Melakukan penyesuaian regulasi pajak dan retribusi daerah serta menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah (exstensifikasi). Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Meningkatkan SDM Aparatur mengelola pendapatan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyederhanaan mekanisme pungutan.

Dibutuhkan sistem yang memadai sehingga dapat melihat sistem reservasi hunian hotel dan restauran dimana reservasi online bisa kita lihat. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi.

Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, stunting dan social ekonomi dengan segala prioritas. Terjadi kemacetan dimana – mana terutama di jalur Teges- Peliatan, Ubud Lod tunduh Nyuh kuning, Kutri – Kediri singepadu hal ini perlu penanganan yangbaik, diperparah lagi jalan jebol di mana-mana.

Setelah dibuatkan pasar yang bagus dan nyaman justru pedagang dan masyarakat enggan masuk pasar rakyat Gianyar hal ini memerlukan kerja keras, ide dan gagasan dari semua pihak untuk bisa memaksimalkan keberadaan Pasar Rakyat Gianyar.

Angkutan siswa cukup mendapat respon yang bagus di Kabupaten Gianyar untuk itu perlu di tingkatkan agar siswa terlayani lebih banyak seperti daerah yang jauh dari sekolah seperti Desa Junjungan Ubud, Desa desa di Tegallalang seperti taro, pupuan perlu penambahan armada Infrastruktur lainnya perlu dipercepat seperti jalan jebol di singekerta ubud, kedisan Tegallalang dan lainnya.  Mohon tindak lanjut dari usulan pemekaran Banjar Dinas Batu Intan Batubulan dan usulan proyek jembatan menuju Tugu Pahlawan yang ada di Pura Pucak Banjar Sila Karang.

PJ Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa mengatakan, Persetujuan yang disampaikan oleh Dewan  merupakan perwujudan legitimasi Dewan terhadap suatu kebijakan Pemerintah Daerah dan merupakan upaya bersama untuk mengapresiasi aspirasi rakyat Gianyar, yang secara bertahap kita aktualisasikan kedalam setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

wartawan
ATA
Category

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.