Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

DPRD Sahkan Raperda APBD 2024, PAD Gianyar Dirancang Rp 2,9 T

Bali Tribune/ PARIPURNA - Sidang Paripurna DPRD Gianyar pengesahan Raperda APBD 2024.



balitribune.co.id | Gianyar - Setelah melalaui lroses sidang secara maraton, DPRD Kabupaten Gianyarakhirnya  mengesahkan Raperda APBD Tahun Anggaran 2024. Keputusan tersebut diambil dalam sidang paripurna, Rabu (15/11/2023), di ruang sidang Utama kantor Sekretariat DPRD Gianyar.

Dalam sidang yang dihadiri seluruh pimpinan dan anggota DPRD disampaikan, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp.2,952 Treliun , terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp1,767  trilyun. Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp1,185  trilyun. Rencana PAD dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024, mengalami peningkatan sebesar Rp.98,141  milyar dibandingkan PAD Tahun Anggaran 2023. "Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan potensiriil sumber pendapatan," ujar ketua DPRD Gianyar, I Wayan Tagel Winarta, saat memimpin jalannya sidang.

Selanjutnya Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024, direncanakan sebesar Rp.2,859  trilyun, yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.1,951  trilyun dari total belanja daerah. Belanja Modal sebesar Rp.591,304 milyar. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.5  Milyar. Belanja Transfer sebesar Rp.312,018 Milyar.  Surplus anggaran dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.93,485  milyar.

Sementara terkait pendapat lembaga disebutkan,  pemerintah harus mengintensifkan pungutan, baik pungutan pajak Daerah maupun retribusi Daerah, menekan terjadinya kebocoran pajak daerah dengan melaksanakan crash program dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Melakukan penyesuaian regulasi pajak dan retribusi daerah serta menggali sumber-sumber pendapatan yang baru melalui pengembangan potensi daerah (exstensifikasi). Menjaga dan mengembangkan perekonomian daerah untuk meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Meningkatkan SDM Aparatur mengelola pendapatan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah. Meningkatkan kualitas pelayanan dan penyederhanaan mekanisme pungutan.

Dibutuhkan sistem yang memadai sehingga dapat melihat sistem reservasi hunian hotel dan restauran dimana reservasi online bisa kita lihat. Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk membiayai pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi.

Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan, pengentasan kemiskinan, stunting dan social ekonomi dengan segala prioritas. Terjadi kemacetan dimana – mana terutama di jalur Teges- Peliatan, Ubud Lod tunduh Nyuh kuning, Kutri – Kediri singepadu hal ini perlu penanganan yangbaik, diperparah lagi jalan jebol di mana-mana.

Setelah dibuatkan pasar yang bagus dan nyaman justru pedagang dan masyarakat enggan masuk pasar rakyat Gianyar hal ini memerlukan kerja keras, ide dan gagasan dari semua pihak untuk bisa memaksimalkan keberadaan Pasar Rakyat Gianyar.

Angkutan siswa cukup mendapat respon yang bagus di Kabupaten Gianyar untuk itu perlu di tingkatkan agar siswa terlayani lebih banyak seperti daerah yang jauh dari sekolah seperti Desa Junjungan Ubud, Desa desa di Tegallalang seperti taro, pupuan perlu penambahan armada Infrastruktur lainnya perlu dipercepat seperti jalan jebol di singekerta ubud, kedisan Tegallalang dan lainnya.  Mohon tindak lanjut dari usulan pemekaran Banjar Dinas Batu Intan Batubulan dan usulan proyek jembatan menuju Tugu Pahlawan yang ada di Pura Pucak Banjar Sila Karang.

PJ Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa mengatakan, Persetujuan yang disampaikan oleh Dewan  merupakan perwujudan legitimasi Dewan terhadap suatu kebijakan Pemerintah Daerah dan merupakan upaya bersama untuk mengapresiasi aspirasi rakyat Gianyar, yang secara bertahap kita aktualisasikan kedalam setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar.

wartawan
ATA
Category

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.