Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dua Bulan Kemarau, Sejumlah Wilayah Krisis Air

BANTUAN AIR - Petugas BPBD Kabupaten Jembrana menyalurkan bantuan air bersih diwilayah yang mengalami krisis air.

BALI TRIBUNE - Pasca musim kemarau yang terjadi sejak dua bulan belakangan ini, kini dampak kekeringan sudah dirasakan. Warag di sejumlah wilayah di Jembrana mengalami kekurangan air bersih. Seperti kekurangan air bersih yang belakangan ini dialami warga di Banjar Katulampa, Desa Manistutu, Kecamatan Melaya.  Ratusan orang warga, khususnya yang tinggal di Tempek II dan III yang selama ini mengandalkan suplai air dari pegunungan melalui pipa, sejak dua bulan belakangan ini, air yang dikelola kelompok air setempat sudah tidak mengalir lagi. Terlebih di wilayah tersebut minim sumber air, sehingga menyebabkan warga kesulitan untuk mencari air. Bahkan bantuan air dari warga lain yang memiliki sumur bor juga tidak bisa menjangkau seluruh warga yang mengalami kesulitan air.  Salah seorang warga Katulampa, Nyoman Deleng (60) mengungkapkan selama ini warga mengandalkan air dari hutan. Ada ratusan anggota kelompok air yang mengandalakan mata air dihutan. Selain warga Desa Manistutu, kelompok air itu juga banyak dari desa lain seperti Desa Kaliakah, Negara. Warga sudah mulai kekurangan air bersih setelah air pipa kelompok tidak mengalir. Selama dua bulan itu, warga mendapatkan air dari warga yang memiliki sumur. Namu karena jumlah warga yang memiliki sumur sedikit dan debit air sumur kecil, warga tetap kekurangan air.  Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana kini juga sudah mulai menyalurkan air bersih menggunakan tangki kepada masyarakat yang mengalami kesulitan air diwilayah tersebut. Sedikitnya 40 ribu liter air bersih telah disuplai untuk memenuhi kebutuhan air bersih kepada warga didaerah dataran tinggi ini. Kepala Kewilayahan (Klian) Banjar Katulampa Ketut Sudana dikonfrimasi Rabu kemarin mengatakan dari total 91 KK yanga ada di Tempek II dan telah mendapatkan pasokan bantuan air dari BPBD Kabupaten Jembrana, diakuinya terdapat 31 KK yang menurutnya memang belum memiliki sumur bor dan sangat tergantung dengan air dari pipa yang bersumber dari mata air hutan. Namun adanya bantuan air dari BPBD Kabupaten Jembrana kepada warganya itu membuat pihaknya kaget lantaran sebelumnya pihaknya belum menerima pemberitahuan dan justru mendapatkan komplain dari warganya.  “Selama ini warga saling bantu membantu, warga yang punya sumur memberikan air yang tidak punya. Tidak ada pemberitahuan ke saya terkait bantuan air ini, malah saya tahu dari warga yang bertanya kenapa pembagian air tidak merata? Ternyata kemarin (Rabu) ada pembagian air,” ujar Ketut Sudana.  Pihaknya mengaku berterimakasih ada bantuan suplai air bersih tersebut, namun agar dalam penyaluran diharapkannya tetap berkoordinasi dengan perangkat dibawah. Menurutnya selain puluhan KK di tempek II, 51 KK di tempek III juga saat ini sudah mengalami kekurangan air bersih.  Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jembrana I Ketut Eko Susilo Artha Permana dikonfrimasi, Kamis kemarin, mengatakan setelah pihaknya mendapatkan laporan serta permintaan dari pihak desa yang kesulitan air, pihaknya Sejak Rabu lalu langsung menyalurkan air bersih. Pihaknya bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Jembrana untuk mengambil air bersih dari hydrant. Menurutnya sudah ada 8 tangki air bersih yang disalurkan. Selain di Katulampa, Desa Manistutu, pihaknya juga menyalurkan air kepada puluhan KK di dusun Puncak Sari dan Warnasari Kaja di Desa Warnasari, Melaya. “Di dua dusun itu ada sekitar 35 KK yang dipasok dua tangki air bersih,” tandasnya.  

wartawan
Putu Agus Mahendra
Category

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

153 Orang di Lapas Tabanan Jalani Tes Urine

balitribune.co.id I Tabanan - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tabanan menggelar razia dan tes urine terhadap 153 petugas dan warga binaannya pada Senin (6/4/2026). Kegiatan itu dilakukan untuk memperkuat deteksi dini jelang peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-62. Lewat kegiatan itu, Lapas Tabanan hendak memastikan lingkungannya bersih dari peredaran gelap narkoba.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.