Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Dugaan Pemalsuan Silsilah Eks Anggota DPRD, Wayan Punia: Saya Ingin Menjaga Kesucian Pura Dalem Balangan

Bali Tribune / PEMALSUAN - I Wayan Punia (kedua dari kiri) bersama Tim Kuasa Hukun Pelapor setelah memberikan keterangan di Mapolda Bali
balitribune.co.id | DenpasarPenyidik Dit Reskrimum Polda Bali  akan terus melakukan penyelidikan kasus dugaan pemalsuan surat silsilah eks anggota DPRD Kabupaten Badung berinisial MD dan kawan-kawan. Setelah meminta keterangan dari pelapor, I Made Tarip Widarta dan memeriksa lima orang saksi, penyidik akan melayangkan surat pemanggilan terhadap para terlapor yang berjumlah 17 orang untuk diperiksa.
 
"Para pelapor dan beberapa orang saksi sudah dimintai keterangan. Dan penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap para terlapor untuk diperiksa sebagai terlapor dalam Minggu depan," ungkap seorang sumber di Denpasar, Minggu (18/6).
 
Direktur Reskrimum Polda Bali Kombes Pol Surawan yang dikonfirmasi Bali Tribune mengatakan, akan mengecek perkembangan penanganannya di penyidik.
 
"Mohon maaf, besok saya cek penanganannya," jawabnya.
 
Sementara kuasa hukum MD, Putu Nova Parwata yang dikonfirmasi via telepon genggamnya, hingga berita ini dimuat sama sekali belum menjawab.
 
Tim kuasa hukum pelapor I Made Tarip Widarta dari Kantor Hukum H2B Law Office, yaitu Harmaini Idris Hasibuan, SH, Kombes Pol (Purn) I Ketut Arta, SH dan AKBP (Purn) I Ketut Arianta, SH yang dikonfirmasi Bali Tribune membenarkan bahwa kliennya telah dimintai keterangan oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Bali. Selain Made Tarip selaku pelapor, penyidik juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi, antara lain Lurah Jimbaran Wayan Kardiyasa, Klian Desa Adat Jimbaran dan I Wayan Punia selaku Ngayah Juru Sirat di Pura Uluwatu Desa Pecatu.
 
Kardiyasa telah memberikan kesaksian di hadapan penyidik Polda Bali bahwa Kelurahan Jimbaran yang  dalam suratnya, Reg Nomor: 470/197/IV/2023/Jimbaran, tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani Bendesa Adat Jimbaran Gusti Made Rai Dirga Arsana Putra dan Lurah Jimbaran I Wayan Kardiyasa telah mencabut tanda tangannya sesuai isi surat keterangan nomor: 470/101/PEM, tanggal 4 Agustus 2022. Mereka membatalkan untuk dinyatakan tidak sah berlaku lagi surat silsilah ahli waris I Riyeg (alm) dan surat pernyataan waris beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan I Riyeg (alm) dan I Wayan Sadra ( Alm ). Karena pada saat penandatanganan pernyataan silsilah dan pernyataan waris tanggal 11 Mei 2022 tersebut, pemohon I Made Dharma dan I Ketut Sukadana datang ke Kantor Lurah Jimbaran tidak memberikan keterangan yang lengkap tentang ahli waris dan warisan I Wayan Riyeg (alm) dan I Wayan Sadera (alm) yang ternyata saat ini masih dalam keadaan sengketa. 
 
"Benar Lurah Jimbaran telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 470/179/IV/2023/Jimb. pada tanggal 26 April 2023 yang menerangkan bahwa Lurah Jimbaran bersama Kelian Desa Adat Jimbaran mencabut tanda tangannya sebagai Kepala Pemerintahan Kelurahan Jimbaran atas terbitnya Surat Silsilah Ahli Waris I Riyeg (alm.) dan Surat Pernyataan Waris beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan silsilah dan Surat Pernyataan Waris atas nama I Wayan Riyeg (alm.) dan I Wayan Sadera (alm.) yang menurut pendapat hukum kami tindakan dari Lurah Kelurahan Jimbaran bersama Kelian Desa Adat Jimbaran adalah keputusan hukum yang sudah tepat dan benar karena sudah pasti langkah hukum yang telah diambil oleh Kepala Kelurahan dan Kelian Desa Adat Jimbaran tersebut berdasarkan bukti dan alasan hukum yang kuat dan valid, yaitu untuk Silsilah Keluarga I Riyeg dan Surat Keterangan Waris, keduanya tertanggal 11 Mei 2022 memang tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan Hukum Adat Bali tentang sahnya perkawinan nyentana seperti yang ada dalam Surat Silsilah Keluarga I Riyeg tanggal 11 Mei 2022 yang dibuat oleh MD, S.H. (Para Terlapor)," kata Harmaini Hasibuan. 
 
Dijelaskan Harmaini Hasibuan, bahwa silsilah keluarga yang dibuat oleh para terlapor MD dan kawan=kawan menjelaskan bahwa Ni Wayan Rumpeng (alm.)  bukan istri I Riyeg (alm) yang benar nama istri dari Kakek Made Tarip Widarta adalah Dong Pranda  dan mustahil ada perkawinan nyentana dengan I Riyeg (alm.) Dalam silsilah MD yang diduga kuat palsu tersebut, menurut MD nenek kumpinya Ni Wayan Rumpeng ada memiliki empat saudara kandung laki-laki, yaitu I Wayan Teteng, I Made Griyeng, I Nyoman Wirak dan I Ketut Rangkang. 
 
"Bagaimana mungkin ada perkawinan nyentana, ini cuma karangan bohong dari MD dan kawan-kawan. Karena makna dari perkawinan nyentana dibutuhkan adalah untuk menghindari keluarga yang terputus atau putung dan menghindari agar warisan yang ada tidak lari kemana-mana sehingga tidak mungkin ada perkawinan nyentana dimaksud karena bertentangan dengan hukum Adat Bali dan tidak mungkin diperbolehkan secara Adat Bali," ujarnya.
 
Dikatakan Harmaini Hasibuan, para terlapor MD, KS, dan MP sudah pernah membuat surat perjanjian pengosongan dan surat pernyataan sebelumnya tahun 2001 atas kepemilikan Tanah Obyek Sengketa dimana para terlapor MD, KS, dan MP menyatakan dirinya bukan sebagai pemilik, tetapi hanya sebagai penggarap atau penghuni atas tanah obyek sengketa. Dan mereka juga berjanji tidak akan melakukan tuntutan di kemudian hari kepada I Made Tarip Widarta dan keluarga atas semua tanah yang berasal dari I Wayan Riyeg dan I Wayan Sadra. Para terlapor juga menyatakan bahwa ahli waris yang sah dari I Riyeg (alm.) hanyalah I Made Tarip Widarta dkk, bukan para terlapor yang mana surat pernyataan ini ditandatangani pada bulan Juli 2001 di Jimbaran oleh para terlapor MD, KS, MP dihadapan Kelian Desa Adat Jimbaran I Gusti Gede Raka Antara, Kepala Lingkungan Pesalakan I Made Sudana, Kepala Kelurahan Jimbaran Nyoman Soka. Bukankah dengan adanya pernyataan bulan Juli 2001 dari para terlapor akan menambah perkara pidana dimana klien kami bisa melaporkan MD,  KS dan MP ke pihak Ke polisian dengan tuduhan penipuan dan pencemaran nama baik sesuai Pasal 378 dan 310 311  KUHPidana dan menggugat  ke Pengadilan Negri Denpasar secara perdata karena ingkar janji," terang pengacara yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum Yayasan Pura Dalem Balangan ini. 
 
Sementara I Wayan Punia, SH yang dikonfirmasi Bali Tribune membenarkan bahwa dirinya telah memberikan kesaksian di hadapan penyidik Polda Bali yang menyatakan bahwa dirinya memang benar dari kecil kenal Made Tarip dan keluarganya dikarenakan kakek Made Tarip I Riyeg (Kak Pranda) dan I Bongkot bersahabat baik dengan kakeknya I Nyoman Rata dan Ratia. Sehingga ia tahu betul tentang sejarah Pura Dalam Balangan dengan pengemponnya Made Tarip Widarta yang diwarisi dari kakeknya, I Riyeg (alm), sebagai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan Pura.
 
"Dua - duanya, baik pelapor maupun terlapor saya kenal baik semua. Adanya perkara dugaan  pemalsuan ini, sikap saya hanya ingin menjaga kesucian Pura Dalem Balangan. Setahu saya dari kecil pengempon Pura Dalem Balangan adalah Pak Made Tarip. Widarta. Dan cerita dari kakek saya, pengempon Pura Dalem Balangan adalah keluarganya Pak Made Tarip. Jangan sampai dengan perkara ini ada yang dapat menggantikan posisi pengempon Pura Dalem Balangan yang saat ini dijabat oleh I Made Tarip Widarta berikut menguasai seluruh tanah pelaba Pura dan aset - asetnya," katanya.
wartawan
RAY
Category

Financial Resilience Index 2026: Biaya Hidup Tinggi Jadi Tantangan Utama Ketahanan Finansial Rumah Tangga Indonesia

balitribune.co.id | Denpasar - Financial Resilience Index 2026, sebuah studi yang menunjukkan kenaikan biaya hidup sebagai faktor utama yang mempengaruhi ketahanan rumahtangga. Survei yang dilakukan pada April 2026 terhadap 1.000 responden berusia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia menemukan bahwa 80% masyarakat merasakan tekanan dari meningkatnya biaya hidup.

Baca Selengkapnya icon click

Lantik Pejabat Baru dan Serahkan SK PNS, Bupati Sedana Arta Tegaskan Jabatan adalah Amanah

balitribune.co.id | Mangupura - Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada lima orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Bhukti Mukti Bhakti, Kantor Bupati Bangli pada Kamis (11/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sekda Badung Hadiri Peluncuran Kapal Trash Skimmer dan Penyerahan Seragam Sekolah di Kuta

balitribune.co.id | Mangupura - Mewakili Bupati Badung, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Badung IB. Surya Suamba menghadiri acara peluncuran kapal pengelolaan sampah “Kapal Trash Skimmer” yang merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) PT. Pertamina (Persero) yang berkolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bawa Isu Strategis ke Kerta Sabha, Bupati Gus Par Perjuangkan Infrastruktur Jalan dan Air Bersih di Hadapan Gubernur Bali

balitribune.co.id | Denpasar - ​Komitmen Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mempercepat gerak pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dipacu. Dipimpin langsung oleh Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis Karangasem menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Bali di Gedung Kerta Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali, Senin (8/6/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Banyuwangi Bangkit dari Stigma Mistis, Kini Jadi Daerah Berprestasi dengan Branding Mendunia

balitribune.co.id I Banyuwangi - Kabupaten Banyuwangi berhasil membuktikan bahwa pengelolaan potensi daerah yang konsisten mampu mengubah citra dan meningkatkan daya saing. Daerah yang dahulu kerap dikaitkan dengan cerita mistis kini dikenal luas sebagai destinasi wisata unggulan, pusat inovasi pelayanan publik, serta daerah dengan tata kelola pemerintahan yang progresif.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.