Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Duh, Gaji Guru Honor Juga Molor

ilustrasi guru (www.murianews.com)

*Disdikpora Minta Guru Bersabar

Mangupura, Bali Tribune

Gaji guru honor atau guru non-PNS di Kabupaten Badung yang mengajar di tingkat SD dan SMP juga molor. Terlambatnya pencairan gaji ini membuat para guru kelimpungan. Pasalnya, hingga pertengahan bulan, gaji yang dinanti belum juga cair.

Seorang guru honor SMP di Kuta Utara bahkan mengaku terlambatnya pencairan gaji ini sangat mengganggu perekonomian keluarganya. “Iya, sampai sekarang saya belum digaji,” kata guru yang menolak namanya dikorankan ini, Kamis (19/01/2017). Ia tambah khawatir karena beredar isu tidak akan menerima gaji untuk bulan Januari - Februari 2017.

Gaji tiga bulan akan dirapel di bulan Maret. “Saya bingung kok ada berita Januari dan Februari tidak akan digaji. Gaji katanya dirapel bulan Maret,” bebernya. Atas masalah ini, guru honor ini berharap gajinya segera dicairkan. “Saya hanya sebagai guru honor biasa. Kalau tidak digaji apa kami pakai untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya dengan nada memelas.

Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Nyoman Suardana, saat dikonfirmasi secara terpisah tak menyangkal ada guru honor belum terima gaji. Ia beralasan lambannya pencairan gaji ini disebabkan karena masih awal tahun dan juga adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

“Ini awal tahun, PNS saja ada sebagian yang belum dapat gaji. Selain itu juga karena pengaruh OPD baru,” kata Suardana. Ditanya kapan gaji guru honor tersebut, Suardana mengaku belum berani memastikan. Kata dia, gaji guru honor berdasarkan amprahan dari pihak sekolah langsung ke Bagian Keuangan Pemkab Badung.

Ia mengimbau guru non-PNS bersabar. gaji pasti akan dibayar. “Mohon bersabar, semuanya masih dalam proses,” tandasnya. Untuk diketahui mulai tahun anggaran 2017, Pemkab Badung telah menggratiskan biaya pendidikan SD dan SMP Negeri. Dulu gaji guru honor dibayar Komite Sekolah. Sekarang, gaji dianggarkan dari APBD yakni Rp100 ribu per jam.*

wartawan
Made Darna
Category

Kosan di Denpasar Isi 10 Kamar ke Atas Akan Dikenakan Pajak

balitribune.co.id I Denpasar - Wacana pemerintah memperluas penerimaan pajak terhadap sektor persewaan properti, termasuk rumah, kontrakan, dan kos-kosan pada 2027 mendatang, mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Denpasar. Pemkot Denpasar menegaskan, pengenaan pajak terhadap usaha kos-kosan telah diatur dalam regulasi daerah, khususnya bagi usaha yang memiliki 10 kamar atau lebih.

Baca Selengkapnya icon click

Pungutan Bedah Rumah Gratis Akan Dikenakan Sanksi

balitribune.co.id | Denpasar - Tahun 2026 ini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menambah jumlah rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui program bedah rumah di seluruh Indonesia yang menyasar sebanyak 400 ribu unit. Sedangkan tahun 2025 lalu, jumlah bedah rumah yang dilakukan pemerintah pusat ini menyasar 45 ribu unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Literasi dan Inklusi Keuangan Bali Tembus Tiga Besar Nasional

balitribune.co.id | Denpasar - Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali kembali menunjukkan kinerja positif. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, Bali mencatat indeks literasi keuangan sebesar 78,77 persen, sekaligus menempatkan provinsi ini di posisi ketiga tertinggi secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Simpan Narkotika Nyaris 1,8 Kg, Pria Asal Medan Ditangkap di Jimbaran

balitribune.co.id | Denpasar - Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Bali kembali mengungkap kasus peredaran gelap narkotika. Seorang pria asal Medan berinisial YPS (25) diringkus bersama barang bukti hampir 1,8 kilogram narkotika jenis ganja dan sabu di sebuah rumah kos di Banjar Mekarsari Simpangan, Kelurahan Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Senin (3/8/2026) pukul 00.40 Wita.

Baca Selengkapnya icon click

KUA-PPAS RAPBD 2027 Bangli Resmi Disepakati, DPRD Harap Arah Anggaran Berpihak ke Rakyat

balitribune.co.id | Bangli – DPRD Kabupaten Bangli bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Bangli resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini dituangkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD Bangli, Selasa (11/8/2026).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.