Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Duh, Gaji Guru Honor Juga Molor

ilustrasi guru (www.murianews.com)

*Disdikpora Minta Guru Bersabar

Mangupura, Bali Tribune

Gaji guru honor atau guru non-PNS di Kabupaten Badung yang mengajar di tingkat SD dan SMP juga molor. Terlambatnya pencairan gaji ini membuat para guru kelimpungan. Pasalnya, hingga pertengahan bulan, gaji yang dinanti belum juga cair.

Seorang guru honor SMP di Kuta Utara bahkan mengaku terlambatnya pencairan gaji ini sangat mengganggu perekonomian keluarganya. “Iya, sampai sekarang saya belum digaji,” kata guru yang menolak namanya dikorankan ini, Kamis (19/01/2017). Ia tambah khawatir karena beredar isu tidak akan menerima gaji untuk bulan Januari - Februari 2017.

Gaji tiga bulan akan dirapel di bulan Maret. “Saya bingung kok ada berita Januari dan Februari tidak akan digaji. Gaji katanya dirapel bulan Maret,” bebernya. Atas masalah ini, guru honor ini berharap gajinya segera dicairkan. “Saya hanya sebagai guru honor biasa. Kalau tidak digaji apa kami pakai untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya dengan nada memelas.

Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Nyoman Suardana, saat dikonfirmasi secara terpisah tak menyangkal ada guru honor belum terima gaji. Ia beralasan lambannya pencairan gaji ini disebabkan karena masih awal tahun dan juga adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

“Ini awal tahun, PNS saja ada sebagian yang belum dapat gaji. Selain itu juga karena pengaruh OPD baru,” kata Suardana. Ditanya kapan gaji guru honor tersebut, Suardana mengaku belum berani memastikan. Kata dia, gaji guru honor berdasarkan amprahan dari pihak sekolah langsung ke Bagian Keuangan Pemkab Badung.

Ia mengimbau guru non-PNS bersabar. gaji pasti akan dibayar. “Mohon bersabar, semuanya masih dalam proses,” tandasnya. Untuk diketahui mulai tahun anggaran 2017, Pemkab Badung telah menggratiskan biaya pendidikan SD dan SMP Negeri. Dulu gaji guru honor dibayar Komite Sekolah. Sekarang, gaji dianggarkan dari APBD yakni Rp100 ribu per jam.*

wartawan
Made Darna
Category

Cuma Desa Tanpa TPS3R yang Boleh Kirim Sampah Organik

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar mulai memperketat alur pembuangan sampah ke TPA Suwung. Sampah organik kini hanya diizinkan masuk ke TPA dua kali seminggu, khusus bagi desa atau kelurahan yang belum memiliki fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca Selengkapnya icon click

Menteri LH: 60 Persen Warga Denpasar Sudah Disiplin Pilah Sampah

balitribune.co.id I Denpasar - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, memberikan apresiasi tinggi atas kemajuan signifikan tata kelola sampah di Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Hal tersebut disampaikan saat meninjau TPST Kesiman Kertalangu, Jumat (17/4/2026), bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gerakan Badung Peduli Sambangi Warga Disabilitas di Desa Kutuh

balitribune.co.id I Mangupura - Kepedulian dan kebersamaan terus ditunjukkan melalui kegiatan sosial Gerakan Badung Peduli yang digelar di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan ini menyasar warga yang membutuhkan perhatian khusus sebagai bentuk komitmen sosial pemerintah setempat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Dorong Insentif Petugas Kebersihan di Tengah Darurat Sampah

balitribune.co.id I Mangupura - DPRD Badung mendorong pemerintah daerah memberikan insentif kepada petugas kebersihan yang terlibat langsung dalam penanganan darurat sampah. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya beban kerja petugas di lapangan dalam beberapa waktu terakhir.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Perbaiki 37 Titik Kerusakan Akibat Bencana 2026, Perkim Badung Siapkan Rp 11,77 Miliar

balitribune.co.id I Mangupura - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Badung menyiapkan anggaran lebih dari Rp 11,77 miliar untuk memperbaiki puluhan titik kerusakan infrastruktur akibat bencana alam pada 2026.

Sebanyak 37 titik kerusakan menjadi prioritas penanganan. Perbaikan mencakup jalan rusak, senderan jalan, hingga sistem drainase di sejumlah wilayah.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.