Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Duh, Gaji Guru Honor Juga Molor

ilustrasi guru (www.murianews.com)

*Disdikpora Minta Guru Bersabar

Mangupura, Bali Tribune

Gaji guru honor atau guru non-PNS di Kabupaten Badung yang mengajar di tingkat SD dan SMP juga molor. Terlambatnya pencairan gaji ini membuat para guru kelimpungan. Pasalnya, hingga pertengahan bulan, gaji yang dinanti belum juga cair.

Seorang guru honor SMP di Kuta Utara bahkan mengaku terlambatnya pencairan gaji ini sangat mengganggu perekonomian keluarganya. “Iya, sampai sekarang saya belum digaji,” kata guru yang menolak namanya dikorankan ini, Kamis (19/01/2017). Ia tambah khawatir karena beredar isu tidak akan menerima gaji untuk bulan Januari - Februari 2017.

Gaji tiga bulan akan dirapel di bulan Maret. “Saya bingung kok ada berita Januari dan Februari tidak akan digaji. Gaji katanya dirapel bulan Maret,” bebernya. Atas masalah ini, guru honor ini berharap gajinya segera dicairkan. “Saya hanya sebagai guru honor biasa. Kalau tidak digaji apa kami pakai untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya dengan nada memelas.

Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Nyoman Suardana, saat dikonfirmasi secara terpisah tak menyangkal ada guru honor belum terima gaji. Ia beralasan lambannya pencairan gaji ini disebabkan karena masih awal tahun dan juga adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

“Ini awal tahun, PNS saja ada sebagian yang belum dapat gaji. Selain itu juga karena pengaruh OPD baru,” kata Suardana. Ditanya kapan gaji guru honor tersebut, Suardana mengaku belum berani memastikan. Kata dia, gaji guru honor berdasarkan amprahan dari pihak sekolah langsung ke Bagian Keuangan Pemkab Badung.

Ia mengimbau guru non-PNS bersabar. gaji pasti akan dibayar. “Mohon bersabar, semuanya masih dalam proses,” tandasnya. Untuk diketahui mulai tahun anggaran 2017, Pemkab Badung telah menggratiskan biaya pendidikan SD dan SMP Negeri. Dulu gaji guru honor dibayar Komite Sekolah. Sekarang, gaji dianggarkan dari APBD yakni Rp100 ribu per jam.*

wartawan
Made Darna
Category

BPR di Persimpangan Jalan: Antara Integritas, Permodalan, dan Seleksi Alam Industri

balitribune.co.id | Pencabutan izin usaha BPR Kamadana oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di awal 2026 bukan sekadar kabar penutupan satu bank kecil di daerah. Ia adalah alarm keras bagi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) secara nasional.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Pemkab Tabanan Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Banjir di Desa Kediri

balitribune.co.id | Tabanan — Menindaklanjuti arahan Bupati Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Made Dirga, menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan kepada keluarga korban banjir di Banjar Jaga Satru, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Selasa (24/2/2026).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Transparansi Pengembangan KEK Kura Kura Bali

balitribune.co.id I Denpasar -Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Bali melalui Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP) menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam proyek strategis tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kedaulatan di Balik Layar Digital: Mengapa Raksasa OTA Harus Menjadi "Penduduk Tetap" Indonesia?

balitribune.co.id | Bayangkan sebuah vila mewah di pesisir Canggu, Bali, terpesan dengan harga Rp2 juta per malam melalui platform global seperti Airbnb. Turisnya tidur di sana, pemilik vilanya tinggal di sana, dan akses jalan menuju lokasi tersebut dibangun menggunakan keringat pajak rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.