Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Duh, Gaji Guru Honor Juga Molor

ilustrasi guru (www.murianews.com)

*Disdikpora Minta Guru Bersabar

Mangupura, Bali Tribune

Gaji guru honor atau guru non-PNS di Kabupaten Badung yang mengajar di tingkat SD dan SMP juga molor. Terlambatnya pencairan gaji ini membuat para guru kelimpungan. Pasalnya, hingga pertengahan bulan, gaji yang dinanti belum juga cair.

Seorang guru honor SMP di Kuta Utara bahkan mengaku terlambatnya pencairan gaji ini sangat mengganggu perekonomian keluarganya. “Iya, sampai sekarang saya belum digaji,” kata guru yang menolak namanya dikorankan ini, Kamis (19/01/2017). Ia tambah khawatir karena beredar isu tidak akan menerima gaji untuk bulan Januari - Februari 2017.

Gaji tiga bulan akan dirapel di bulan Maret. “Saya bingung kok ada berita Januari dan Februari tidak akan digaji. Gaji katanya dirapel bulan Maret,” bebernya. Atas masalah ini, guru honor ini berharap gajinya segera dicairkan. “Saya hanya sebagai guru honor biasa. Kalau tidak digaji apa kami pakai untuk kebutuhan rumah tangga,” ujarnya dengan nada memelas.

Kepala Bidang Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Nyoman Suardana, saat dikonfirmasi secara terpisah tak menyangkal ada guru honor belum terima gaji. Ia beralasan lambannya pencairan gaji ini disebabkan karena masih awal tahun dan juga adanya perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru.

“Ini awal tahun, PNS saja ada sebagian yang belum dapat gaji. Selain itu juga karena pengaruh OPD baru,” kata Suardana. Ditanya kapan gaji guru honor tersebut, Suardana mengaku belum berani memastikan. Kata dia, gaji guru honor berdasarkan amprahan dari pihak sekolah langsung ke Bagian Keuangan Pemkab Badung.

Ia mengimbau guru non-PNS bersabar. gaji pasti akan dibayar. “Mohon bersabar, semuanya masih dalam proses,” tandasnya. Untuk diketahui mulai tahun anggaran 2017, Pemkab Badung telah menggratiskan biaya pendidikan SD dan SMP Negeri. Dulu gaji guru honor dibayar Komite Sekolah. Sekarang, gaji dianggarkan dari APBD yakni Rp100 ribu per jam.*

wartawan
Made Darna
Category

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Aparatur di Tabanan Terjerat Narkoba, Pemkab Akan Perluas Tes Urine ke Pemerintah Desa

balitribune.co.id I Tabanan - Tiga orang aparatur di Tabanan terseret kasus narkoba. Proses hukumnya saat ini sedang berjalan di Polres Tabanan. Dalam keterangan pers, Rabu (25/2/2026), Polres Tabanan selaku pihak berwenang mengonfirmasi adanya dua oknum pegawai Pemkab Tabanan yang tersangkut kasus nakoba.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.