Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Enam Kali Berturut-turut, Klungkung Dinobatkan sebagai Kabupaten Peduli HAM

Bali Tribune/PENGHARGAAN - Bupati Suwirta terima penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Pemerintah Pusat.
Balitribune.co.id | Semarapura - Untuk yang keenam kalinya Kabupaten Klungkung berturut-turut sejak tahun 2014 meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Pemerintah Pusat meraih nilai 84,39 dengan predikat Peduli. Penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM yang diserahkan Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati yang diterima langsung Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (14/12).
 
Untuk menjadi kabupaten/ kota peduli HAM, terdapat 7 hak dasar yang menjadi fokus penilaian. Diantaranya hak dibidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perempuan dan anak, bidang kependudukan, bidang pekerjaan, bidang perumahan, serta hak atas lingkungan yang berkelanjutan. Bupati Suwirta menyampaikan rasa syukurnya karena berkat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat Klungkung dalam pemenuhan kebutuhan dasar, penghargaan ini dapat diraih kembali. "Ini hasil upaya dan keberhasilan dalam pemenuhan dan pelayanan publik yang merupakan bagian dari hak-hak dasar warga dan masyarakat Klungkung," ujar Bupati Suwirta.
 
Bupati Suwirta berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan HAM di Kabupaten Klungkung seperti pemenuhan hak bidang kesehatan dimana Klungkung mampu UHC dengan BPJS yang didanai Pemkab serta peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan di RSUD maupun Puskesmas. Di bidang pendidikan yakni melalui program 1 desa 1 TK negeri dan beasiswa untuk KK miskin, Di bidang Sosial, Pemkab berupaya menemukan para disabilitas supaya mendapatkan hak hak dasar melalui program Bedah Desa. Dibidang bidang kependudukan, berbagai inovasi kependudukan yang diluncurkan guna mempermudah pelayanan serta program program lainnya.
 
Bupati Suwirta juga mengakui masih ada warga yang belum mendapatkan hak dasarnya. Namun pihaknya mengaku sudah bekerja untuk mengarah kepemenuhan tersebut. Ditambahkan pula, penghargaan ini menurutnya merupakan pengakuan dari pemerintah pusat atas keseriusan dalam pemenuhan hak masyarakat Klungkung. 
 
Acara tersebut serangkaian memperingati hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 tahun 2020.Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia diperingati pada 10 Desember 2020 dengan tema "Recover Better Stand Up For Human Rights" yang digelar secara virtual, dihadiri langsung Presiden Jokowi Widodo. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Kepala Kantor Kemenkumham Bali Jamaruli Maniuruk. 
wartawan
Ketut Sugiana
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.