Diposting : 20 May 2021 07:03
I Made Darna - Bali Tribune
balitribune.co.id | Mangupura - Kondisi keuangan Pemkab Badung saat ini dalam kondisi terpuruk. Wakil Ketua I DPRD Badung I Wayan Suyasa meminta pihak eksekutif jujur dalam menyampaikan kondisi keuangan di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, sejumlah program Pemkab Badung sudah tidak jalan karena tidak ada anggaran.
“Kami sebagai DPRD Badung yakni dalam fungsi control, budgeting dan legislatif yang kami harapkapkan kita bersama menyampaikan hal yang realistis dan transparan kepada masyarakat Kabupaten Badung,” ujar Suyasa saat menemui awak media, Rabu (19/5/2021).
Suyasa juga mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Badung yang selama ini dari tahun ke tahun sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pasalnya, dari pajak hotel dan restoran menyumbang 87 persen pendapatan Badung. Namun setelah pandemi Covid-19 pastinya akan berpengaruh langsung kepada sektor pariwisata.
“PAD yang berasal dari pariwisata berkurang mencapai 85 persen. Kalau dulu mendapatkan Rp 200 sampai Rp 300 miliar per bulan kini hanya mencapai Rp 45 sampai Rp 50 miliar per bulan,” ungkap politisi asal Penarungan ini.
Menurutnya, jika dihitung dalam setahun ini APBD Badung hanya akan mencapai Rp 2 triliun. Angka tersebut masih jauh dari target APBD 2021 yakni Rp 3,8 triliyun. Sehingga ia menganggap perlu dilakukan perubahan APBD 2021.
“Kami akan duduk bersama kembali dengan hati, dan betul-betul kembali mengikuti situasional. Tidak harus menyampaikan atau memiliki target yang begitu besar,” jelasnya.
Suyasa yang juga Ketua DPD Golkar Badung menjelaskan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat pemkab Badung juga harus menyampaikan kondisi secara real.
“Kalau dulu dilihat kondisi pendapatan masih tinggi sehingga Badung membantu pemerintah pusat dalam pembayaran gajinya. Sementara jika dalam kondisi saat ini, kita melaporkan kondisi sebenarnya pemerintah melihat celah fiskal yang negatif ditambah kondisi pariwisata yang terpuruk, berarti kita sangat memerlukan bantuan dari pusat tentunya pembayan gaji PNS akan kembali ke pusat,” jelasnya.
Selanjutnya, Pemkab Badung juga diminta jujur kepada masyarakat bahwa di tengah terpuruknya keuangan daerah, maka sejumlah program tidak bisa direalisasikan tahun ini. Salah satunya adalah pemberian santunan, baik santunan kematian, santunan penunggu pasien maupun santunan lansia. Program pro rakyat ini diakui sangat pro rakyat, akan tetapi bila tidak ada kepastian terealisasi atau tidak justru akan membuat resah masyarakat.
“Soal program, pemerintah mesti jujur, masyarakat kami yakin memaklumi. Contohnya, santunan kematian, masyarakat yang punya kedukaan menunggu itu. Karena fakta uang sekarang tidak ada, kan lebih baik katakan kepada masyarakat bahwa program itu distop sementara. Lagi pula ‘rumah’ dari program itu belum jelas,” bebernya.
Di tengah situasi sulit seperti sekarang ini, Suyasa juga mengimbau eksekutif tidak lagi jor-joran dalam menyampaikan program ke masyarakat yang dipastikan tidak akan terlaksana apabila keuangan Badung belum pulih.
“Karena kondisi darurat, Badung harus fokus ke belanja wajib, seperti gaji pegawai, pendidikan dan kesehatan. Jangan dulu ke hal-hal lain yang kecil kemungkinan terealisasi,” pungkasnya.
