Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Evaluasi Program Desaku Menanti 2020 ‘Karangasem Bebas Gepeng’, Bupati Mas Sumatri Gelar Rapat Bersama Kemensos RI

Bupati Mas Sumantri bercengkerama dengan pejabat dilingkungan Kementrian Sosial RI usai menggelar pertemuan terkait evaluasi program Desaku Menanti 2020 ‘Karangasem Bebas Gepeng’ di Kantor Bupati Karangasem, Jumat (9/11) kemarin.

BALI TRIBUNE - Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri didampingi Staf Ahli Pemerintahan Wayan Sutapa dan Kadis Sosial Puspa Kumari menerima kehadiran perwakilan Kemensos RI Y. Suemartoko dan Dian Premadi serta Direktur Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Kemensos RI Dr. Sonny W Manalu MM, Jumat (9/11) kemarin. Kehadiran pejabat di Kementrian Sosial itu guna membahas program Desaku Menanti yang telah dikerjakan dari bulan Agustus lalu.  Hadir pula  Nyoman Wariati Dinas Sosial Provinsi Bali, Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)  Karangasem, Sekcam Kubu Komang Sumerta, perwakilan-perwakilan Dinas PUPR,  PDAM Karangasem,  BPD Karangasem,  Bappelitbangda, Kadishub dan OPD terkait lainnya.  Kadissos Puspa Kumari melaporkan, pembangunan untuk Program Desaku menanti mengalami beberapa permasalah diantaranya terbentur dengan digelarnya Usaba di lokasi. Kemudian beberapa masalah teknis yang diharapkan dalam rapat evaluasi didapatkan jalan kelurnya bersama.  Ia melaporkan bahwa darii Dinas Sosial  siap memantau, keterlibatan sinergitas OPD yang lain seperti diharapkan Bupati. Untuk saat ini beberapa bantua CSR telah terlaksana. PLN dan PDAM sudah memasang pipa air dan listrik. BRI akan menyumbang bilik pertemuan, BPD akan menyumbangkan MCK (Mandi Cuci Kakus). PU penataan lahan, pengukuran, alat berat semua telah difasilitasi.  “Namun tentu beberapa kendala masih terjadi dilapangan utamanya dalam menyakinkan masyarakat bahwa program dari Pusat ini justru akan berdampak positif terhadap kehidupan mereka nantinya,”terangnya. Apalagi belakang tersiar isu ada yang terserang penyakit lantaran wilayah pembangunan diyakini memiliki unsur niskala. “Ini pun telah kami lakukan pendekatan secara niskala dengan menggelar ritual khusus,” ujarnya Puspa Kumari.  Bupati Mas Sumatri mengatakan, Ia tidak mau ada keterlambatan dalam pelaksanaan program Desaku Menanti di Kecamatan Kubu. Kaitannya dengan adanya kendala teknis,Usaba sampai masalah niskala,tidak boleh dijadikan alasan pembangunan telat.  Bupati menambahkan, pendekatan oleh Camat dan Kepala Desa dengan kontraktor serta masyarakat harus lebih dimaksimalkan agar dapat menyelesaikan kegiatan ini tepat waktu.  Jika ditemukan permasalahan seperti masih kurangnya beberapa unit yang belum disesaikan, pihaknya meminta agar Kadis Sosial memerintahkan para OPD terkait.  “Cari kontraktor atau pemborong yang bagus, yang berkualitas, harus cari yang bagus. Jangan berikan masyarakat kualitas bangunan yang buruk. Jika PU ada kesulitan silakan disampaikan, agar segera dicari dan diselesaikan masalahnya. Lengkapi pula pembuatan taman. Semua bisa diselesaikan jika bekerja dengan kebersamaan dan secara gotong royong,” tegasnya.

wartawan
redaksi
Category

Bareskrim Bongkar Pencucian Uang  Bisnis Baju Bekas di Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Polda Bali kembali kecolongan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar tindak pidana perdagangan dan pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari bisnis impor pakaian bekas ilegal atau thrift di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Dewan  Pastikan Ketegasan Raperda Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id | Denpasar - Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali akar permasalahan alih fungsi lahan di Bali adalah terjadinya ketimpangan pendapatan antara sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sehingga ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk diselesaikan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Sengketa Tanah Pulau Serangan, Ipung Segera Ajukan Permohonan Eksekusi

balitribune.co.id | Denpasar - Sengkata tanah di Pulau Serangan Denpasar Selatan (Densel), seorang warga asli Pulau Serangan Sarah alias Hajjah Maisarah yang menggugat PT Bali Turtle Island Development (PT BTID), Walikota Denpasar, Lurah Serangan dan Desa Adat Serangan kembali menang di tingkat kasasi. 

Baca Selengkapnya icon click

Bumerang Kebijakan Baru, Pemasukan Daerah dari Sektor Pajak Reklame Turun

balitribune.co.id | Amlapura - Pendapatan atau penerimaan pajak daerah dari sektor pajak reklame belum mencapai target, dimana hingga Tahun 2025 berjalan, realisasi pajak reklame baru mencapai 58,93 persen dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) I Nyoman Siki Ngurah, kepada awak media Senin (15/125) pun tidak menampik terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dari DPRD ke Gerakan Koperasi, Suwirta Siap Bangkitkan Ekonomi Rakyat Bali

balitribune.co.id | Denpasar - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali, I Nyoman Suwirta, resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi Bali masa bakti 2025–2030. Penetapan tersebut berlangsung dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dekopinwil Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Sabtu (13/12).

Baca Selengkapnya icon click

Kemenpar: Seluruh Akomodasi Dipasarkan OTA Wajib Miliki Izin Usaha

balitribune.co.id | Denpasar - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia menegaskan seluruh akomodasi yang dipasarkan melalui Online Travel Agent (OTA) wajib memiliki izin usaha paling lambat pada 31 Maret 2026. Merchant yang tidak memenuhi ketentuan akan dihentikan penjualannya di OТА. Demikian dikutip dari akun resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (kemenpar.ri).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.