Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Feeder Bus Sarbagita Diganti Bus Sekolah Gratis

AAN Rai Yuda Dharma

BALI TRIBUNE - Mulai tahun 2019, kendaraan pengumpan (feeder) bus Trans Sarbagita tidak beroperasi lagi. Pemkab Badung  telah menghapus anggaran operasional feeder pada APBD 2019, lantaran dianggap tidak efektif melayani masyarakat. Kepala Dinas Perhubungan Badung A.A. Rai Yuda Darma, Kamis (22/11) lalu, menjelaskan, saat ini masyarakat tidak begitu berminat menggunakan mode transportasi massal ini. Untuk itu, Pemkab Badung mengambil kebijakan untuk menghapus anggaran dan operasional kendaraan pengumpan ini. Rasionalisasi anggaran mulai dilakukan sejak tahun 2017, yakni dari Rp 5,4 miliar menjadi Rp 2,9 miliar. Rasionalisasi juga dilakukan pada jumlah armada yang dioperasionalkan dari 14 unit hanya tinggal delapan unit. “Tahun 2018 merasionalisasi jumlah kendaraan pengumpang (pengumpan bus Trans Sarbagita), dan  tahun 2019 kita resmi hapus. Kami juga tidak menganggarkan lagi biaya operasionalnya,” ujarnya. Namun sebagai gantinya Pemkab Badung akan menyediakan bus sekolah gratis. Saat ini kajian bus sekolah ini masih tahap kajian. “Recananya nanti diganti dengan bus sekolah gratis. Saat ini kajian sudah kami buat,” terang pejabat asal Kerobokan ini.Kajian, lanjut dia, menyangkut masalah rute dan sekolah yang akan dilayani. “Kami sudah memiliki hasil studi, maunya 2019 diajukan. Namun, berhubung rasionalisasi (RAPBD 2019) kita undur dulu, tapi rancangannya sudah siap,” pungkasnya.  

wartawan
I Made Darna
Category

Libur Nataru Berakhir, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Padang Bai

balitribune.co.id | Amlapura - Arus penyeberangan di Pelabuhan Padang Bai Karangasem pada puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru berlangsung padat. Pihak ASDP Pelabuhan Padang Bai, Karangasem, mencatat adanya peningkatan arus kendaraan dan penumpang sejak tiga hari jelang puncak arus balik.

Baca Selengkapnya icon click

Relokasi PKL Dauhwaru, Upaya Bupati Jembrana Ciptakan Ketertiban Tanpa Matikan Ekonomi Rakyat

balitribune.co.id | Negara - Ruas jalan Ngurah Rai di selatan lapangan Dauhwaru, Jembrana yang selama ini kerap dikeluhkan pengguna jalan maupun pejalan kaki akan ditertibkan. Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di bahu jalan dan di atas trotoar di kawasan tersebut akan direlokasi. Relokasi ini pun mendapat respon dari para PKL

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Selesaikan Polemik Tata Ruang Jatiluwih, Sanjaya Beri Sinyal Moratorium Bangunan di Sawah

balitribune.co.id | Tabanan – Bupati Tabanan, I Komang Gede Sanjaya, memberikan sinyal terkait rencana penerapan moratorium pembangunan di areal persawahan Jatiluwih.

Langkah ini diambil sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan polemik tata ruang sekaligus menyelamatkan ekonomi warga yang anjlok drastis akibat penyegelan sejumlah tempat usaha.

Baca Selengkapnya icon click

PHDI Kota Denpasar Tolak Wacana Nyepi Pada Tilem Kesanga

balitribune.co.id | Denpasar - Menyikapi wacana yang beredar luas tentang pemindahan Hari Suci Nyepi yang akan dirayakan pada Tilem Kesanga Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Denpasar menolak keras wacana tersebut. Penolakan tertuang dalam Surat Pernyataan Parisada Hindu  Dharma Indonesia Kota Denpasar tanggal 1 Januari 2026 dengan Nomor : 12/S.P/A/PHDI.DPS/I/2026 Tentang Isu Pergantian Hari Suci Nyepi Pada Tilem ke Sanga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Resahkan Warga, ODGJ Lempar Tanah Kering ke Pemangku Dievakuasi ke RSJ Bangli

balitribune.co.id | Gianyar - Ulah seorang warga Banjar Taman, Desa Bedulu,  Blahbatuh, terhadap seorang pemangku meresahkan warga. Kejadiannya, Sabtu (3/1) pagi lalu,  saat itu Jero Mangku Marsa (70) jadi korban pelemparan menggunakan tanah kering saat berbelanja di sebuah warung. Pelakunya diketahui INS (55) warga setempat yang diketahui penderita kelaianan kejiwaan.

Baca Selengkapnya icon click

Dana Desa Dipangkas Besar-besaran, Hasil Musdes Bakal Macet

balitribune.co.id | Singaraja - Sejumlah kepala desa mengeluhkan pemangkasan Dana Desa (DD) secara besar-besaran oleh pemerintah pusat. Mereka khawatir kebijakan itu akan berdampak serius pada pembangunan di desa, terelebih yang sudah dirancang melalui forum Musyawarah Desa (Musdes). Beberapa usulan masyarakat melalui musdes dipastikan sulit bisa diwujudkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.