Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fenomena Harga Beras yang Merisaukan

Bali Tribune

Wayan Windia - Guru Besar Emeritus di Fak. Pertanian Unud, dan Ketua Stispol Wira Bhakti di Denpasar.    

balitribune.co.id | Sejak awal Pebruari 2023, harga beras mulai menanjak tajam. Kenaikannya hampir mencapai 30%. Sebelumnya harga beras rata-rata sekitar Rp. 9 ribu/kg, lalu naik menjadi Rp. 12 ribu/kg. Presiden, Mendag, Mentan, dan Kabulog, sibuk mengendalikan harga beras, yang mulai merisaukan masyarakat. Bulog sudah mendrop beras sebanyak 350.000 ton untuk operasi pasar, tetapi harga beras tetap tidak bergeming. Selanjutnya, seperti biasa, pedagang dan pengusaha yang a-nasionalis, sibuk mengambil keuntungan dari fenomena harga beras itu. Bahkan sampai ada yang ditangkap polisi.

Baru-baru ini Presiden dan Mentan membuat pernyataan bahwa, harga beras akan turun setelah panen raya pada bulan Maret/April yang akan datang. Apakah arti pernyataan itu? Artinya, bahwa ada jeda ketersediaan beras, rata-rata selama 1-2 bulan sebelum panen raya tiba. Syukurlah kalau panen rayanya bagus. Kalau tiba-tiba ada hama yang mengancam, hasil panen raya bisa berkurang 50%. Dalam situasi seperti itu, maka keadaan kita bisa dianggap gawat. Karena penyakit dari kaum tani adalah resiko dan ketidak-pastian. Pengeluarannya pasti, tetapi pendapatan yang diperoleh belum tentu.

Jeda produksi beras selama 1-2 bulan menunjukkan bahwa, luas panen kita berkurang. Di samping itu, produktivitas pertanian juga berkurang. Luas panen berkurang, karena sawah yang harus dimuliakan, tetapi terus menerus dihantam dan dihancurkan untuk infrastruktur. Hal itu terjadi di Jawa dan juga di Bali. Jalan tol Gilimeng, bahkan menghancurkan hampir 500 hektar sawah (menurut Walhi Bali). Belum lagi, efek domino kalau jalan tol itu jadi dilaksanakan, akan lebih mempercepat kehancuran sawah dan juga subak di Bali.

Selanjutnya, produktivitas padi juga berkurang. Kini, produktivitas padi di Bali, hanya sekitar 6-6,5 ton gabah kering panen (GKP) per hektar. Tercatat sebagai produkvitas yang tertinggi di Indonesia. Produktivitas di Jawa sekitar 5,5 ton GKP per hektar. Di Bangka Belitung hanya 2,5 ton GKP per hektar. Nah, kalau sawah di Jawa dan Bali dihancurkan, maka akan sangat berpengaruh terhadap total produksi padi (beras) di Indonesia. Akibatnya, seperti sekarang inilah, di mana 1-2 bulan menjelang panen raya, harga beras sangat merisaukan masyarakat miskin.        

Tercatat dalam informasi di medsos bahwa khabarnya, Jokowi mulai sadar tentang dampak pembangunan infrastrukur yang terlalu ambisius. Setelah sekarang ia harus menerima kenyataan, bahwa harga beras yang menanjak dan inflasi yang juga mulai menanjak. Lalu memberikan instruksi, agar pembangunan infrastruktur dihentikan, kecuali atas instruksinya. Tetapi kata pepatah, bahwa nasi sudah menjadi bubur. Tetapi belum terlambat. Jalan tol Gilimeng, kiranya masih bisa dibatalkan.

Bahwa sawah-sawah yang baik, adalah sawah yang berada di kawasan lahan vulkanik, di mana ada gunung api (Misal : Jawa dan Bali). Jelas tidak gampang membuat sawah, seperti yang kita nikmati saat ini di Jawa dan Bali. Diperlukan waktu yang lama (ratusan tahun), agar sawah itu betul-betul establis sebagai sawah. Diperlukan agroklimat yang cocok, ada budaya agraris yang kental, ada sistem irigasi yang mantap, pemasaran yang terjamin, dan lain lain.

Sejak zaman Soeharto, SBY, hingga Jokowi, diprogramkan pelaksanaan rice estate di luar Jawa dan Bali. Apa kabarnya ? Tidak ada kabar sukses. Terakhir Jokowi memprogramkan rice estate di Kalimantan seluas 1 juta hektar. Komandannya, Menhan Prabowo. Apa kabarnya ? Belum ada khabar sukses. Kenapa ? Itulah sebabnya, seperti yang terurai dalam penjelasan di atas. Terutama agro klimatnya yang tidak mendukung.

Merusak sawah di Jawa dan Bali, tampaknya sama saja bahwa kita sedang dalam proses bunuh diri. Akibatnya akan diderita oleh generasi Indonesia yang akan datang. Generasi emas tahun 2045, yang diharapkan cerdas (hard skill), harus ditunjang dengan ketersediaan makanan (sawah) dan air yang cukup. Maka itu, ketahanan/kedaulatan pangan dan air, sangat diperlukan. Hal ini perlu dibahas dan dikaji dalam kegiatan world water forum di Indonesia, tahun 2024 yang akan datang.

Pembangunan infrastruktur yang ambisius, dan merusak sawah, adalah program pembangunan yang hanya memanjakan konsumen, tetapi membunuh produsen. Manusia-konsumen adalah manusia biasa, yang terdiri dari roh dan badan. Pembangunan infrastruktur yang merusak sawah, hanya akan memuaskan roh. Sementara itu, kepuasan roh tidak akan pernah ada batasnya. Kalau roh terus dilayani kepuasannya, maka badan akan kesakitan dan hancur.

Bila pembangunan infrastruktur yang merusak sawah terus dilanjutkan, maka roh manusia- konsumen, tentu saja terpuaskan. Tetapi di masa depan, maka badan yang kelaparan akan menanti generasi kita. Sama dengan narkoba, merokok, bahkan minum kopi, adalah untuk kepuasan roh. Kemudian akan ketagihan. Tetapi badan kita sebetulnya meronta-ronta, kesakitan dan rusak. Maka pada saat badan kita rusak, maka roh itu akan pergi meninggalkan badan. Ini adalah sebuah analogi, di mana kalau alam (bhuwana agung) di rusak, maka bhuwana alit juga akan menderita. Pembangunan jalan tol yang merusak sawah, adalah program pembangunan yang merusak alam Bali, budaya Bali, dan manusia Bali.

wartawan
WW
Category

Mahkamah Agung Ambil Sumpah Dewan Komisioner OJK Baru, Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional

balitribune.co.id | Jakarta - Tujuh Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengucapkan sumpah jabatan di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (25/3/2026). Pengambilan sumpah dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Sunarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30/P Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisioner OJK.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Kadisparbud Bangli Tegaskan Pungutan Retribusi Kintamani yang Viral Adalah Resmi dan Sesuai SOP

balitribune.co.id | Bangli - Pungutan retribusi wisata Kintamani, Bangli kembali viral dan menuai pro-kontra. Pasalnya, pungutan retribusi dilakukan di badan jalan. Menyikapi realita tersebut, Kadis Pariwisata Dan Kebudayaan (Disparbud) Bangli I Wayan Dirgayusa angkat bicara. Mantan Camat Kintamani ini mengatakan bahwa petugas yang melakukan pungutan adalah petugas resmi Pemkab Bangli. 

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Shortcut 9-10 Terancam Mandek, Warga Pegayaman Tolak Ganti Rugi Lahan

balitribune.co.id I Singaraja - Pembangunan proyek jalan pintas (shortcut) titik 9 dan 10 yang melintasi Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng, masih menyisakan persoalan pelik. Sejumlah warga pemilik lahan menyatakan keberatan dan menolak nilai ganti rugi yang ditetapkan pemerintah karena dianggap tidak adil dan jauh dari harapan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Gubernur Koster Minta Pansus TRAP DPRD Bali Awasi Ketat Alih Fungsi Lahan Produktif

balitribune.co.id I Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster meminta DPRD Provinsi Bali, khususnya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang dan Aset Publik (TRAP), untuk terus mengawasi alih fungsi lahan produktif yang semakin masif di Pulau Dewata.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-28 DPRD Bali, Rabu (25/3/2026), sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Arus Balik Lebaran, Kendaraan Roda Dua Mulai Padati Pelabuhan Gilimanuk

balitribune.co.id I Negara - Hingga kini arus balik masih terus mengalir di Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Tidak hanya pengguna jasa penyeberangan yang masuk Bali yang mengalami peningkatan, menjelang berakhirnya Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri, arus keluar Bali juga mengalami peningkatan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.