Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

FKTP Tidak Boleh Rujuk Pasien Keluar

Bali Tribune / RAPAT - Suasana rapat optimalisasi pelayanan kesehatan rujukan di RSU Bangli, bertempat di ruang rapat Krisna Kantor Bupati Bangli, Kamis (28/10).
balitribune.co.id | BangliFasilitas kesehatan tahap pertama (FKTP) atau faskes tingkat satu diminta tidak merujuk pasien keluar Bangli. Pasien agar optimal dilayani layanan kesehatan di Bangli. 
 
Hal tersebut diungkapnya Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta dalam rapat optimalisasi pelayanan kesehatan rujukan di RSU Bangli, bertempat di ruang rapat Krisna Kantor Bupati Bangli, Kamis (28/10/)
 
Sementara itu rapat tersebut juga ikuti Dinas Kesehatan Bangli, jajaran RSU Bangli, RS BMC Bangli, BPJS Kesehatan Cabang Klungkung, kepala puskesmas se Bangli, pimpinan klinik, dokter praktek perorangan. 
 
Bupati Sedana Arta mengatakan jika pihaknya sudah memegang data rujukan. Terungkap banyak rujukan FKTP yang sebetulnya bisa ditangani. Diingatkan agar FKTP tidak meloloskan pasien keluar. "Pasien yang bisa ditangani di FKTP justru dirujuk. Malah dirujuk keluar Bangli," ungkapnya. 
 
Jika ke depan masih seperti itu, pihaknya akan mengambil sikap tegas. "Kita diangkat sebagai ASN di Bangli sudah sepatutnya mengabdi untuk Bangli," sebutnya. 
 
Disampaikan pula, jika Bupati telah bersurat ke BPJS Kesehatan untuk menyetop dan memblokir semua rujukan ke luar wilayah Bangli. 
 
Bangli sendiri sudah 95 persen UHC (Universal Health Coverage). Untuk bisa UHC pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk pembayaran JKN-KIS. Sementara klaim justru masuk di daerah lain. "Daerah lain ada yang tidak UHC tentu pembayaran untuk JKN KIS kecil, tapi justru dapat klaim besar dari Bangli. Daerah lain juga sudah lebih dulu memblokir untuk merujuk pasien keluar daerahnya," jelas politisi PDIP ini.
 
Rujukan bisa dilakukan oleh RSUD Bangli, itu jika tidak memungkinkan di tangani di Bangli. Menurut Bupati Sedana Arta, ketersediaan tempat tidur di RSU Bangli ditambah RS BMC maupun Puskesmas yang melayani rawat inap, masih memadai.
 
"RSU Bangli sedang proses pembangunan untuk bisa optimalisasi layanan. Sejumlah dokter spesialis sudah bertambah. Kalau bisa nanti bisa menangani pasien kanker," tegasnya. Disisi lain, RSU Bangli sedang proses pembangunan. Bahkan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 75 Miliar. Pembangunan  akan memasuki tahap tender. 
wartawan
SAM
Category

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click

Kinerja Moncer di 2025, Bank BPD Bali Perkuat UMKM dan Digitalisasi

balitribune.co.id | Denpasar - Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional yang masih penuh tantangan, Bank BPD Bali menutup tahun 2025 dengan kinerja keuangan yang solid. Pertumbuhan aset, kredit, serta penguatan inovasi layanan digital menjadi fondasi utama bank pembangunan daerah ini dalam menjaga fundamental bisnis tetap sehat dan berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

​Teguran Presiden Prabowo Jadi Momentum "Jengah" Benahi Carut-Marut Sampah di Bali

balitribune.co.id | Mangupura - Sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi kebersihan di Bali dalam Rakornas Forkopimda seluruh Indonesia baru-baru ini memicu gelombang respons di Pulau Dewata. Teguran tersebut dipandang bukan sekadar kritik, melainkan bentuk kepedulian mendalam kepala negara agar Bali segera melakukan aksi nyata yang berkelanjutan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Tanggapi Sentilan Presiden Prabowo, DPRD Badung: Sampah di Bali Itu Kiriman Lintas Pulau, Pusat Harus Turun Tangan!

balitribune.co.id | ​Mangupura - Menanggapi sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto terkait masalah sampah di Bali dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul baru-baru ini, DPRD Kabupaten Badung angkat bicara.

Pihak legislatif menegaskan bahwa masalah sampah di Bali bukan sekadar isu domestik, melainkan fenomena kiriman lintas pulau yang memerlukan campur tangan Pemerintah Pusat.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Badung Perketat Pengawasan: Pastikan Pilkel Serentak 2026 Transparan

balitribune.co.id | Mangupura - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat jalannya demokrasi di tingkat desa.

Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forkopimda di Puspem Badung, Jumat (30/1), legislatif menyatakan akan menempatkan fungsi pengawasan sebagai prioritas utama guna menjamin integritas Pemilihan Perbekel (Pilkel) Serentak 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.