Fraksi di DPRD Badung Kompak Setujui APBD Perubahan 2021, Anggaran Diprioritaskan Penanganan Covid-19, Pemulihan Ekonomi dan Insentif Nakes | Bali Tribune
Bali Tribune, Kamis 09 Desember 2021
Diposting : 23 August 2021 20:50
ANA - Bali Tribune
Bali Tribune/PEMANDANGAN UMUM - Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa menyerahkan PU Fraksi-fraksi DPRD Badung kepada Bupati Giri Prasta pada rapat paripurna, Senin (23/8/2021).
Mangupura balitribune.co.id |  - Fraksi-fraksi di DPRD Badung kompak menyepakati APBD Perubahan 2021 diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi dan memberikan perhatian (insentif) kepada tenaga kesehatan. Meski menyepakati APBD Perubahan 2021, namun seluruh fraksi yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Golkar dan Fraksi Badung Gede memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah.
 
Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD Badung dengan agenda Pemandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Badung terhadap Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA)  Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2021 dan Ranperda Perubahan APBD 2021, Senin (23/8/2021). 
 
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Badung Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I Wayan Suyasa dan sejumlah anggota Dewan Badung. Hadir Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Sekda Badung, Wayan Adi Arnawa, sementara Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyaksikan secara virtual.
 
Ketua DPRD Badung Putu Parwata mengatakan, seluruh fraksi sudah memberikan PU seperti fokus terhadap turunnya pariwisata, penanganan Covid-19, mengoptimalkan pendapatan, pemulihan ekonomi serta perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan (Nakes). 
 
“Semua diharapkan bergerak. Kami sepakat prioritas penanganan Covid-19 baik secara lembaga maupun jabatan personal kawan-kawan di lembaga,” ujarnya ditemui usai rapat paripurna.
 
Sementara, dalam PU Fraksi Badung GeDe (Gerindra-Demokrat) yang dibacakan oleh Made Wijaya meminta agar pemerintah terus diupayakan menguatkan UMKM dan koperasi yang 
 
berbasis pada sektor primer dalam menunjang ekonomi kerakyatan melalui meningkatkan perannya masing-masing. Realisasi belanja tak terduga diminta agar tepat sasaran, efisien, efektif dan transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.
 
“Kami juga sampaikan terima kasih atas usaha pemerintah memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Namun perlu dilakukan singkronisasi informasi data dengan baik, antara, disdukcapil, dinas sosial, maupun bank penyalur sehingga masyarakat penerima tidak mengalami kendala,” kata Wijaya yang juga Ketua Fraksi.
 
Fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan I Gusti Lanang Umbara justru meminta agar pemerintah memberikan perhatian yang lebih intens kepada para Nakes yang saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang terpapar Covid-19. Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada pihak terkait yang menangani bidang pendidikan agar melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengevaluasi kesiapan prasarana yang dibutuhkan terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan datang.
 
“Terkait penanganan Covid-19 yang terus mengalami peningkatan, dan kewajiban melakukan isolasi terpusat (Isoter), kami Fraksi PDI Perjuangan menyarankan agar pemerintah fokus terhadap bed occupancy rate (BOR),” ujarnya.
 
Sementara Fraksi Golkar yang dibacakan Nyoman Suka juga memberi beberapa masukan termasuk pengisian alat kesehatan Rumah Sakit Mangusada, utamanya gedung baru.
 
Pada bidang ketenagakerjaan, dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 adanya upaya menekan angka pengangguran. Angka ini semakin melebar berdasarkan data BPS di tahun 2019, 0,38 % menjadi 6,92% di tahun 2020. Hal ini disinyalir berhentinya kegiatan di sektor pariwisata. Para pengusaha disektor tersebut memberhentikan kegiatan usahanya. 
 
“Di sisi lain sebagai bentuk tanggung jawab terutama yang sudah lama berusaha di Kabupaten Badung, untuk menggugah mereka membantu masyarakat melalui program CSR-nya,” kata Suka. 

Hukum & Kriminal

Terpopuler