Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Fraksi Gerindra Kritisi Kebijakan Giri Prasta, Fraksi PDIP Walk Out

Bali Tribune / WALK OUT - Sebagian besar kursi anggota DPRD Badung nampak kosong lantaran anggota Fraksi PDIP melakukan aksi Walk Out pada Rapat Paripurna, Rabu (30/10).

balitribune.co.id | MangupuraFraksi PDIP melakukan aksi Walk Out pada Rapat Paripurna DPRD Badung, Rabu (30/10). Fraksi terbesar di parlemen Badung itu meninggalkan ruang rapat paripurna saat Ketua Fraksi Gerindra I Wayan Puspa Negara membacakan Pemandangan Umum (PU) terhadap Rancangan APBD (RAPBD) tahun 2025.

Tampak satu persatu anggota Dewan 'banteng' meninggalkan kursinya hingga yang tersisa cuma pimpinan rapat, anggota Fraksi Golkar, Fraksi Gerindra dan para pejabat Badung bersama undangan.

Aksi Walk Out Fraksi PDIP ini diduga lantaran Gerindra dianggap terlalu kritis dalam menyoroti kebijakan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta terkait APBD 2024 dan RAPBD 2025.

Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti yang dikonfirmasi mengaku tak tahu pasti alasan Fraksi PDIP melakukan Walk Out. Namun ia mengatakan, anggota Dewan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur dalam tata tertib.

“Artinya tadi mungkin mereka mau ke toilet atau bagaimana, itu kan mencerminkan dari pada tugas mereka masing-masing," ujarnya.

Politisi PDIP ini menyebut tidak ada yang salah dalam aksi tersebut.

"Bolehkan ketika suatu pertanyaan boleh setuju tidak setuju,”  kata Anom Gumanti.

Politisi asal Kuta ini mengklaim tidak ada setingan atau intruksi khusus untuk meninggalkan rapat. Hanya saja ia memperkirakan aksi walk out itu dilakukan atas usulan Fraksi Gerindra terhadap kebijakan Bupati Badung. 

“Mungkin ya Fraksi Gerindra agak keras sedikit menyikapi kebijakan bupati, tentu bupatinya seperti yang kita ketahui Ketua DPC PDIP, secara moral mungkin mereka juga merasa terganggu," terangnya.

Apapun yang terjadi dalam rapat sepanjang tidak melanggar tentu menurut dia sah-sah saja.

"Tapi bagi kita apapun itu merupakan sebuah penyampaian aspirasi, kita harus hormati,” tegasnya.

Pihaknya sendiri menegaskan bahwa pemerintah dan DPRD tidak anti kritik. Jadi, tidak ada masalah apabila ada fraksi yang mengkritik pemerintah.

"Sekeras apapun aspirasi yang disampaikan melalui PU ini kita harus menanggapi sebagai vitamin dan suplemen untuk kemajuan Badung yang lebih baik ke depan,” tukasnya.

wartawan
ANA
Category

BPJS Ketenagakerjaan Karangasem Perkuat Perlindungan Pekerja Desa

balitribune.co.id | Amlapura - Pemerintah Kabupaten Karangasem bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa di Wantilan Sabha Prakerti Kantor Bupati Karangasem, Kamis (26/2).

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Cegah Penyelewengan, Ketua DPRD Klungkung Kumpulkan Penerima Bansos

balitribune.co.id I Semarapura - Masalah hukum menjadi atensi serius dalam pertemuan strategis antara Ketua DPRD Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gde Anom dengan para Kelihan Pura serta kelompok masyarakat penerima hibah bantuan sosial (bansos) yang cair di tahun anggaran induk 2026 yang telah difasilitasinya.

Baca Selengkapnya icon click

LPD Cempaga Tetap Beroperasi, Jaminan dan Uang Milik Nasabah Aman

balitribune.co.id I Bangli - Pasca musibah kebakaran Kantor LPD Desa Adat Cempaga yang terjadi pada Rabu (25/2/2026), operasional  dari lembaga keuangan milik desa tersebut tetap berjalan normal. Bahkan dipastikan semua aset LPD yakni jaminan dari nasabah dan uang milik nasabah serta file penting lainnya aman   Hal tersebut diutarakan Bendesa Adat Cempaga I Wayan Nyepek, Kamis (26/2/2026).

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Satpol PP Siap Bongkar Paksa 56 Reklame di Buleleng

balitribune.co.id I Singaraja - Penataan ruang publik di Kabupaten Buleleng memasuki babak yang lebih tegas. Melalui Satpol PP Kabupaten Buleleng bersama DPMPTSP Kabupaten Buleleng, pemerintah daerah mengultimatum 56 titik reklame yang dinilai melanggar aturan untuk segera dibongkar secara mandiri.

 

Baca Selengkapnya icon click

Tiga Aparatur di Tabanan Terjerat Narkoba, Pemkab Akan Perluas Tes Urine ke Pemerintah Desa

balitribune.co.id I Tabanan - Tiga orang aparatur di Tabanan terseret kasus narkoba. Proses hukumnya saat ini sedang berjalan di Polres Tabanan. Dalam keterangan pers, Rabu (25/2/2026), Polres Tabanan selaku pihak berwenang mengonfirmasi adanya dua oknum pegawai Pemkab Tabanan yang tersangkut kasus nakoba.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.