Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gedung A Puspem Gianyar Akan Ditempati 5 OPD, Mahayastra : Puspem Milik Masyarakat Bukan Milik Pegawai

Nasarin
Bali Tribune / NASARIN - Bupati Gianyar I Made Mahayastra saat mengikuti upacara pecaruan Pengulapan Alit Gedung A Pusat Pemerintahan (Puspem) Gianyar yang dirangkaikan dengan prosesi nasarin (peletakan batu pertama) pembangunan pelinggih Padmasana, Kamis (2/4/2026)

balitribune.co.id I Gianyar - Pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar upacara pecaruan Pengulapan Alit Gedung A Pusat Pemerintahan (Puspem) Gianyar yang dirangkaikan dengan prosesi nasarin (peletakan batu pertama) pembangunan pelinggih Padmasana oleh Bupati Gianyar I Made Mahayastra, Kamis (2/4/2026).

Upacara dilaksanakan sebagai bentuk penyucian serta upaya menjaga keharmonisan lingkungan gedung pemerintahan, sekaligus memohon keselamatan, kelancaran, dan kesejahteraan bagi seluruh aktivitas pemerintahan dan masyarakat Gianyar.

Prosesi nasarin menjadi penanda dimulainya pembangunan pelinggih Padmasana sebagai sarana persembahyangan di lingkungan Puspem.
Prosesi berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh adat, serta undangan terkait.

Gedung A Puspem Gianyar akan ditempati oleh 5 OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam acara tersebut, Bupati Gianyar I Made Mahayastra menyampaikan bahwa pembangunan Gedung Puspem Gianyar dapat terwujud melalui efisiensi serta pengelolaan anggaran yang ketat. Guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. “Semangat kerja, disiplin, dan pelayanan. Karena inti dari pemerintahan adalah pelayanan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Mahayastra menekankan bahwa fasilitas yang dibangun bukanlah milik pegawai, melainkan milik seluruh masyarakat Gianyar. “Ini bukan milik pegawai, tapi milik masyarakat Gianyar,” tegasnya.

Bupati Mahayastra menargetkan proses pembangunan akan rampung pada bulan Agustus mendatang, sehingga pada bulan September dirinya sudah dapat mulai berkantor disana.

Selain sebagai pusat pemerintahan, kawasan Puspem Gianyar juga dirancang menjadi destinasi wisata hijau, menyerupai konsep alun-alun kota yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. “Kita bangga bisa membangun ini,” pungkasnya.

wartawan
ATA
Category

Antisipasi Premanisme, Personel Polres Badung Sisir Kawasan Mengwi

balitribune.co.id I Mangupura - Polres Badung melalui Sat Samapta Unit Turjawali melaksanakan kegiatan Patroli Biru (Blue Light Patrol) dalam rangka Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) pada Senin (6/4/2026) malam.

Kegiatan ini menyasar wilayah hukum Mengwi, khususnya jalur rawan dan objek wisata, guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas seperti C3 (Curat, Curas, dan Curanmor), premanisme, serta kejahatan jalanan.

Baca Selengkapnya icon click

Proyek Pipa Bawah Laut di Badung Terkendala Izin Jalan Nasional

balitribune.co.id I Mangupura - Penyelesaian proyek jaringan pipa bawah laut di Kabupaten Badung masih menunggu satu izin krusial terkait pemanfaatan jalan nasional. Meski pemasangan pipa telah mencapai kawasan Bypass Ngurah Rai, proses akhir belum dapat dilakukan sebelum izin koneksi diterbitkan.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mulai 10 April, Pemkot Denpasar Terapkan WFH Setiap Jumat

balitribune.co.id I Denpasar - Pemerintah Kota Denpasar resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat, yang akan dimulai pada 10 April 2026. 

Kebijakan ini merujuk pada arahan pemerintah pusat terkait efisiensi energi dan fleksibilitas kerja, serta tertuang dalam Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor B/000.8.3/602/SETDA Tahun 2026.

Baca Selengkapnya icon click

Tahap Awal WFH, Pemkab Tabanan Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan

balitribune.co.id I Tabanan -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan memastikan seluruh unit pelayanan publik tetap beroperasi secara normal dan menjadi prioritas utama meskipun kebijakan Work From Home (WFH) mulai diberlakukan bagi sebagian pegawai.

Prioritas ini bertujuan agar masyarakat tetap mendapatkan akses layanan dasar tanpa hambatan di tengah masa penyesuaian sistem kerja baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ini.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.