Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Gelar Pasukan Operasi Ketupat Agung 2019

Bali Tribune/ APEL - Kapolres Buleleng,AKBP Suratno memimpin Apel Gelar Pasukan dalam rangka Operasi Ketupat Agung 2019, Selasa (28/5).
balitribune.co.id | Singaraja - elang Hari Raya Idul Fitri 1440 H, Polres Buleleng menggelar apel pasukan Operasi Ketupat Agung 2019, Selasa (28/5). Bupati Buleleleng Putu Agus Suradnyana hadir bersama Dandim 1609/Buleleng Letkol Infanteri Verdy De Irawan, SH, M.Tr (Han), Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng Buleleng Wahyudi, dan Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng. 
 
Tema Operasi Ketupat Agung kali ini "Melalui Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Agung 2019 Kita Tingkatkan Sinergi POLRI dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Memberikan Rasa Aman dan Nyaman Pada Perayaan Idul Fitri 1440 H".
 
Kapolres Buleleng AKBP Suratno, S.I.K membacakan amanat Kapolri, operasi yang akan digelar selama 13 hari itu bersamaan dengan tahapan Pemilu 2019. Kondisi itu membuat potensi kerawanan yang dihadapi akan semakin beragam.Potensi gangguan keamanan itu diantaranya gangguan terhadap stabilitas kamtibmas berupa aksi serangan teror, baik kepada masyarakat maupun kepada personel dan markas Polri. 
 
Disamping itu berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat, seperti pencurian, perampokan, penjambretan, begal, premanisme serta aksi intoleransi dan kekerasan.Ada juga  aksi sweeping oleh ormas, gangguan terhadap kelancaran dan keselamatan transportasi darat, laut, dan udara. ”Persoalan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok dan bencana alam, tetap menjadi potensi kerawanan yang harus diantisipasi secara optimal dalam Operasi Ketupat 2019,” jelasnya.
 
Suratno mengatakan,Operasi Ketupat juga merupakan operasi kemanusiaan dimana aparat keamanan dan instansi terkait itu membantu masyarakat yang merayakan hari Raya Idul Fitri agar merasa nyaman dan aman. ”Jalur jalan di Buleleng tidak begitu padat namun tetap kami siapkan pos-pos pelayanan yang ditempatkan ditempat strategis.Ini bagian operasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat aman dan lancar selama libur lebaran,” ucapnya.
 
Untuk kepentingan itu, Suratno mengaku sudah menyiapkan sebanyak 175 personil ditambah 245 orang untuk penebalan yang terlibat dalam operasi tersebut.”Yang tergabung dalam operasi ini sebanyak 175 personil namun 245 personil tetap akan dilibatkan untuk penebalan dititik-titik tertentu untuk mengcover seluruh wilayah Buleleng.Sedang dari istansi lain  seperti Kodim juga sudah siap 30 personil dan yang lain,”imbuhnya.
 
Sementara terkait stabilitas harga bahan kebutuhan pokok,Suratno mengatakan, komoditas yang terkait dengan kebutuhan pokok menjelang lebaran terpantau stabil. Kalaupun ada kenaikan harga,menurut Suratno, masih dalam kondisi wajar. ”Salah satu indicator keberhasilan Operasi Ketupat adalah ketersediaan dan ketercukupan sembako di masyarakat. Dalam rakor bersama Disprindag Buleleng, harga sembako terpantau stabil, memang ada beberapa komoditas naik seperti telor dan beberapa komoditas seperti bawang merah. Namun harga beras indikasinya ada penurunan. Bahkan Bulog telah menjamin dalam enam bulan ke depan stok beras masih aman,” ujarnya.
 
Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana mengatakan, Operasi Ketupat Agung setiap tahun digelar. Namun yang istimewa kali ini bersamaan dengan tahapan pemilu 2019. Atas kondisi itu, kepada SKPD terkait agar melakukan antisipasi agar kondusifitas Buleleng tetap terjaga. ”Kita koordinasi sudah lengkap, tetap kita harus waspada untuk lebih intensif melakukan pengamanan,” tandas Agus Suradnyana. uni
wartawan
Khairil Anwar
Category

Sinergi OJK, BPS, dan LPS Siapkan SNLIK 2026, Petakan Literasi Keuangan Hingga Pelosok

balitribune.co.id | Denpasar - Upaya memetakan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bali memasuki babak baru. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026 dengan cakupan wilayah yang diperluas hingga seluruh kabupaten/kota di Bali.

Baca Selengkapnya icon click

Usai Banjir Pancasari Pansus TRAP DPRD Bali Bongkar Dugaan Penyelundupan Hukum HGB Bali Handara

balitribune.co.id | Tabanan - Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali merekomendasikan penyegelan sejumlah proyek dan ruas jalan di kawasan Bali Handara Golf, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Rekomendasi ini muncul menyusul dugaan kuat keterkaitan aktivitas pembangunan dengan banjir besar yang merendam puluhan rumah warga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Bank BPD Bali Tuntaskan KUR 100 Persen, Perkuat Ekonomi Riil dari Akar Rumput

balitribune.co.id | Denpasar - Komitmen Bank BPD Bali sebagai penggerak utama ekonomi daerah kembali terkonfirmasi sepanjang 2025. Bank milik Pemerintah Provinsi Bali ini berhasil menuntaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 100 persen, sebuah capaian yang menempatkannya sebagai salah satu institusi keuangan daerah paling agresif dalam mendorong ekonomi kerakyatan.

Baca Selengkapnya icon click

Senderan Proyek Vila Jebol Timpa Pura Manik Suci Ubud

balitribune.co.id | Gianyar - Peristiwa longsornya tembok senderan proyek vila di Banjar Mawang Kaja, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, menuai sorotan tajam. Pasalnya, lokasi proyek yang berada tepat di atas area Pura Manik Suci tersebut kini menyebabkan kerusakan pada bangunan suci akibat jebolnya tembok penyangga.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Dirut Perumda Sanjayaning Singasana Mundur Demi Posisi Baru di Perumda Pasar Badung

balitribune.co.id | Tabanan – Direktur Utama (Dirut) Perumda Sanjayaning Singasana, Kompyang Gede Pasek Wedha, secara mendadak mengundurkan diri. Pengunduran diri itu bukannya tanpa sebab. Kompyang belum lama ini terpilih sebagai Direktur Utama Perumda Pasar dan Pangan Mangu Giri Sedana (MGS) di Kabupaten Badung.

Baca Selengkapnya icon click

Antisipasi Pilkel 2027, Komisi I DPRD Tabanan Konsultasikan Kekosongan Aturan Teknis UU Desa ke Kemendagri

balitribune.co.id | Tabanan – Kekosongan aturan teknis dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP terkait penjabaran Undang-Undang Desa yang baru membuat Komisi I DPRD Tabanan berinisiatif untuk menanyakan mekanisme pencalonan perbekel (kepala desa). Pasalnya, pada 2027 mendatang, ada 97 desa di Kabupaten Tabanan yang akan menggelar pemilihan perbekel.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.