Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

GIPI Bali Dorong Fasilitas Pembayaran WeChat Bagi Turis Tiongkok

TIONGKOK - Sejumlah wisatawan Tiongkok saat melakukan aktivitas wisata disalah satu destinasi di Bali

BALI TRIBUNE - Karakteristik wisatawan yang datang ke Bali saat ini cenderung dari kalangan millenial. Wisatawan millenial ini lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital baik itu dalam bepergian ke suatu destinasi maupun untuk mencari berbagai informasi terkini. Berdasarkan tren tersebut, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali menggagas tersedianya penambahan fasilitas pembayaran digital melalui aplikasi WeChat yang digunakan oleh penduduk Tiongkok.  GIPI Bali meyakini, dengan menyediakan infrastruktur kemudahan pembayaran digital untuk wisatawan Tiongkok tentunya akan memicu peningkatan kedatangan turis dari Negeri Panda ini ke Pulau Dewata. Pasalnya, Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana di Denpasar, Jumat (5/10) mengatakan, saat ini transaksi pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat di Tiongkok menggunakan aplikasi WeChat.  Dia menyebutkan, dari 1,4 miliar jumlah penduduk Tiongkok (China) sekitar 1,1 miliar sudah biasa menggunakan pembayaran elektronik (WeChat). Dengan demikian, ketika warga Tiongkok melakukan perjalanan wisata ke luar negeri, fasilitas pembayaran jenis ini pun diperlukan. Bahkan di negara lain telah menyediakan fasilitas pembayaran dengan WeChat untuk wisatawan Tiongkok misalnya saat membayar taksi dan lainnya.  Pria yang akrab disapa Gus Agung ini mengungkapkan bahwa pembayaran dengan WeChat akan segera bisa digunakan oleh turis Tiongkok disetiap pembayaran hotel, restoran, destinasi wisata, tempat perbelanjaan, atraksi wisata dan lainnya yang berkaitan dengan fasilitas pendukung pariwisata di Bali. "Pembayaran WeChat sebentar lagi akan bisa digunakan. Ini akan bertahap, pelaku pariwisata harus registrasi, masuk ke we chat BTB (Bali Tourism Board). Setelah itu (masing-masing pelaku industri pariwisata) punya WeChat pay," ungkap Gus Agung.  Dikatakannya, karena pembayaran WeChat ini sifatnya official melalui Bank BCA dan May Bank, maka transaksi tersebut dianggap resmi. "Justru dengan ini (pembayaran WeChat) tidak ada yang dirugikan, pemerintah diuntungkan devisa masuk. Bahkan pemerintah Tiongkok juga dengan jelas bisa memantau keberadaan warganya di Bali," tegas Gus Agung yang juga pengusaha hotel dan wisata bahari ini.  Jenis pembayaran itu kata dia untuk menarik kedatangan wisatawan individu atau FIT dari Tiongkok ke Pulau Seribu Pura. Sebab dengan adanya fasilitas transaksi digital, turis dari Negeri Tirai Bambu akan merasa mudah saat liburan di pulau ini. Meski dalam penerapannya tidak menjadi kendala bagi pelaku industri pariwisata di Bali. Sebab pembayaran dengan aplikasi WeChat cukup mudah dengan scan barcode saja. "WeChat menyasar wisatawan mandiri yang tidak menggunakan travel. Lebih bagus pakai WeChat lebih efektif. Cuma ketakutannya kalau pakai WeChat, travel agent tidak laku. Tapi wisatawan Tiongkok dari kelas yang mahal masih pakai agent dan incentive juga banyak pakai agent," tandasnya.  Kemudahan fasilitas yang diperlukan ini akan mendorong lebih banyak market Tiongkok ke Bali. Sebab Bali hanya didatangi 1 persen turis Tiongkok dari 127 juta warga Tiongkok yang bepergian ke luar negeri. "Sudah kewajiban GIPI membantu pemerintah jika ada yang tersumbat dan bermasalah (dalam hal ini memberikan masukan untuk fasilitas pembayaran WeChat). Kita harus pikirkan solusi bukan hanya jualan saja karena pemerintah tidak bisa sendiri," imbuh Gus Agung.  Menurutnya, inovasi ini merupakan salah satu cara menuju masa depan jika masih ingin menyasar market Tiongkok agar semakin banyak menjadikan Bali sebagai destinasi wisata. Namun pihaknya pun menginginkan agar pengeluaran wisatawan Tiongkok saat liburan di Bali dapat meningkat diatas 2000 Dolar AS untuk sekali datang per orang. "Jangan seperti sekarang ini pengeluarannya hanya 900 (Dolar AS) per sekali datang 5 hari 4 malam," sebutnya.  Sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Daerah Bali, Anak Agung Gede Yuniartha Putra mengatakan terkait pembayaran via aplikasi WeChat oleh turis Tiongkok ini juga menjadi salah satu fasilitas pendukung yang memudahkan saat bertrasaksi di Bali. "Waktu saya ikut diskusi di Bank Indonesia justru kita seharusnya menghadang dengan non tunai. Jadi ada keinginan dari pihak bank untuk mencegah turunnya rupiah dicegah dengan non tunai. Wisatawan harus pakai itu (non tunai). Sepertinya ini mengarah ke sana," katanya.  Menurut Yuniartha, transaksi digital saat ini memudahkan pelancong karena bisa digunakan untuk membayar hotel, tiket pesawat dan membeli keperluan lainnya dengan cara non tunai. "Jadi para pelaku pariwisata ini harus punya standar harga. Karena millenial mengarah ke digital. Mau tidak mau harus kita ikuti. Tapi para pelaku pariwisata jangan banting-bantingan harga. Harus punya standar harga," jelas Yuniartha.  Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, Nyoman Nuarta mengakui jika pariwisata Bali masih membutuhkan kedatangan turis Tiongkok. Tetapi harus siap dengan baik mengelola kedatangan turis Tiongkok. "Kenapa perlu bekerjasama dengan WeChat? Orang China melakukan kegiatan transaksi ekonomi menggunakan card (juga aplikasi). Oleh karena WeChat itu sebuah tool pembayaran yang sangat efektif digunakan maka mau enggak mau WeChat itu kita pergunakan untuk transaksi supaya tidak menimbulkan permasalahan baru jika menggunakan pembayaran di luar itu," bebernya.  Ditambahkan Nuarta, alat pembayaran ini akan menguntungkan dari sisi perpajakan yang masuk ke Bali. "Sudah tentu (dengan WeChat) nanti akan gampang sekali menginventarisasi dari pajak, semua itu sangat menguntungkan sekali dan penataan market China kedepannya akan menjadi lebih baik," imbuhnya.  

wartawan
Ayu Eka Agustini

Atasi Jalan Rusak, DPRD Buleleng Pastikan Anggaran Rp 68 Miliar di 2026

balitribune.co..id I Singaraja - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng menaruh perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Sebagai bentuk komitmen, anggaran sebesar Rp 68 miliar telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk tahun 2026 untuk perbaikan jalan di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

 

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Ratusan PMI Asal Buleleng di Timur Tengah, Disnaker Pastikan Belum Ada Instruksi Evakuasi

balitribune.co.id I Singaraja -  Memanasnya konflik antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat memunculkan kekhawatiran terhadap keselamatan pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah. Di Kabupaten Buleleng, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)  mencatat ratusan warganya bekerja secara resmi di wilayah tersebut.

Baca Selengkapnya icon click

Evaluasi Manajemen RSUD Karangasem, Bupati Gus Par Tegaskan Disiplin dan Profesionalisme Nakes

balitribune.co.id | Amlapura - Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par), turun langsung memimpin evaluasi manajemen bersama jajaran tenaga medis RSUD Kabupaten Karangasem di Aula Yudistira I, Senin (2/3/2026). Kegiatan ini dihadiri Sekda I Ketut Sedana Merta, Direktur RSUD, Kepala OPD terkait, serta para dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Mendekat ke Idola, 125 Konsumen dan Komunitas Honda Bali Bertemu Langsung Dua Pebalap Dunia

balitribune.co.id | Denpasar - Kurang lebih 125 warga Bali mendapat kesempatan bertatap langsung dengan dua pebalap Honda HRC, Castrol Joan Mir dan Luca Marini dalam  kegiatan Meet and Greet di lantai empat Astra  Motor Bali, Selasa (3/3/2026). Mereka adalah kosumen Honda dan perwakilan anggota komunitas Motor, Honda Community Bali terpilih.

Baca Selengkapnya icon click

Perda Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Upacara Adat Resmi Berlaku

balitribune.co.id | Denpasar - Gubernur Bali, Wayan Koster secara resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pantai dan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Upacara Adat, Sosial, dan Ekonomi Masyarakat Lokal, yang ditandatangani pada Selasa (Anggara Paing, Bala), 24 Februari 2026.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.