Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

GIPI Bali Minta Pemerintah Lakukan Pencegahan Penipuan Wisatawan di Money Changer

Bali Tribune / Ida Bagus Agung Partha Adnyana (Gus Agung)

balitribune.co.id | DenpasarKetua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana meminta adanya tindakan preventif atau pencegahan agar tidak terjadi penipuan terhadap wisatawan asing yang dilakukan oknum penyedia jasa perdagangan mata uang (Money Changer). Mengingat kondisi pariwisata Bali saat ini masih dalam tahap pemulihan, sehingga keamanan, kenyamanan dan kesehatan wisatawan selama berwisata di Bali perlu ditingkatkan. 

"Membuat Satgas untuk penertiban Money Changer itu bagus kalau perangkat hukumnya ada. Karena saya melihat sendiri, kalau orang, si bule kena tipu Money Changer yang terjadi kalau duitnya dikembalikan, permasalahan selesai, tidak berlanjut. Jadi akan terus ada Money Changer nakal. Kenapa? Karena malas saja  disidik lagi karena hukum di Indonesia seperti itu, kayak lingkaran gitu saja, tidak selesai-selesai, toh akan dilepas lagi. Akan ada lagi seperti itu," katanya di Denpasar, Selasa (26/7). 

Apalagi kata dia margin atau keuntungan Money Changer tidak banyak, sehingga pihaknya khawatir hal ini dijadikan niat untuk melakukan penipuan. "Ini tidak bagus yang dapat merusak citra pariwisata. Saya dari GIPI merekomendasikan lebih baik kita fokus di preventif, pencegahan. Bukan hanya Money Changer saja, banyak hal misalnya wisatawan itu belum tahu apakah bisa masuk Pura tanpa busana dan lainnya," bebernya yang akrab disapa Gus Agung. 

Lebih lanjut dia mengatakan, wisatawan asing saat berada di Bali dianjurkan melakukan transaksi dengan cara nontunai. Sehingga tidak perlu membawa uang tunai guna menghindari tindakan penipuan saat melakukan penukaran uang di Money Changer. "Ini kan sudah era digital, wisatawan bisa menggunakan e-money (uang elektronik). Dengan cara digitalisasi, hal begitu (penipuan) akan hilang dengan sendirinya. Nah, wisatawan harus kita kasih tahu dari awal. Siapa yang akan mengeluarkan itu, iya Pemprov Bali. Itu secara preventif. Saya yakin orang berwisata itu tertib, biasa antre, biasa baca aturan, kalau tahu tidak boleh pasti tidak dilakukan," imbuhnya. 

 

wartawan
YUE
Category

Insiden Manta Point, Turis Korea Selatan Ditemukan Tak Bernyawa Saat Snorkeling

balitribune.co.id | Nusa Penida - Niat menikmati keindahan bawah laut Nusa Penida berakhir tragis. Seorang Warga Negara Asing (WNA) asal Korea Selatan bernama Seungmin Ryu (40) dilaporkan meninggal dunia saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Manta Point, Kabupaten Klungkung, pada Selasa (2/2/2026) lalu.

Baca Selengkapnya icon click

Tabrakan Maut di Bypass Ir Soekarno, Pemotor Tewas Tabrak Truk Parkir

balitribune.co.id | Tabanan - Seorang pemotor tewas setelah menghantam truk tronton yang parkir di pinggir jalan Bypass Ir Soekarno, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Rabu (4/2). Korban bernama I Wayan Sumerta (54) meninggal dunia di lokasi kejadian akibat masuk ke kolong kendaraan besar tersebut.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Menu Sate MBG Basi, Siswa di Dua SDN Karangasem Ogah Makan

balitribune.co.id | Amlapura - Nasi belum tanak serta lauk berupa sate basi membuat para siswa di dua Sekolah Dasar (SD) penerima manfaat MBG di Karangasem ogah memakannya pada Rabu (4/2) pagi. Dua SD yang menerima makanan basi tersebut masing-masing SD Negeri 5 Karangasem dan SD Negeri 1 Karangasem.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

PT Sarana Buana Handara Tegaskan Taat Hukum dan Siap Lengkapi Dokumen yang Diminta DPRD Bali

balitribune.co.id | Denpasar - PT Sarana Buana Handara menegaskan komitmennya untuk taat hukum dan terbuka terhadap proses klarifikasi yang dilakukan Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Sarana Buana Handara, Aliza Salviandra, usai rapat dengar pendapat bersama Pansus TRAP DPRD Bali, Rabu (4/2).

Baca Selengkapnya icon click

Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Status Lahan Enam Hektare PT Sarana Buana Handara

balitribune.co.id | Denpasar - Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Tata Ruang dan Alih Fungsi Lahan (Pansus TRAP) DPRD Bali bersama PT Sarana Buana Handara di Gedung DPRD Bali, Rabu (4/2), berlangsung panas. Fokus utama rapat mengerucut pada kejelasan status lahan seluas enam hektare yang selama puluhan tahun telah ditempati dan dikuasai masyarakat.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.