Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan.

Giri Prasta Resmikan Pasar Amerta Catu Sari Pecatu, Sempat Ingatkan Jangan ada Pungutan Iuran Pada Pedagang

toko modern
Bupati Badung Nyoman Giri Prasta menandatangani prasasti tanda diresmikannya Amerta Catu Sari, Desa Adat Pecatu.

BALI TRIBUNE - Didampingi Wakil Bupati Badung yakni Ketut Suiasa, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta meresmikan keberadaan Pasar Amerta Catu Sari, Desa Adat Pecatu, Rabu (28/2) kemarin. Pasar tersebut adalah pasar modern tradisional, yang biaya pembangunannya ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Badung."Ini adalah kali kedua kami meresmikan pasar desa adat. Yang pertama itu adalah Pasar Desa Adat Tegal Darmasaba," sebutnya didampingi Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Badung, Camat Kuta Selatan, serta Perbekel Desa Pecatu.


Bagi Giri Prasta, pembangunan pasar semacam itu, tidak ubahnya sebagai salah satu pengamalan konsep Tri Hita Karana. Utamanya yakni berkaitan dengan ajaran hubungan manusia dengan lingkungan, atau yang disebut dengan istilah Palemahan.


Lalu kenapa disebut sebagai pasar modern tradisional? Ditanya demikian, Giri Prasta menyebut bahwa hal itu berkaitan dengan fasilitas serta manfaatnya. "Kami sebut modern, karena ada beberapa titik yang kami lengkapi dengan AC (air conditioning). Sementara kami sebut tradisional, karena pasar ini khusus kami peruntukkan untuk masyarakat pribumi, sesuai potensi yang ada di wilayah Desa Adat Pecatu sendiri," jelasnya mengenai pasar yang dibangun di atas lahan seluas 33 are, milik Desa Adat Pecatu tersebut.


Mengacu pada hal itu, Giri Prasta berpesan, agar dalam pemanfaatannya ke depan, pihak desa adat tidak memungut iuran sepeser pun pada masyarakat pengguna lapak ataupun kios. Sementara jika karenanya ternyata ada banyak warga yang berminat, Giri Prasta mengarahkan agar ditentukan dengan jalan penggundian.


"Pasar ini 100 persen dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Badung. Karena kami memang totalitas. Dan kami, bahkan sudah meminta Bendesa Adat Pecatu, untuk melakukan pengundian terhadap masyarakat yang hendak mengisi pasar ini. Dengan catatan, tidak boleh ada pemungutan iuran seribu rupiah pun. Semuanya harus gratis, karena ini kita berikan kepada masyarakat," tegasnya sembari mengabarkan bahwa saat ini, Pemerintah Kabupaten Badung sedang melakukan pendataan terhadap toko-toko modern se-Kabupaten Badung. Dan dipastikannya, jika ditemukan ada toko modern tanpa ijin, maka itu akan segera ditutup.


Sementara terpisah, Bendesa Adat Pecatu, Made Sumerta mengaku amat mengapresiasi bantuan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Badung, khususnya dalam hal mewujudkan impian keberadaan pasar tersebut. Terlebih menurut dia, Bupati Badung Nyoman Giri Prasta juga berencana akan memberikan bantuan terhadap pemeliharaannya ke depan. "Ini nilainya 12 milyar lebih. Di dalamnya ada 18 unit kios yang representatif," ungkapnya.


Untuk kios, sambung dia, telah disepakati akan diberikan kepada masyarakat yang sudah dari dahulu menempati kios-kios desa yang ada di seputaran pusat desa. Dalam waktu dekat mereka akan direlokasi, sementara kios lama akan dibongkar dan disulap menjadi sebuah taman desa. "Pasar ini adalah pasar tradisional berfasilitas modern. Salah satunya akan dilengkapi dengan wifi gratis," sambung pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung tersebut, menuturkan tentang pasar yang juga dilengkapi dengan fasilitas parkir basement berdaya tampung ratusan unit mobil, toilet duduk, serta shower.


Bagaimana tentang imbauan Giri Prasta untuk tidak memungut iuran kepada pengguna kios ataupun lapak? Ditanya demikian, Sumerta mengaku akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu. Termasuk di antaranya dengan para pedagang, ataupun Bupati Badung Nyoman Giri Prasta sendiri. "Kalau semuanya bisa dibantu oleh Pak Bupati. Mulai dari pengelolaan, perawatan, hingga penggajian, maka silahkan. Karena dalam hal ini tentu membutuhkan biaya terkait masalah kebersihan, perawatan, dan sebagainya," pungkasnya.

wartawan
I Made Darna
Category

Gugatan dari Pesisir Bingin: Harapan Baru untuk Dialog dan Kepastian Hukum

balitribune.co.id | Denpasar - Sengketa panjang soal status kepemilikan, izin usaha, dan penggusuran bangunan di kawasan Pantai Bingin, Badung, akhirnya memasuki babak hukum. Pada 22 Juni 2025, kuasa hukum masyarakat pesisir Bingin, Ussyana Dethan bersama rekannya Alexius Barung, SH, secara resmi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar terhadap Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Provinsi Bali.

Baca Selengkapnya icon click

DPRD Bali Gandeng Media Studi Tiru Pengelolaan Sampah di TPST Sandubaya

balitribune.co.id | Mataram - Di tengah darurat sampah yang melanda Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya tampil sebagai solusi nyata. Mengolah hingga 40 ton sampah setiap harinya, TPST ini tidak hanya mengandalkan inovasi lokal, tetapi juga menghindari kerumitan sistem dengan cara mandiri dan efisien.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Target Net Zero Emission, OJK Terbitkan Buku Perdagangan Karbon

balitribune.co.id | Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi meluncurkan buku “Mengenal dan Memahami Perdagangan Karbon bagi Sektor Jasa Keuangan” sebagai bagian dari upaya strategis memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendukung agenda transisi menuju ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon.

Baca Selengkapnya icon click

Sinergi Digital: Telkomsel, TikTok, dan GoPay Hadirkan SIMPATI TikTok

balitribune.co.id | Jakarta - Telkomsel, TikTok, dan GoPay meluncurkan SIMPATI TikTok, kartu perdana edisi khusus, Selasa (15/7) yang menjadi langkah awal sinergi tiga ekosistem digital terbesar di Indonesia untuk menghadirkan power of connectivity – konektivitas unggul yang mendorong kreativitas masyarakat, kreator, dan pelaku UMKM guna membuka lebih banyak peluang ekonomi di seluruh nusantara.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads

Lanjutkan Kerjasama Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin

balitribune.co.id | Semarapura - Bupati Klungkung I Made.Satria melakukan penandatanganan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana, Senin (14/7). Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung turut disaksikan oleh Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, Asisten Bupati, Para Camat serta kepala OPD terkait lainnya.

Baca Selengkapnya icon click
Iklan icon ads
Iklan icon ads
Bagikan Berita
news

Dikeluhkan Pelaku Usaha, Dewan Badung Siap Kaji Ulang Pajak Hiburan

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Aliquid, reprehenderit maiores porro repellat veritatis ipsum.